Gaji PPPK Dicicil Sebulan Dulu, Ini Sebabnya...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Nov 2025 - 22:15

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Charles Jonson, ST-Radar Utara / Abdul Gafur-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik 24 September 2025 di Pemda Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sedikit sumringah. Gajinya, dicicil sebulan. Kondisi ini disebab, Pemda saat ini dihadapkan tengah dalam paceklik fiskal.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Charles Jonson, ST, saat dikonfirmasi Radar Utara menyampaikan pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Sudah diproses (gaji PPPK,red). Untuk bulan Oktober. Selanjutnya, masih menunggu transfer pusat," ujar Charles, Senin, 10 November 2025.

Baru diprosesnya pembayaran gaji, secara implisit disampaikan Charles, tidak lepas dari kondisi dinamika fiskal di daerah yang terjadi. Meski begitu, Bendahara Umum Daerah (BUD) ini menegaskan pemerintah daerah serius dalam sektor anggaran.

"Untuk sisanya (November 2025,red), menunggu transfer pusat termin berikutnya," jelasnya.

Berikut adalah rincian Belanja Daerah dan tingkat serapannya per akun (Anggaran/Pagu) yang menunjukkan efektivitas penyerapan dana pembangunan dan operasional di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, hingga Sabtu, 8 November 2025.

Total Belanja Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.406,43 Miliar, memiliki realisasi mencapai Rp 821,01 Miliar, dengan persentase serapan 58,38%.

Belanja Pegawai yang merupakan pengeluaran rutin birokrasi dan dengan alokasi anggaran pasti, dengan anggaran dipatok sebesar Rp 590,81 Miliar, terealisasi di angka Rp 420,39 miliar atau 71,15%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa yang di dalamnya mengampu kebutuhan anggaran operasional, termasuk di dalamnya gaji PPPK Paruh Waktu nantinya atau honorer, anggaran dialokasikan sebesar Rp 374,45 miliar.

Realisasi baru mencapai Rp 164,57 miliar, dengan persentase serapan 43,95%. (Angka ini tergolong rendah dan membutuhkan akselerasi di akhir tahun).

gaji pppk dicicil sebulan dulu, ini sebabnya...                            radarutara.bacakoran.co - ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang dilantik 24 september 2025 di pemda bengkulu utara, provinsi bengkulu, sedikit sumringah. gajinya, dicicil sebulan. kondisi ini disebab, pemda saat ini dihadapkan tengah dalam paceklik fiskal. 
plt kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad), charles jonson, st, saat dikonfirmasi radar utara menyampaikan pihaknya telah menerbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d). 
"sudah diproses (gaji pppk,red). untuk bulan oktober. selanjutnya, masih menunggu transfer pusat," ujar charles, senin, 10 november 2025. 
baru diprosesnya pembayaran gaji, secara implisit disampaikan charles, tidak lepas dari kondisi dinamika fiskal di daerah yang terjadi. meski begitu, bendahara umum daerah (bud) ini menegaskan pemerintah daerah serius dalam sektor anggaran. 
baca juga:ratusan berkas pppk paruh waktu dikembalikan, bkpsdm: bkn minta perbaikan!
baca juga:612 juta mesti digulirkan segera ke pppk 
"untuk sisanya (november 2025,red), menunggu transfer pusat termin berikutnya," jelasnya. 
berikut adalah rincian belanja daerah dan tingkat serapannya per akun (anggaran/pagu) yang menunjukkan efektivitas penyerapan dana pembangunan dan operasional di lingkungan pemda bengkulu utara, hingga sabtu, 8 november 2025.
total belanja daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar rp 1.406,43 miliar, memiliki realisasi mencapai rp 821,01 miliar, dengan persentase serapan 58,38%.
belanja pegawai yang merupakan pengeluaran rutin birokrasi dan dengan alokasi anggaran pasti, dengan anggaran dipatok sebesar rp 590,81 miliar, terealisasi di angka rp 420,39 miliar atau 71,15%. 
baca juga:ikut suami & tak kebagian jam, 3 honorer pppk paruh waktu gagal terima nip
baca juga:1.879 honorer paruh waktu di mukomuko segera terima sk pppk
sedangkan, belanja barang dan jasa yang di dalamnya mengampu kebutuhan anggaran operasional, termasuk di dalamnya gaji pppk paruh waktu nantinya atau honorer, anggaran dialokasikan sebesar rp 374,45 miliar.
realisasi baru mencapai rp 164,57 miliar, dengan persentase serapan 43,95%. (angka ini tergolong rendah dan membutuhkan akselerasi di akhir tahun).
belanja modal yang mengampu kebutuhan pembangunan dan aset daerah yang telah dianggarkan, dipatok sebesar rp 153,96 miliar dengan realisasi baru mencapai rp 65,60 miliar. 
dengan persentase serapan 42,61%, kondisinya terbilang rendah tingkat serapan belanja modal menandakan program pembangunan fisik aset daerah masih lambat.
baca juga:ratusan berkas pppk paruh waktu dikembalikan, bkpsdm: bkn minta perbaikan!
baca juga:612 juta mesti digulirkan segera ke pppk
di sektor, belanja lainnya (termasuk hibah/bantuan), tahun ini dianggarkan sebesar rp 287,20 miliar. realisasi dana sudah mencapai rp 170,45 miliar, dengan persentase serapan 59,35%.
akselerasi kerja di sektor anggaran lingkup pemda bengkulu utara masih menjadi tantangan. apalagi, dengan tingkat serapan terkini yang dihadapkan pula dengan masa anggaran yang kian menjujug akhir tahun anggaran berjalan. 
update tkd bengkulu utara 
pantauan radar utara, kondisi fiskal sektor transfer ke daerah (tkd) kabupaten bengkulu utara periode 10 november 2025, dari total senilai rp 1,2 triliun, kini terealisasi sebesar 63,13% atau setara rp 758,16 miliar. 
pendapatan daerah yang diproyeksikan di angka rp 35,07 miliar, mempunyai realisasi sebesar rp 38,70 miliar atau 110,36% yang artinya ke depan, pad dapat digenjot lebih maksimal lagi dalam menghadapi paceklik fiskal yang sudah di depan mata. di mana, fiskal daerah ini bakal berkurang hingga 129 miliar pada 2026. 
baca juga:ikut suami & tak kebagian jam, 3 honorer pppk paruh waktu gagal terima nip
baca juga:1.879 honorer paruh waktu di mukomuko segera terima sk pppk
sedangkan pos belanja pegadai daerah ini memiliki bobot yang relatif tinggi yakni 590,81 miliar yang sudah diserap sebesar 420,39 miliar atau 71,15%. 
belanja barang dan jasa, relatif memiliki realisasi rendah. dengan pos sebesar rp 374,45 miliar, terealisasi rp 164,57 miliar (43,95%).
tantangan serupa juga terjadi pada sektor belanja modal. dari total rp 154 miliar, kini baru diserap rp 65,60 miliar atau 42,61%. 
pos belanja bantuan keuangan yang dianggarkan rp 287,2 miliar, kini memiliki realisasi rp 170 miliar (59,35%). pemda juga merencanakan hibah sebesar rp 21,85 miliar, yang kini sudah diserap 10,96 miliar atau 50,15%. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan