Peningkatan Efisiensi
Selanjutnya, BPK mendorong Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBN karena realisasi anggaran yang tinggi belum mencapai target pembangunan yang ditetapkan.
Mereka menekankan pentingnya informasi yang cukup dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN, harus memperlihatkan sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung rencana pembangunan dan tujuan negara.
“Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tidak cukup sekedar menyajikan informasi keuangan yang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Daniel, seperti dilaporkan bpk.go.id.
BACA JUGA:Membangun Industri Elektronik Nasional
BACA JUGA:Kementerian Investasi - Kemendagri Perpanjang Kerja Sama Akses Pemanfaatan Data Kependudukan
Pertanggungjawaban tersebut juga harus meliputi informasi mengenai capaian kinerja pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, fokusnya bukan hanya pada aspek keuangan semata, tetapi juga pada pencapaian hasil yang nyata dalam pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Untuk itu, lanjut Daniel, pemerintah diharapkan segera mendesain infrastruktur yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan dengan pelaporan informasi kinerja Pemerintah (performance reporting),” lanjut Daniel.
Menanggapi berbagai masukan ini, Menteri Sri Mulyani menyatakan, “Pemerintah akan selalu siap memberikan dukungan dan membangun kerja sama yang baik demi kelancaran pemeriksaan LKPP tahun 2023,” katanya.
BACA JUGA:Lelang Tujuh Seri SBSN, Pemerintah Serap Dana Rp5,07 triliun
BACA JUGA:BSI Targetkan Pertumbuhan Bisnis Emas Sebesar 30 Persen
“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP. Tentunya kita harapkan WTP untuk 2023 agar betul-betul Husnul khatimah dari BPK,” tutur Sri Mulyani.
Sumber : Indonesia.go.id