Bahas Draf Perbup Dana Desa dan ADD Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 04 Mar 2024 - 21:12

kadis dpmd Bu, Margono, S.Pd, menjelaskan Draf Perbup Dana Desa dan ADD Bengkulu Utara-Radar Utara/ Benny Siswanto -

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Payung hukum penyelenggaraan anggaran wajib di daerah yang bersumber dari APBN dan APBD yakni dana desa, mesti dikebut Pemda Bengkulu Utara (BU).

Kerjanya mesti paralel dilakukan, bersamaan dengan jibaku administratif yang menjadi estafet kerja di lingkungan daerah.

Sejalan tuntasnya input data-data ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang masih dijumpa bermasalah.

Untuk diketahui, APBD 2024 Bengkulu Utara (BU) senilai Rp 1,4 triliun yang disahkan tahun lalu, membopong DD, ADD di daerah ini yang mesti dileges dalam aturan turunannya.

Di tengah pekerjaan di sektor regulasi turunan yang mesti harus digarap lebih dulu, sebelum anggarannya bisa masuk ke rekening desa.

Selain, urgensi keberadaan payung hukum tentang Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP yang juga mengait pada lebih dari 5 ribu Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah diplot daerah.

Total penghasilan tetap atau siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar.

Tepatnya: 254,3 miliar. Nominal tersebut, berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 174.556.051.000 dan ADD sebesar Rp 79.817.949.550.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BU, Margono, S.Pd, melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Pandji, S.STP, M.Si, tak menampik rancang bangun payung hukum tersebut.

bahas draf perbup dana desa dan add bengkulu utara                             radarutara.bacakoran.co - payung hukum penyelenggaraan anggaran wajib di daerah yang bersumber dari apbn dan apbd yakni dana desa, mesti dikebut pemda bengkulu utara (bu).
kerjanya mesti paralel dilakukan, bersamaan dengan jibaku administratif yang menjadi estafet kerja di lingkungan daerah. 
sejalan tuntasnya input data-data ke sistem informasi pemerintah daerah atau sipd yang masih dijumpa bermasalah. 
untuk diketahui, apbd 2024 bengkulu utara (bu) senilai rp 1,4 triliun yang disahkan tahun lalu, membopong dd, add di daerah ini yang mesti dileges dalam aturan turunannya.  
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga:selamat, pemda bengkulu utara raih piala adipura
di tengah pekerjaan di sektor regulasi turunan yang mesti harus digarap lebih dulu, sebelum anggarannya bisa masuk ke rekening desa. 
selain, urgensi keberadaan payung hukum tentang tambahan penghasilan pegawai atau tpp yang juga mengait pada lebih dari 5 ribu aparatur sipil negara atau asn.
diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah alokasi dana desa (add) yang sudah diplot daerah. 
total penghasilan tetap atau siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar. 
baca juga:ini catatan bmkg soal gempa 5,6 sr di bengkulu utara 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
tepatnya: 254,3 miliar. nominal tersebut, berasal dari dana desa (dd) sebesar rp 174.556.051.000 dan add sebesar rp 79.817.949.550. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bu, margono, s.pd, melalui kabid pemerintahan desa (pemdes), pandji, s.stp, m.si, tak menampik rancang bangun payung hukum tersebut. 
pandji ketika dibincangi, sabtu, 2 maret 2024, menyampaikan, draft aturun turunan berupa peraturan kepala daerah atau perkada, tengah dalam penyusunan.
kata dia, aturan yang relatif tidak begitu mengalami perubahan secara substasnsi, terkecuali penegasan anggaran-anggaran sampai dengan peruntukannya, tengah dikebut. 
baca juga:siap-siap, razia 14 dimulai hari ini
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
"tengah dalam finalisasi, sebelum dibahas ke gelanggang rapat tingkat kabupaten,"  ujarnya, soal perkembangan rancang bangun payung hukum penyelenggaraan dana desa 2024. 
rancangan regulasi teknis dan operasional sebagai rumpun aturan di daerah, dikatakan pandji juga menjadi proyeksi kerja serius daerah saban tahunnya. 
kata pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini. 
"daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. intinya begitu," pandji menuturkan. 
baca juga:pesan kepada guru dari jokowi pada kongres xxiiii pgri 
baca juga: gerak ramu poros pilkada, ini tahapanya... 
dia mengamini, masing-masing siltap, penggunaannya mesti memiliki payung hukum berupa peraturan kepala daerah (perkada). 
aturan itu pun bakal menjadi rujukan desa dalam membuat apbdes tahun anggaran 2024.
diterangkan pandji, selain dinamika regulasi. penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas pemerintah secara berjenjang, juga dilakukan. 
tujuannya, terus dia, agar payung hukum yang nantinya digunakan pemerintah desa, dalam mendesain rancang bangun desanya tahun ini, bisa representatif dengan regulasi-regulasi yang ada. 
baca juga: e-katalog bermasalah, layanan kapal ke enggano molor dari jadwal
baca juga: info penting! razia kendaraan 14 hari dimulai senin
"seperti alokasi-alokasi wajib. layaknya ketahanan pangan, blt dd, pemberdayaan, sampai dengan infrastruktur, dapat diakomodir sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.
pantauan ru, penegasan soal penyelenggaraan dana desa sendiri, salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
beleid itu, menjabar penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara 
proporsional kepada setiap desa. 
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga:jaga stabilitas harga bapok, dprd provinsi bengkulu dukung op digelar
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga: literasi keuangan dinilai beri dampak perkembangan ekonomi
daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
baca juga: raih 3 kursi dprd kota, suhartono: kita tak membatasi, caleg tak terpilih dapat kompensasi
baca juga: berkah transformasi industri 4.0
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan