"Wes ya mas, aku arep masak. Titip pesen sama pejabat, turuninlah harga-harga nihh," ungkapnya, sembari tancap gas, penunggang motor yang membocongnya.
Sesaat kemudian, dia melanjut harapannya kepada penguasa di daerah hingga pusat, untuk mampu menyetabilkan harga pangan.
"Satu lagi mas, harga beras. Ampun!" ungkapnya sembari menoleh ke arah wartawan.
BACA JUGA: Air Melimpah, Petani Apresiasi Gerak Cepat UPTD Pengairan
BACA JUGA:Masyarakat Bengkulu Diajak Dukung Nabila Putri Bintadytama
Pantauan di lapangan, di tengah distribusi bansos pangan yang 10 kg untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), praktis memberikan efek kejut saja.
Bansos pangan yang tidak lagi digulirkan lewat Kementerian Sosial (Kemensos), tapi didistribusikan lewat PT Pos Indonesia itu yang digandeng Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Diketahui kuota Bantuan Pangan (Bapang) untuk Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun ini, diterima lebih dari 36 ribu. Itu artinya, 360-an ton saban bulannya.
Distribusi bulan Januari 2024, sudah disalurkan daerah dengan menggandeng Pos Indonesia dengan beras jenis medium dari Kanwil Bulog Bengkulu.
Masih menggunakan program yang sama yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sebelumnya didistribusikan Jasa Prima Logistik (JPL).
BACA JUGA: Masa Tenang, Bawaslu Tertibkan APK
BACA JUGA:Melaporkan SPT Jangan Mepet Waktu
JPL merupakan anak perusahaan di bawah kendali Bulog.
Sekda BU, H Fitriansyah,SSTP,MM, mengatakan saban pekannya, rapat koordinasi (rakor) pembahasan inflasi, terus dilakukan bersama dengan tim Kementerian Dalam Negeri.
Dijelaskan Sekda, dalam rapat itu, dipaparkan daerah kemudian mendengarkan paparan pemerintah pusat, sebagai upaya menyamakan persepsi menjaga inflasi.
"Kita akan melakukan pemantauan pada hari kerja pertama," ujarnya.