Cek! Hari Ini Terakhir Masukan Masyarakat untuk Calon KPPS

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 02 Oct 2024 - 14:21

Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Bengkulu Utara, Dedi Mulyadi-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Pantauan RU, kerawanan dalam proses seleksi administrasi calon KPPS ini adalah praktik penggunaan dokumen yang patut diduga bermasalah keabsahannya.

Seperti contoh, dokumen surat keterangan kir dokter. Secara prosedur, dokumen ini wajib didapatkan seseorang setelah menjalani pemeriksaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Animo pencari kerja pada lowongan yang dibuka KPUD itu, memungkinkan terjadinya praktik pemalsuan dokumen atau penerbitan dokumen tanpa melalui prosedur yang dibenarkan.

"Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 5-7 Oktober 2024," ungkapnya.

Kans Pantarlih jadi KPPS Terbuka

Pantarlih Pilkada 2024, memiliki peluang untuk kembali tergabung dalam panitia ad hoc di lingkup KPUD. Barisan badan adhoc yang jumlahnya 841 orang dan menyebar pada 220 desa dan kelurahan tersebut, dipertimbangkan untuk kembali bergabung sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024.

Sebelumnya Dedi Mulyadi, tak menampik adanya kemungkinan tersebut. Pertimbangannya, Pantarlih, kata dia, dipertimbangkan, karena strategis dalam menguasai wilayah kerja KPPS yang basisnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa dan kelurahan.

"Dipertimbangkan. Cuma, harus tetap mengikuti mekanisme tentunya," kata Dedi Mulyadi. (*)

cek! hari ini terakhir masukan masyarakat untuk calon kpps                             radarutara.bacakoran.co - waktu menyampaikan masukan atas hasil pengumuman administrasi calon kelompok penyelenggara pemilihan suara (kpps) pilkada 2024, rabu, 2 oktober 2024 pukul 23.59 wib berakhir. 
artinya, masyarakat usai waktu tersebut tidak bisa lagi menyampaikan masukan kepada panitia pemungutan suara (pps) yang telah menginformasikan hasil seleksi administrasinya, untuk melanjut ke penetapan kpps terpilih. 
dedi mulyadi sebagai divisi sosdiklih parmas dan sdm kpu bengkulu utara, kepada ru membenarkannya. 
dia mengatakan, secara jadwal, pengumuman hasil administrasi atas pelamar badan adhoc yang memiliki masa kerja 1 bulan ini, telah dilakukan sejak tanggal 30 september sampai dengan 2 oktober 2024. 
baca juga:kompetisi kpps pilkada bakal lebih sengit 
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
"pengumuman, merupakan salah satu sistem partisipatif yang didesain oleh kpu, dalam melibatkan setiap unsur masyarakat saat pelaksanaan tahapan pilkada," ujar dedi mulyadi. 
dengan ruang yang masih ada, lanjut dedi, saat ini masyarakat masih memungkinkan menyampaikan masukan atau sanggahan atas hasil seleksi administrasi yang diumumkan kepada publik. 
doktor di bidang pendidikan ini juga menyampaikan, agar jajarannya dalam hal ini pps menginformasikan hasil seleksi administratif pada ruang-ruang yang mudah diakses publik. 
"selain di sekretariat pps, perlu juga dipasang pada titik-titik yang mudah diakses masyarakat," imbaunya. 
baca juga:melindungi kesehatan petugas kpps pemilu 2024
baca juga:transportasi dan bimtek kpps dicairkan, segini nilainya...
pengumuman oleh pps yang segera menjumpa tenggat waktu akhir, lanjut dia, barisan panitia adhoc di lingkungan kpud yang berkedudukan di desa dan kelurahan tersebut, bermaksud memberikan ruang secara luas dalam menyikapi hasil verifikasi dan juga validasi atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan para pelamar. 
"setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, maka pps akan mengumumkan calon kpps terpilih," ungkapnya. 
pantauan ru, kerawanan dalam proses seleksi administrasi calon kpps ini adalah praktik penggunaan dokumen yang patut diduga bermasalah keabsahannya. 
seperti contoh, dokumen surat keterangan kir dokter. secara prosedur, dokumen ini wajib didapatkan seseorang setelah menjalani pemeriksaan sesuai dengan yang dipersyaratkan. 
baca juga: bawaslu awasi penggantian 791 surat suara rusak, kpps dibimtek
baca juga:kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir 
animo pencari kerja pada lowongan yang dibuka kpud itu, memungkinkan terjadinya praktik pemalsuan dokumen atau penerbitan dokumen tanpa melalui prosedur yang dibenarkan.
"pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 5-7 oktober 2024," ungkapnya. 
 
kans pantarlih jadi kpps terbuka 
pantarlih pilkada 2024, memiliki peluang untuk kembali tergabung dalam panitia ad hoc di lingkup kpud. barisan badan adhoc yang jumlahnya 841 orang dan menyebar pada 220 desa dan kelurahan tersebut, dipertimbangkan untuk kembali bergabung sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) pilkada 2024. 
baca juga: pemilu sejuk & damai, pelantikan kpps diwarnai tanam pohon
baca juga: pemilu sudah dekat, kpu mukomuko gelar bimtek kpps dan tot
sebelumnya dedi mulyadi, tak menampik adanya kemungkinan tersebut. pertimbangannya, pantarlih, kata dia, dipertimbangkan, karena strategis dalam menguasai wilayah kerja kpps yang basisnya pada tempat pemungutan suara (tps) di desa dan kelurahan. 
"dipertimbangkan. cuma, harus tetap mengikuti mekanisme tentunya," kata dedi mulyadi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 18 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan