MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Meski tidak ada akokasi anggaran yang tersedia di APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2024.
Namun tim dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko tetap nekat turun gunung dengan mendatangi sejumlah desa untuk memantau kawasan kumuh.
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Suryanto, M.Si ketika dikonfirmasi Jumat, 19 Juli 2024 menjelaskan.
Ia turun ke lapangan itu tujuanya untuk melihat dan menghitung kebutuhan anggaran kegiatan pengentasan kawasan kumuh yang ada di daerah ini.
BACA JUGA:Proyek Rehap Kolam BBI dan Los Pasar Ikan Dimulai Senin Depan
BACA JUGA:Gerakan Nasional Imunisasi Polio di Mukomuko Menyasar 23.597 Anak
"Kami merancang akan mengajukan anggaran di APBD Perubahan 2024 untuk mengatasi kewasan kumun. Makanya kami turun dulu ke lokasi untuk memastikan berapa kebutuhan anggaran termasuk jenis kegiatan yang akan dijalankan untuk pengentasan kawasan kumuh," kata Suryanto.
Ia juga menyatakan, kawasan kumuh di Kabupaten Mukomuko, menjadi permasalahan kompleks dan belum dapat terselesaikan dengan baik.
Bahkan Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, hingga kini belum bisa berbuat banyak untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut.
Hal itu dipicu karena keterbatasan anggara yang dimiliki dinas. Suryanto menjelaskan, setidakhya ada sebanyak 28 desa dan kelurahan yang perlu segera mendapatkan perhatian karena masuk dalam kawasan kumuh.
BACA JUGA:Pemdes Sendang Mulyo Wujudkan Masyarakat Sehat Menuju Generasi Emas
BACA JUGA:Minggu Depan Ada Pasar Murah di Kantor Camat Ipuh
Meski penanganan kawasan kumuh masuk dalam program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tetapi eksennya belum bisa dilaksanakan.
"Sebelumnya kami telah mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) Tematik tahun 2024 untuk penanganan kawasan kumuh. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar," jelasnya.
Upayanya untuk penanganan kawasan kumuh di 28 desa dan kelurahan tersebut. Setelah keluarnya SK Bupati Mukomuko tentang penetapan kawasan kumuh.