Alasan Pendidik Pelaku Asusila (Harus) Disanksi Berat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 29 Sep 2024 - 20:18

Aktivis Perempuan dan Anak, Julisti Anwar,SH.-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Karena bukan tidak mungkin, banyak pelaku kejahatan amoral terhadap anak, kata dia, menggunakan dalih-dalih semacam ini yang kemudian berujung damai.

Pengawasan Dispensasi Kawin Harus Dilakukan

Pencerdasan masyarakat, agar tidak dikotomi oleh pemaknaan atau nalar hukum sesat, lanjut Julisti, harus dilakukan. Bahkan, dia menilai langkah ini masuk dalam mitigasi persoalan di sektor hulu kasus amoral yang kini kian saja mengkhawatirkan. Baik dari sisi jumlah. Juga dari sisi pelakunya.

"Perbuatan cabul yang dimaknai suka sama suka, adalah penalaran sesat di masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi. Ini menyikapi tengah mengkhawatirkannya kasus asusila yang mendera anak," tegasnya.

Lebih jauh, Julisti juga mengkhawatirkan adanya peluang pelaku kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur, setelah mendapatkan kata sepakat berdamai, kemudian melanjutkan upayanya dengan menempuh jalur hukum yang dibenarkan yakni permohonan dispensasi kawin.

"Modus semacam ini, patut menjadi kekhawatiran bersama. Karena setelah ada putusan pengadilan yang menginjinkan seorang anak dibawah umur itu menikah, maka peluang lepas dari jerat hukum pelaku amoral terbuka," ungkapnya.

"Begitu sudah dinikahi, ditinggal pergi. Atau dicerai. Siapa yang bisa menjamin, kekhawatiran semacam ini tidak terjadi?" susulnya lagi, mengedukasi.

Dengan adanya sinyalemen praktik buruk pelaku asusila, menggunakan jalur-jalur dispensasi kawin, Julisti juga meminta agar mekanisme tindak lanjut sebuah permohonan dispensasi kawin benar-benar disikapi dengan aturan yang berlaku oleh Pengadilan Agama.

"Kita yakin pengadilan agama, pasti mendukung penyelamatan anak. Sehingga akan menilik ke belakang, penyebab sebuah permohonan dispensasi kawin ini masuk ke pengadilan. Ketika ditemukan unsur "memanfaatkan" aturan, maka PA harus menolaknya," tegas Julisti.

Serukan Pembatasan Akses Internet dan Smartphone

Edukasi hukum yang menurut Listi, dipandang kurang maksimal tersampaikan di masyarakat. Persoalan amoral yang kini begitu mengerikan, ditengarainya paralel dengan kemudahan mengakses internet, khususnya di kalangan anak melalui smartphone atau telepon pintar.

