Rangkaian pemeriksaan tersebut, menurut Isma, perlu dilaksanakan karena LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. “Maka LKPP sepatutnya dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara,” tutur Isma lagi.
BACA JUGA:Angin Segar Industri Tekstil Indonesia
BACA JUGA: Hannover Messe 2024, Otorita IKN Bakal Optimalkan Potensi Investasi
Empat Area
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing menambahkan, pemeriksaan ini difokuskan pada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan 2023.
“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah internal control over financial reporting atau pengendalian intern atas pelaporan keuangan dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan,” ujar Daniel dalam kesempatan yang sama.
Tahap pemeriksaan lainnya adalah empat area yang menjadi fokus pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023.
Empat area tersebut, lanjut Daniel, yaitu pertama, temuan-temuan yang berulang.
BACA JUGA:Menko Perekonomian Berbagi Pengalaman Menggerakkan Ekonomi Digital Indonesia
BACA JUGA:BSI Targetkan Pertumbuhan Bisnis Emas Sebesar 30 Persen
Kedua, perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. Ketiga, situasi dan/atau peristiwa berindikasi kecurangan dan menilai dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
"Dan keempat, pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, dan pengelolaan barang milik negara," katanya.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dalam acara entry meeting, BPK menyampaikan surat tugas dari lima entitas pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II.
Mereka adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
BACA JUGA:Membangun Industri Elektronik Nasional
BACA JUGA:Kementerian Investasi - Kemendagri Perpanjang Kerja Sama Akses Pemanfaatan Data Kependudukan