Netralitas ASN sebagai paradoks, sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum. Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, menegasi penilaianya itu. Menurut dia, netralitas ASN adalah suatu yang paradoks.
BACA JUGA:BPK Wajib Audit Aset Rumah Dinas Pejabat
BACA JUGA:Membaca Kans Mutasi Pejabat Pasca Pilkada
Paradoksal yang dikatakan Mikhael ini, berangkat dari status ASN itu sendiri yang selain aparatur pemerintah, juga masih memiliki hak politik. Status dan jenjang karier hingga pengangkatannya dalam jabatannya pun, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang mengait pada keputusan seorang pejabat politik.
"Man behind The Gun di birokrasi adalah pejabat politik," ujarnya, dilansir dari Antara.
Menghadapi situasi yang nyata tersebut, Mikhael menilai, ASN yang memiliki preferensi politik yang harus setengah mati harus dipendam dalam hati dan pikiran, kemudian berlaku seolah-olah netral di dunia nyata maupun maya.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, turut menilai sejauh ini demokrasi di Indonesia sudah sangat maju.
BACA JUGA:Pengisian 5 Pejabat Eselon Utama, Usai Pilkada
BACA JUGA:Awas! Pjs Bupati Bengkulu Utara Gadungan, Mau Tipu Pejabat
Berkaca dengan Amerika yang sudah lebih dulu ratusan tahun alih-alih konon menjadi negara paling demokratis sedunia, melewati fase-fase penataan melalui puluhan presidennya.
Apa langkah yang mesti dilakukan? tidak lain kata Salamun adalah penataan birokrasi serta kepastian hukum yang lebih mencerminkan upaya memberangus hal-hal yang ambigu atau samir bahkan paradoksal.
"Maka aturanlah yang paling prinsip. Karena disanalah rule of the game," ujarnya, menganalisa.
Kondisi senyap ancang-ancang, birokrat khususnya yang berjajar di barisan pengambil kebijakan sektoral kemudian mulai bersiap-siap mencari tempat baru? menurut Salamun, fenomena tersebut menjadi sebuah keharusan.
BACA JUGA:KPK Soroti Pengisian Pejabat
BACA JUGA:Pejabat dan ASN Pemprov Bengkulu Diingatkan Bersikap Netral
"Secara psikis, birokrat yang menjadi pejabat utama, erat kaitannya pada suksesi pilkada secara langsung maupun tidak langsung," ungkapnya.