alasan pendidik pelaku asusila (harus) disanksi berat                             radarutara.bacakoran.co - pelaku asusila yang notabene masuk dalam kategori pendidik, diancam sanksi yang jauh lebih berat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau uupa. 
pantauan ru, jaksa kejaksaan negeri bengkulu utara menempuh upaya banding atas sebuah putusan perihal dugaan tindak pidana asusila terhadap anak. 
jaksa menuduh, pelaku terbukti secara gamblang melancarkan aksi asusila sebagaimana dibacakan dalam dakwaan. jaksa juga menuntut 19 tahun penjara terhadap oknum guru asn di kabupaten bengkulu utara yang juga terancam dipecat tersebut. 
humas kejari bengkulu utara, ekke widoto khahar, sh, membenarkan soal ini. cermatan ru, putusan yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri (pn) arga makmur kepada terdakwa, masih jauh dari 2/3 tuntutan jaksa. 
baca juga:langkah polisi sikapi darurat asusila di bengkulu utara 
baca juga:bengkulu utara darurat asusila
"jelas, kami banding," singkat ekke, saat ditanya via seluler, beberapa hari lalu. 
analisa praktisi hukum kasus asusila terhadap anak 
praktisi hukum, advokat sekaligus pemerhati perempuan dan anak provinsi bengkulu, julisti anwar, sh, menegaskan, apapun dalih pelaku kejahatan asusila terhadap anak, semisal tidak ada paksaan atau suka sama suka, tetap merupakan tindak pidana. 
intretasi "suka sama suka", kata listi, tidak dapat dikenakan dalam kasus yang melibatkan anak. dalih suka sama suka, kata dia melanjutkan, hanya bisa didalilkan dalam kasus-kasus yang melibatkan sesama orang dewasa. 
"seperti kasus yang di kabupaten gorontalo itu misalnya. tidak bisa dimaknai adanya modus suka sama suka. asusila terhadap anak, maka hal itu adalah cabul. apalagi sampai berhubungan badan," ungkapnya. 
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
baca juga:41 anak di daerah ini jadi korban asusila
menurut listi, di tengah kian rusaknya tatanan sosial yang ditengarai dengan terus menciutnya lingkup pelaku asusila terhadap anak, penjelasan soal aturan, parameter hukum hingga ancaman hukum semacam ini harus didengungkan. 
karena bukan tidak mungkin, banyak pelaku kejahatan amoral terhadap anak, kata dia, menggunakan dalih-dalih semacam ini yang kemudian berujung damai.
pengawasan dispensasi kawin harus dilakukan 
pencerdasan masyarakat, agar tidak dikotomi oleh pemaknaan atau nalar hukum sesat, lanjut julisti, harus dilakukan. bahkan, dia menilai langkah ini masuk dalam mitigasi persoalan di sektor hulu kasus amoral yang kini kian saja mengkhawatirkan. baik dari sisi jumlah. juga dari sisi pelakunya.
"perbuatan cabul yang dimaknai suka sama suka, adalah penalaran sesat di masyarakat. masyarakat harus terus diedukasi. ini menyikapi tengah mengkhawatirkannya kasus asusila yang mendera anak," tegasnya.
baca juga:lidik dugaan asusila oleh oknum tenaga pendidik
baca juga:kelakuan ibu satu ini parah, lancarkan aksi asusila anak kandungnya sendiri, direkam pula, terus dijual 
lebih jauh, julisti juga mengkhawatirkan adanya peluang pelaku kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur, setelah mendapatkan kata sepakat berdamai, kemudian melanjutkan upayanya dengan menempuh jalur hukum yang dibenarkan yakni permohonan dispensasi kawin. 
"modus semacam ini, patut menjadi kekhawatiran bersama. karena setelah ada putusan pengadilan yang menginjinkan seorang anak dibawah umur itu menikah, maka peluang lepas dari jerat hukum pelaku amoral terbuka," ungkapnya. 
"begitu sudah dinikahi, ditinggal pergi. atau dicerai. siapa yang bisa menjamin, kekhawatiran semacam ini tidak terjadi?" susulnya lagi, mengedukasi. 
dengan adanya sinyalemen praktik buruk pelaku asusila, menggunakan jalur-jalur dispensasi kawin, julisti juga meminta agar mekanisme tindak lanjut sebuah permohonan dispensasi kawin benar-benar disikapi dengan aturan yang berlaku oleh pengadilan agama. 
baca juga:oknum guru mengaji di bengkulu dilaporkan dugaan tindak asusila
baca juga: bengkulu utara darurat asusila, jaksa ajukan kasasi putusan kasus amoral
"kita yakin pengadilan agama, pasti mendukung penyelamatan anak. sehingga akan menilik ke belakang, penyebab sebuah permohonan dispensasi kawin ini masuk ke pengadilan. ketika ditemukan unsur "memanfaatkan" aturan, maka pa harus menolaknya," tegas julisti.
serukan pembatasan akses internet dan smartphone 
edukasi hukum yang menurut listi, dipandang kurang maksimal tersampaikan di masyarakat. persoalan amoral yang kini begitu mengerikan, ditengarainya paralel dengan kemudahan mengakses internet, khususnya di kalangan anak melalui smartphone atau telepon pintar. 
"harus dimulai dari kita. diimplementasikan pula di sekolah-sekolah. bahkan, kami menilai sudah perlu dilakukan kampanye lepas dari handphone dalam setiap pekannya sebagai upaya bersama, tidak salah untuk dilakukan," listi menyeru.
baca juga:bapak kandung pelaku asusila terancam 20 tahun penjara 
baca juga:desa di napal putih akan gandeng dppa untuk cegah kasus asusila terhadap anak 
pasal cabul dalam uupa 
sekadar menginformasikan, pasal 76e uu pa menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
pasal 82, ayat (1), menjelaskan soal ancaman hukumannya. pasal tersebut berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". 
5 objek hukum dengan ancaman penjara lebih lama 
selain pelaku asusila terhadap anak, paling singkat dipidana 5 tahun penjara, sehingga seorang asn bisa dipecat dari statusnya.
uupa juga mengatur adanya penambahan sanksi penjara bagi pelaku. hal itu ditegas dalam pasal 82 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan