KPPS dan Linmas TPS Lapas Ditempati Sipir

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Jan 2024 - 20:03

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Arga Makmur Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Status khusus, penyelenggaraan pemilihan untuk warga binaan di Lapas Kelas II B Arga Makmur, digelar secara khusus pula.

Aktivitas pelaksanaan pemilihan yang bakal digelar, Rabu, 14 Februari 2024 itu, seluruhnya bakal dilaksanakan oleh sipir dengan menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga linmas.

Itu artinya, dengan adanya 2 TPS di lapas itu, maka 14 aparat di lembaga pengayoman itu bakal menjadi KPPS. 4 orang juga bakal melaksanakan tugas sebagai linmas.

Kepala Lapas Arga Makmur, Irwan, SH, tak menyangkal hal ini. Sesuai dengan regulasi dan fungsi lapas yang menjalankan menjadi pembinaan khusus.

Kekhususan pun bakal dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Poin pentingnya, kata Irwan, adalah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berupaya maksimal untuk mendukung penyelenggaraan kontestasi Pemilu.

"Personel di TPS, dilaksanakan oleh petugas Lapas semua," kata Irwan, kemarin.

Dengan statusnya sebagai TPS lokasi khusus. Kalapas bilang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lapasnya berjumlah 410 orang. Jumlah pemilih di wilayah khusus ini, tentunya sangat dinamis.

Pasalnya, jumlah warga binaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak hanya mengait pada amar putusan pengadilan yang menjadi rujukan kapan seorang napi akan dibebaskan dari penjara.

Manajemen internal lapas, dalam rangka pengendalian iklum keamanan internal, juga memungkinkan warga binaan dilakukan pertukaran dari satu lapas ke lapas lain yang mutlak menjadi ranah kewenangan Kemenkumham.

"Sesuai dengan regulasi, koordinasi juga dengan penyelenggara Pemilu, nantinya akan dilakukan update data pemilih pada H-7 Pemilu," ungkapnya.

kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir                             radarutara.bacakoran.co - status khusus, penyelenggaraan pemilihan untuk warga binaan di lapas kelas ii b arga makmur, digelar secara khusus pula. 
aktivitas pelaksanaan pemilihan yang bakal digelar, rabu, 14 februari 2024 itu, seluruhnya bakal dilaksanakan oleh sipir dengan menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) juga linmas. 
itu artinya, dengan adanya 2 tps di lapas itu, maka 14 aparat di lembaga pengayoman itu bakal menjadi kpps. 4 orang juga bakal melaksanakan tugas sebagai linmas.
kepala lapas arga makmur, irwan, sh, tak menyangkal hal ini. sesuai dengan regulasi dan fungsi lapas yang menjalankan menjadi pembinaan khusus. 
baca juga: mengenal ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : alesandro volta penemu baterai
baca juga:jaga inflasi, pemda bu bagikan 210 ribu bibit 
kekhususan pun bakal dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. poin pentingnya, kata irwan, adalah lingkungan kementerian hukum dan ham, berupaya maksimal untuk mendukung penyelenggaraan kontestasi pemilu.
"personel di tps, dilaksanakan oleh petugas lapas semua," kata irwan, kemarin. 
dengan statusnya sebagai tps lokasi khusus. kalapas bilang, daftar pemilih tetap (dpt) di lapasnya berjumlah 410 orang. jumlah pemilih di wilayah khusus ini, tentunya sangat dinamis. 
pasalnya, jumlah warga binaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. tidak hanya mengait pada amar putusan pengadilan yang menjadi rujukan kapan seorang napi akan dibebaskan dari penjara. 
baca juga:polisi kebut berkas oknum guru asusila agar segera ke meja hijau
baca juga:pupuk subsidi untuk sembilan subsektor, tanaman sawit tak masuk kategori
manajemen internal lapas, dalam rangka pengendalian iklum keamanan internal, juga memungkinkan warga binaan dilakukan pertukaran dari satu lapas ke lapas lain yang mutlak menjadi ranah kewenangan kemenkumham. 
"sesuai dengan regulasi, koordinasi juga dengan penyelenggara pemilu, nantinya akan dilakukan update data pemilih pada h-7 pemilu," ungkapnya. 
untuk diketahui, senin, 29 januari 2024, jumlah warga binaan di lapas overkapasitas itu sebanyak 525 orang. 
jumlah total itu terbagi 421 orang narapidana. sisanya 104 orang merupakan tahanan. alias para tersangka titipan lembaga penegak hukum yang tengah menjalani persidangan di pengadilan.
baca juga:pendekatan persuasif langkah jitu cegah perambahan hutan
baca juga:pengelolaan aset pasar diserahkan ke desa, dinas perdagangan warning soal pungli..
manajemen pembinaan juga meliputi beberapa program. seperti yang fammiliar saat pagebluk covid-19 adalah asimilasi rumah. cuti narapidana yang menjadi bagian dari hak-hak integrasi. 
catatan ru, kurun waktu setahun lalu, hampir 200 narapidana di lapas kelas ii b arga makmur, lebih cepat menghirup udara bebas. 
membaca laporan transparansi penyelenggaraan program pembinaan narapidana yang dapat diakses publik, diketahui pelaksanaan hak integrasi di lapas overkapasitas itu telah menjamah napi di sana dalam beberapa layanan. 
dijabarkan lapas, hak integrasi yang menjamah 191 narapidana itu, meliputi pembebasan bersyarat sebanyak 75 orang.  
baca juga: 8 kursi eselon ii diisi pelaksana tugas, 2 jabatan staf ahli bupati kosong
baca juga: soal tunggakan gaji dan pengangkatan pppk, guru honda temui dewan. ini hasilnya...
ada juga asimilasi rumah yang dijalankan gencar selama pagebluk covid-19, khusus periode januari hingga 30 juni tahun 2023 terdapat 72 napi menjadi obyek asimilasi rumah. 
berikutnya, 44 orang mengikuti curi bersyarat. 
"sepanjang tahun 2023 sebanyak 191 orang warga binaan pemasyarakatan di lapas arga makmur mendapatkan hak integrasi," jabar medsos resminya @lapas_argamakmur, dikutip selasa, 2 januari 2024. 
dalam sebuah bincang, kepala lapas arga makmur, irwan,sh, menyampaikan transformasi penyelenggaraan pembinaan di lingkungan lapas terus dilakukan perbaikan. 
baca juga: soal tunggakan gaji dan pengangkatan pppk, guru honda temui dewan. ini hasilnya...
baca juga: 30 warga lansia dan disabilitas dibantu sandang dan pangan
tidak hanya menyelenggarakan program-program seperti hak integrasi. akan tetapi, terus dia, penyelenggaraan pembinaan turut meliputi pemberian kecakapan hidup (life skill,red) kepada warga binaan. 
"outputnya adalah agar para warga binaan nantinya, memiliki kecakapan hidup ketika kembali membaur dengan lingkungan sosial masyarakat. sehingga diharapkan tidak kembali mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan," irwan menjelaskan. 
perihal penyelenggaraan hak integrasi, irwan menegaskan, mekanisme program tetap berlaku. 
seperti contoh, kata dia, pemberian asimilasi rumah terhadap narapidana, selama masa tahanan sebagaimana dijatuhkan pengadilan masih belum berakhir, maka yang bersangkutan tetap masih dalam pengawasan balai pemasyarakatan atau bapas. 
baca juga: bupati surati opd jelang tes pppk dan cpns. begini perintah bupati
baca juga: mengenal ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : alesandro volta penemu baterai
"ketika terbukti melakukan pelanggaran pidana, maka asimilasi dapat dicabut dan narapidana kembali menjalani masa kurungan sesuai amar putusan pengadilan," pungkasnya. 
pemilu bu libatkan ribuan panitia adhoc
perlindungan masyarakat atau linmas yang bakal dilibatkan langsung, rabu, 14 februari 2024 sebanyak 1.792 personel. 
aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di tempat pemungutan suara (tps) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit. 
baca juga:jaga inflasi, pemda bu bagikan 210 ribu bibit 
baca juga:polisi kebut berkas oknum guru asusila agar segera ke meja hijau
anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum daerah (kpud). 
sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total rp 39 miliar. kpud mendapatkan hibah sebesar rp 28,8 miliar. bawaslu bu sebesar 10,2 miliar. 
hibah ke kpud itu pun bakal mengakomodir kerja musiman saban tahun kontestasi. tepatnya 6.272 orang dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan sdm kpu bu, dr dedi mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini. 
baca juga:pupuk subsidi untuk sembilan subsektor, tanaman sawit tak masuk kategori
baca juga:pendekatan persuasif langkah jitu cegah perambahan hutan
kpu bu, kata dia, setelah melakukan bimbingan teknis (bimtek) seputar perekrutan badan adhoc. dalam praktiknya, juga melibatkan lintas lembaga. 
mulai dari pemerintah daerah melalui stakeholder teknis dalam penyiapan sumber daya manusia (sdm), yakni dinas satpol pp yang akan melakukan pendataan. 
diterangkan dedy berdasarkan regulasi yang ada, setiap satu tps ditempatkan 2 personel linmas. 
"kini tengah dikoordinir datanya oleh dinas satpol pp," kata dedi mulyadi, menjelaskan.
baca juga:pengelolaan aset pasar diserahkan ke desa, dinas perdagangan warning soal pungli..
baca juga: 8 kursi eselon ii diisi pelaksana tugas, 2 jabatan staf ahli bupati kosong
dia melugas, kpu bu bertanggungjawab terhadap anggaran honor. namun dia belum menggamblang persis, mekanisme teknis persiapan perekrutannya yang melibatkan lintas satker itu. 
"indeks honor linmas pemilu 2024 sebesar rp 700 ribu perorangnya," jabarnya.  
itu berarti, kpu mesti merogoh lebih dari rp 1,2 miliar. dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan. 
"untuk kpps honornya, mulai dari rp 1,1 juta sampai dengan rp 1,2 juta perbulan," jelasnya. perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 
baca juga: soal tunggakan gaji dan pengangkatan pppk, guru honda temui dewan. ini hasilnya...
baca juga: 30 warga lansia dan disabilitas dibantu sandang dan pangan
dengan  penempatan berbasis tps. itu artinya, kalau tidak ada pengurangan, linmas yang diperlukan 896 tps, tidak kurang dari 1.792 personel.
ribuan linmas itu bakal dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, dpr, dpd dan dprd. 
penyelenggara pemilu di daerah dengan jumlah 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, diketahui membutuhkan tidak kurang 6.272 kpps. 
"seluruh prosesnya menitikberatkan pada semangat partisipasi publik," tegasnya. 
baca juga: bupati surati opd jelang tes pppk dan cpns. begini perintah bupati
baca juga:jaga inflasi, pemda bu bagikan 210 ribu bibit 
untuk diketahui, dua bank terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yakni bri dan bsi.
pemda bu, mengalokasikan anggaran sebesar rp 39 miliar, kepada kpu dan bawaslu. kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 november 2023. 
anggaran bantuan pengamanan yang dialokasikan untuk polres dan kodim juga tercatat lebih dari rp 5 miliar dalam format hibah.
kpud selaku satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan yakni bawaslu bu sebesar rp 10,2 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan