Gaji Wajib Disetop, Gimana Kabar Pengangkatan Honorer ?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 05 Sep 2024 - 10:52

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengentasan tenaga honorer, wajib tuntas tahun 2024. Pasalnya, menjadi penegasan UU ASN terbaru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu artinya, sebanyak 2,3 juta honorer se Indonesia itu kini menuju penyetopan gaji.

Terpantau, kesimpulan rapat antara DPR dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN 6 hari lalu, mengabarkan bakal melakukan rapat terkait dengan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN dan Penyelesaian Tenaga Non-ASN.

Rapat yang bakal dihelat bersama DPR, Kementerian PANRB dan BKN itu dalam upaya menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian tenaga non ASN di Indonesia yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.

Penuntasan keberadaan pegawai honorer di sejumlah instansi pemerintah baik pusat hingga daerah yang regulasinya tengah dalam finalisasi, bakal mengait pada data 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia yang telah masuk dalam database BKN.

BACA JUGA:Gaji Honorer Bakal Disetop

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, sudah berkali-kali memimpin laju rapat yang mencermati draf peraturan pemerintah tentang Manajemen ASN ini.

Rapat itu diikuti oleh lintas panitia antar kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Arsip Nasional hingga Korp Pegawai Negeri atau Korpri.

Agenda di atas meja itu, membahas fokus penyelesaian tenaga non ASN yang kalau membaca UU ASN terbaru, memiliki kans kuat untuk menjadi ASN tahun 2024 ini.

Lansiran RU sebelumnya, mewartakan soal honorer atau pegawai non ASN yang menyebar di seluruh Indonesia, dikabarkan bakal menerima Nomor Induk Pegawai atau NIP pada bulan Desember tahun 2024 ini.

Informasi pengangkatan tenaga non ASN ini dipaparkan oleh Anggota DPR RI dari Komisi II, Mardani Ali Sera.

Politisi Senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan UU ASN itu, mengungkapkan penegasannya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah.

gaji wajib disetop, gimana kabar pengangkatan honorer ?                            radarutara.bacakoran.co - pengentasan tenaga honorer, wajib tuntas tahun 2024. pasalnya, menjadi penegasan uu asn terbaru yakni undang-undang nomor 20 tahun 2023. itu artinya, sebanyak 2,3 juta honorer se indonesia itu kini menuju penyetopan gaji. 
terpantau, kesimpulan rapat antara dpr dengan badan kepegawaian negara atau bkn 6 hari lalu, mengabarkan bakal melakukan rapat terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen asn dan penyelesaian tenaga non-asn. 
rapat yang bakal dihelat bersama dpr, kementerian panrb dan bkn itu dalam upaya menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian tenaga non asn di indonesia yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. 
penuntasan keberadaan pegawai honorer di sejumlah instansi pemerintah baik pusat hingga daerah yang regulasinya tengah dalam finalisasi, bakal mengait pada data 2,3 juta honorer di seluruh indonesia yang telah masuk dalam database bkn.
baca juga:gaji honorer bakal disetop
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
menteri panrb, abdullah azwar anas, sudah berkali-kali memimpin laju rapat yang mencermati draf peraturan pemerintah tentang manajemen asn ini.
rapat itu diikuti oleh lintas panitia antar kementerian, mulai dari kementerian keuangan (kemenkeu), kementerian dalam negeri (kemendagri), badan kepegawaian negara (bkn), lembaga arsip nasional hingga korp pegawai negeri atau korpri. 
agenda di atas meja itu, membahas fokus penyelesaian tenaga non asn yang kalau membaca uu asn terbaru, memiliki kans kuat untuk menjadi asn tahun 2024 ini. 
lansiran ru sebelumnya, mewartakan soal honorer atau pegawai non asn yang menyebar di seluruh indonesia, dikabarkan bakal menerima nomor induk pegawai atau nip pada bulan desember tahun 2024 ini. 
baca juga:mengingat kembali, jumlah honorer yang berpotensi jadi asn tahun ini
baca juga:peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?
informasi pengangkatan tenaga non asn ini dipaparkan oleh anggota dpr ri dari komisi ii, mardani ali sera.
politisi senayan yang berada di dalam komisi pembidangan yang membahas aturan turunan uu asn itu, mengungkapkan penegasannya berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah. 
"honorer dapat nip desember 2024. lulusan sd juga boleh, khusus untuk honorer, insya allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, selasa, 19 maret 2024. 
wakil ketua fraksi pks dpr ri itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan ni untuk kalangan pegawai non asn ini, tertuang dalam keputusan rapat komisi 2 dengan menteri panrb. 
baca juga:3.449 honorer berpotensi jadi asn tahun ini
baca juga:lulus pengadaan asn, tak ada penggantian honorer
"insya allah desember 2024 semua yang terdata di bkn (2.3 jt orang totalnya) akan dapat nomor induk pegawai termasuk lulusan sd. honorer kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya. 
kondisi tenaga non asn di daerah 
sesuai aturan, memasuki tahun 2025 hanya ada 2 jenis pegawai yang lingkungan birokrasi pemerintahan. keduanya yakni pegawai negeri sipil atau pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk.
sekda bengkulu utara (bu), h fitriansyah, sstp, mm, saat dikonfirmasi perihal terap pelaksanaan uu asn mulai 2025 mendatang, secara substansi hukum tak ditampik soal itu. 
tinggal lagi, terus dia, pemerintah di daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan. 
baca juga:honorer dapat nip bulan desember 2024
baca juga:perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer
"secara substansi memang sudah jelas dalam uu asn. bahwa hanya ada 2 jenis asn di instansi pusat hingga daerah yakni pns dan pppk," ujar sekda dibincangi di bilangan kantor pemda bengkulu utara. 
tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis. 
bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau pp dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga. 
"nah kita di daerah dalam kapasitas user atau pengguna, pastinya menunggu aturan turunan itu sebagai dasar operasional di tataran teknis," ujarnya.
baca juga:gaji honorer bakal disetop
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
maka langkah apa yang akan dilakukan oleh daerah, lanjut sekda, pastinya tetap menunggu regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. 
"karena penerapan regulasi perundangan, dipastikan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis," ungkapnya lagi menjelas.
untuk diketahui, aturan soal penghapusan honorer ini dituangkan dalam pasal 65 pada penegasan bab xiii larangan. persiapan ini, seperti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum uu asn disahkan.
uji publik atas data tenaga non asn, misalnya di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022. itu artinya, pangkalan data yang diunggah ke server badan kepegawaian negara (bkn) sudah tidak bisa lagi diubah, pasca lima hari yang disediakan oleh daerah saat itu, sejak 13 oktober. 
baca juga:mengingat kembali, jumlah honorer yang berpotensi jadi asn tahun ini
baca juga:peraturan pemerintah terkait pengentasan pegawai honorer, segera terbit. otomatis langsung jadi asn?
mengikuti woro-woro digitalnya, sebelum daerah mengabarkan hasil kerja tindak lanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
menegasi, sebanyak 487 orang non asn yang notabene mengabdi di instansi daerah, tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke bkn. 
total, untuk data non asn saat itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang yang belakangan masuk dalam kategori formasi rekrutmen pppk 2023. 
waktu itu, kepala bkp-sdm bu, dijabat drs h setyo budi raharjo, mm, mengatakan, ada sanggahan yang diterima pihaknya dalam rentang waktu masa sanggah saat uji publik. 
baca juga:3.449 honorer berpotensi jadi asn tahun ini
baca juga:lulus pengadaan asn, tak ada penggantian honorer
sanggahan yang masuk, kata setyo, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi pemerintah. "ada sanggahan dan sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.
dia menyampaikan, penginputan data tenaga non asn itu, nantinya akan menjadi basis data yang akan tergabung dalam base data bkn. 
dijelaskan juga saat itu oleh setyo, perbaikan data yang dimaksudkan selama masa sanggah adalah data induk saja. tenaga non asn yang telah membuat akun, agar menginput tanggal awal kerja yakni terhitung mulai tanggal (tmt) sk pertama dan nominal gaji terkini. 
dia juga mengamini, adanya tenaga non asn yang tidak masuk ke dalam lajur data yang diunggah pihaknya ke server bkn. membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga:gaji honorer bakal disetop
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
"uji publik ini, untuk memastikan pangkalan data yang dibuat faktual dan transparan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 17 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan