MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Agenda pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko.
Bahkan, untuk mensukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tanggal 27 November 2024 mendatang.
Pemkab Mukomuko menggelar rapat koordinasi lintas sektoral. Banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, termasuk deteksi dini terhadap kemungkinan terjadi baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pilkada.
Pjs Bupati Mukomuko, M Rizon, S.Hut, M.Si ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati, Senin, 4 November 2024 menegaskan.
BACA JUGA:Masyarakat Diminta Jaga Kerukunan Jelang Pilkada 2024
BACA JUGA:Partisipatif Masyarakat Dibutuhkan Awasi Pilkada 2024
Rapat yang digelar ini salah satunya untuk melakukan koordinasi dan antisipasi dalam potensi permasalahan yang mungkin timbul di Kabupaten Mukomuko dalam Pilkada 2024.
"Selain itu, rapat tersebut juga sebagai upaya untuk menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dan sinergis antar instansi dalam rangka menciptakan iklim positif bagi Kabupaten Mukomuko," katanya.
Senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto, SH, M.Si, CLA. Rapat koordinasi jelang pilkada 2024 yang dilaksanakan ini dalam rangka untuk menciptakan pilkada damai di Kabupaten Mukomuko. Dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama untuk menjaganya.
"Terlaksananya pilkada damai adalah tanggungjawab kita semua, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Dengan hadirnya semua pihak pada rapat ini, kita dapat mengetahui dari sisi persiapan-persiapan dalam rangka pengamanan pilkada," ujarnya.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Mukomuko Siapkan Tim Medis Dukung Kelancaran Pilkada 2024
BACA JUGA:Kesbangpol Pastikan Situasi Aman Selama Kampanye Pilkada 2024
Tidak hanya itu saja, pihaknya juga menyampaikan perlunya membatasi kegiatan- kegiatan yang melibatkan kehadiran masyarakat atau mendatangkan massa dengan jumlah yang banyak di suatu lokasi.
Jika hal itu terjadi, maka perlu dilakukan pemetaan dengan memantau lokasi-lokasi kerawanan.
"Perlu kita lakukan pemetaan, apakah perlu adanya pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga pilkada damai. Ini juga untuk mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang akan timbul nantinya," ungkapnya.