Momen Strategis Evaluasi Pejabat dalam Percepatan Pembangunan

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tiga hal bisa menjadi parameter kepala daerah, menuju akhir tahun anggaran dipandang menjadi tahap persiapan penyelenggaraan kerja pemerintahan di sektor merit. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, menerangkan tiga hal itu diantaranya adalah pelaksanaan program kerja OPD, pelaksanaan rencana kerja jangka menengah daerah serta evaluasi makro menuju akhir masa jabatan kepala daerah, dipandang fase penting dalam menata pemerintahan kedepan. 

"Maka lewat 3 hal itu, kepala daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas performa birokrasi itu sendiri," kata Salamun. 

Penyelenggaraan di sektor serapan anggaran, berikut kualitasnya, kata dia, merupakan satu hal yang sangat prinsipil menjadi cermatan pemangku kebijakan tertinggi di daerah. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Optimis Sinergitas BPKP Dorong Percepatan Pembangunan

BACA JUGA:Bupati BU Sambut Kunker Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan untuk Percepatan Pembangunan

Selain, terus dia, sinergi program baik pusat hingga di daerah sejalan dengan desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), idealnya menurut Salamun sudah mulai dibincang di masa transisi kepemimpinan saat ini. 

Bagi seorang Salamun, efek positif penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia, adalah memudahkan terintegrasinya rencana strategis nasional yang sifatnya wajib menjadi komposan rencana strategis daerah. 

"Karena visi misi presiden dan wakil presiden terpilih, sudah diketahui. Begitu juga visi misi kepala daerah terpilih yang juga sudah dapat diteropong dan merupakan rujukan baku bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan rancangan RPJMD berikutnya," terang mantan Wakil Bupati Bengkulu Utara ini. 

Walaupun, Salamun juga pernah berujar, perlu dilakukan penyelarasan regulasi teknis penyelenggaraan tahapan Pilkada, idealnya dibarengi dengan kisi-kisi baku bagi calon kepala daerah dalam merancang bangun visi misi pencalonannya. 

BACA JUGA: Sinergitas Pemprov dan Polda Dorong Percepatan Pembangunan di Bengkulu

BACA JUGA: Peningkatan Akses Air Bersih, Pemprov Bengkulu Dukung Percepatan Pembangunan SPAM Benteng Kobema

Dengan artian, terus dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik ini, penyusunan visi dan misi kepala daerah, idealnya dilakukan dengan pelibatan konsultan-konsultan atau pihak berkompeten, sehingga tujuan pembuatan RPJMD nantinya itu, selain linier dengan renstra nasional, tapi juga mencerminkan pola pembangunan ideal yang sesuai dengan kearifan lokal. 

"Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan lewat rencana kerja OPD, akan memiliki daya dorong yang lebih maksimal. Karena rancang bangunnya, didesain senapas dengan urgensi pembangunan yang diperlukan daerah serta sesuai dengan karakteristik daerah," ungkapnya menganalisa.