Penanganan Kawasan Kumuh di Mukomuko Belum Maksimal

MUKOMUKO RU- Untuk menangani kawasan Kumuh di Kabupaten Mukomuko butuh peran dari semua pihak. Termasuk pemerintah desa setempat.

Sebab pemerintah Desa di daerah ini memiliki anggaran yang cukup besar yang bersumber dari dana desa (DD). Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto, S.Pd, M.Si ketika dikonfirmasi mengatakan.

Untuk memastikan pemerintah Desa ikut serta membantu menangani kawasan kumuh yang ada di desanya masing-masing. Pihaknya bersama tim turun langsung ke lapangan.

"Kami telah mendatangi sejumlah desa yang masuk dalam kawasan kumuh. Ada sebagian desa telah berusaha membangun sanitasi dan lainnya untuk mengentaskan kawasan kumuh. Dan ada juga yang belum. Namun secara garis besarnya, penanganan kawasan kumuh belum cukup maksimal," kata Suryanto.

BACA JUGA:Tragedi Pohon Tumbang, Pemprov Bengkulu Ambil Langkah Antisipatif

BACA JUGA:Dividen PT. SMM Menurun, Ini Saran Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu

Selain itu, ia juga menerangkan. Pihaknya turun ke lapangan juga untuk menghitung kebutuhan anggaran kegiatan pengentasan kawasan kumuh yang ada di daerah ini.

"Kami merancang akan mengajukan  anggaran di APBD Perubahan 2024 untuk mengatasi kewasan kumun. Makanya kami turun dulu ke lokasi untuk memastikan berapa kebutuhan anggaran termasuk jenis kegiatan yang akan dijalankan untuk pengentasan kawasan kumuh," ujarnya.

Kawasan kumuh di Kabupaten Mukomuko, menjadi permasalahan kompleks dan belum dapat terselesaikan dengan baik.

Bahkan Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, hingga kini belum bisa berbuat banyak untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut.

BACA JUGA:POHON JAMBU WARISAN SI MBAH

BACA JUGA:Destinasi Wisata Saksi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Hal itu dipicu karena keterbatasan anggara  yang dimiliki dinas. Suryanto menjelaskan, setidakhya ada sebanyak 28 desa dan kelurahan yang perlu segera mendapatkan perhatian karena masuk dalam kawasan kumuh.

Meski penanganan kawasan kumuh masuk dalam program prioritas Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tetapi eksennya belum bisa dilaksanakan.