Misalnya, jika seseorang kehilangan pekerjaan atau mengalami perubahan dalam keadaan ekonomi, mereka mungkin tidak mampu untuk membayar hipotek atau biaya pemeliharaan.
Kemudian, penegakan aturan dan regulasi juga dapat menjadi pemicu masyarakat kurang meminati rumah bersubsidi.
Dalam beberapa kasus, aturan dan regulasi yang ada tidak ditegakkan dengan ketat.
Misalnya, ada peraturan mengenai masa tinggal atau kepemilikan rumah subsidi, tetapi kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pemilik rumah tidak mematuhi aturan tersebut, sehingga rumah menjadi kosong dan terbengkalai.
Pengawasan yang lemah terhadap penggunaan rumah subsidi dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat membuat beberapa orang menggunakan rumah subsidi hanya untuk keuntungan investasi dan tidak untuk tempat tinggal.
BACA JUGA:Serius Jamin Ketahanan Energi, Pemerintah Terbitkan Perpres Cadangan Penyangga Energi
BACA JUGA:Optimalkan Belanja Pemerintah, Kunci Pemulihan Industri Manufaktur Nasional
Rumah subsidi merupakan solusi penting untuk masalah perumahan, namun banyak rumah subsidi yang dibiarkan kosong dan terbengkalai.
Karena berbagai faktor, termasuk lokasi yang tidak strategis, kualitas konstruksi, proses administrasi yang rumit, dan faktor sosial-ekonomi.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang terintegrasi dan komprehensif dari pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi, memperbaiki aksesibilitas, dan memberikan dukungan yang diperlukan agar rumah subsidi dapat memenuhi tujuannya dengan efektif. (*)