Pandemi Fenomena Loncat Partai

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Alih rezim, akan memberikan imbasan munculnya fenomena politisi di level elit yang potensial, mulai berpikir loncat partai. 

Pengamat Politik, Lamhir Syam Sinaga, pernah berujar fenomena loncat partai merupakan sebuah repetisi politik yang memungkinkan terjadi setiap satu dasawarsa. 

"Ini terjadi karena dipengaruhi pergantian tampuk kepemimpinan di level pusat yakni Presiden," kata pengamat politik kawakan yang pernah menjadi penasehat politik Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin ini, saat masih menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik pada Universitas Ratu Samban tahun 2013. 

Praktik loncat partai, kata dia, tidak lain dipicu oleh migrasi kekuasaan pada kultur negara Indonesia yang mengusung pemerintahan yang demokratis. 

BACA JUGA:Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada, Gagalnya Kaderisasi Atau Hegemoni Partai?

BACA JUGA:Rio Capella Jadi Waketum Partai Hanura

Khas alam demokrasi, kata dia, adalah memberikan pembatasan kekuasaan bagi kontestan politik, agar tidak terjadi monopolistik kekuasaan yang absolut secara praktik mulai dari tingkat kekuasaan tertinggi negara yakni Presiden hingga di daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota. 

"Dalam praktiknya, memberi peluang munculnya figur utama dengan wajah baru, walaupun masih aroma lama," ujarnya, dipadu satire khas Lamhir. 

Fenomena loncat partai ini, akan kian kentara pada pergantian pucuk pimpinan partai di daerah yang mengusung pola instruktif. Ada juga permodelan lainnya, baik secara top-down atau pun bottom up. 

"Karena ini soal seni politik dan gaya partai politik saja. Dan fenomena loncat partai ini, tidak bisa dianggap nir-integritas. Karena sistem politik memang seperti itu. Yang mungkin zakelij itu paham politiknya. Tapi tidak politisinya," ujarnya. (bep)