BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dalam memperjuangkan profesi guru, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nusantara menemui Direktorat Jendral (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI).
Setelah melakukan audiensi, ada beberapa informasi yang diperoleh dan intinya memudahkan profesi guru.
Ketua FGPPNS Provinsi Bengkulu, Ellya Oktarina, S.Pd mengatakan.
Pihaknya atas nama FGPPNS Nusantara sudah bertemu dan audiensi dengan Direktur Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
BACA JUGA:Program Jaminan Kesehatan Bagi Warga Diklaim Bupati Sudah 99 Persen
BACA JUGA:Gubernur Ajak Kepala Daerah Besinergi Membangun Daerah
"Alhamdulillah, dari pertemuan itu ada beberapa kabar gembira bagi kita yang memiliki profesi guru," kata Ellya.
Menurut Ellya, kabar gembira itu, yang pertama untuk semua guru negeri dan swasta diberikan kesempatan untuk dipanggil Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.
"Meskipun tanpa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tapi tetap harus sudah masuk aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," ungkap Ellya.
Yang kedua, lanjut Ellya, bagi guru swasta diberikan kesempatan untuk mengikuti formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
BACA JUGA:Gantikan Sanus 52, Enggano Dilayani Kapal Motor MH Thamrin
BACA JUGA:Pemkab Apresiasi Arahan Gubernur Soal Pendirian Perguruan Tinggi di Mukomuko
"Dengan catatan kepala yayasan dimana guru swasta itu mengajar, memberikan izin. Ketiga, untuk guru Bimbingan Konseling (BK) diupayakan pembahasan linierisasi ke Sekolah Dasar (SD)," jelasnya.
Disisi lain, sambung Ellya, bagi guru PPG Prajabatan terdapat program Kemendibudristek RI, khusus untuk menggantikan guru yang pensiun.
Sedangkan guru Prioritas Satu (P1) tahun ini diupayakan 8.000an diselesaikan, sisanya 6000an segera dituntaskan.