Mengingat Kembali, Jumlah Honorer yang Berpotensi jadi ASN Tahun Ini

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 28 Jun 2024 - 20:15

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Finalisasi aturan turunan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai Revisi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanahkan penyelesaian pegawai non ASN.

Pasalnya, beleid anyar tersebut menegasi tahun depan sudah tidak ada lagi istilah non ASN di lingkungan birokrasi pusat hingga daerah.

Sesuai amanahnya, lingkungan motor pelaksanaan birokrasi hanya dilaksanakan oleh ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau PNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Mencermati sikap pemerintah yang dilugas lewat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi (PANRB), ribuan tenaga honorer berpeluang besar menjadi ASN tahun 2024 ini.

Seperti yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Diketahui, dari hasil pendataan yang dilakukan 2022 lalu, terdapat 3.449 honorer yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN.

Apalagi penyelesaian pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi perisai pemerintah menyikapi permintaan penundaan seleksi CASN 2024.

Kalangan pegawai non ASN di daerah sudah sejak lama, khususnya saat seleksi penerimaan ASN tahun lalu, mulai menyampaikan kekhawatirannya perihal pangkalan data khususnya.

Terlebih, Badan Kepegawaian Negara atau BKN bahkan sempat menegas, kewenangan pendataan non ASN ada di masing-masing instansi.

Untuk diketahui tahun 2022 lalu, Pemda Bengkulu Utara, telah menginput pangkalan data non ASN.

Data-data tersebut, diinput ke sistem yang terintegrasi dengan pusat dalam hal ini BKN.

mengingat kembali, jumlah honorer yang berpotensi jadi asn tahun ini                            radarutara.bacakoran.co - finalisasi aturan turunan undang - undang nomor 20 tahun 2023 sebagai revisi dari uu nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn), yang mengamanahkan penyelesaian pegawai non asn. 
pasalnya, beleid anyar tersebut menegasi tahun depan sudah tidak ada lagi istilah non asn di lingkungan birokrasi pusat hingga daerah. 
sesuai amanahnya, lingkungan motor pelaksanaan birokrasi hanya dilaksanakan oleh asn yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau pns serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
mencermati sikap pemerintah yang dilugas lewat menteri pemberdayaan aparatur negara atau reformasi birokrasi (panrb), ribuan tenaga honorer berpeluang besar menjadi asn tahun 2024 ini.
baca juga:duh, ada gelagat harga beras bakal melambung
baca juga:takziah malam kedua ketua nu bengkulu utara dihadiri ribuan jamaah 
seperti yang ada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. diketahui, dari hasil pendataan yang dilakukan 2022 lalu, terdapat 3.449 honorer yang masuk dalam pendataan tenaga non asn.
apalagi penyelesaian pegawai honorer atau non aparatur sipil negara (asn), menjadi perisai pemerintah menyikapi permintaan penundaan seleksi casn 2024. 
kalangan pegawai non asn di daerah sudah sejak lama, khususnya saat seleksi penerimaan asn tahun lalu, mulai menyampaikan kekhawatirannya perihal pangkalan data khususnya. 
terlebih, badan kepegawaian negara atau bkn bahkan sempat menegas, kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi.
 baca juga:anggaran subsidi pemerintah masih abaikan petani ikan 
baca juga:dorong realisasi serapan anggaran, wabup asa pimpin rapim tepra 2024, apa itu tepra dan kemana tujuannya.?
untuk diketahui tahun 2022 lalu, pemda bengkulu utara, telah menginput pangkalan data non asn. 
data-data tersebut, diinput ke sistem yang terintegrasi dengan pusat dalam hal ini bkn. 
proses itu, jauh sebelum kemudian pemerintah merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn menjadi uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
lewat beleid itu, pemerintah pusat menegasi, hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pppk. 
membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, saat pendataan non asn. 
baca juga:regulasi sistem akuntabilitas administrasi desa, kejari sosialisasikan sistem informasi desa padek
baca juga:2 fraksi abstain, rapaerda apbd bengkulu utara tahun 2023 menjadi perda. 5 fraksi ini sampaikan catatan akhir.
itu karena tidak termasuk penjelasan dalam se menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
hasil uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022 lalu, tepatnya sejak 13 oktober. 
pangkalan data itu, sebagai tindaklanjut se menteri panrb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
didapatkan, data non asn itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang.
baca juga:petani mukomuko vs pt. ddp dibawa ke mahkamah rakyat
baca juga:irigasi rusak, warga beralih ke tanaman kelapa sawit
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), abdullah azwar anas, menyampaikan pendapat lugasnya mewakili pemerintah. 
paparan mantan bupati banyuwangi itu, disampaikan secara resmi bahkan dengan latar kominfo yang mensinyalkan betapa strategisnya seleksi casn tahun 2024 ini yang memiliki alokasi total 2,3 formasi tersebut. 
"kami ingin sampaikan, bahwa ini adalah keputusan undang-undang asn, nomor 20 tahun 2023 serta berdasarkan keputusan bersama dengan komisi 2 dpr ri," kata menteri anas, menimpali sikap ombudsman.
dijabarkan anas, langkah kerja di sektor meritokrasi yang kini tengah bergulir secara paralel, tidak hanya di pemerintah tapi juga instansi pengusul pusat dan daerah, juga merujuk pada regulasi yang berlaku.  
 baca juga:dempo-bang ken diyakini dapat membawa perubahan siginifikan bagi bengkulu
baca juga:perkara korupsi gedung pa tunggu hasil audit kerugian negara
dimana, lanjut dia, penyelesaian non asn atau tenaga honorer, selambat-lambatnya dilakukan pada desember 2024.
"sehingga dari sisi regulasi, tidak mungkin ini (seleksi casn 2024,red), ditunda," lugasnya.  
kekhawatiran soal praktik nakal dari instansi daerah hingga pusat, terkait dengan pangkalan data non asn, turut ditegasi sang menteri. 
penjelasan menteri untuk menepis kekhawatiran, adanya data baru yang tumpang tindih dimamasukkan, karena proses politik di daerah, menurut menteri anas, tidak terjadi. 
"mereka yang bisa diselesaikan tahun ini adalah yang telah masuk dalam data base di badan kepegawaian negara atau bkn," terangnya. 
baca juga:duh, ada gelagat harga beras bakal melambung
baca juga:takziah malam kedua ketua nu bengkulu utara dihadiri ribuan jamaah 
pangkalan database tenaga non asn, kini tengah menjadi perbincangan. lumrah saja, basedata yang dikelola oleh badan kepegawaian negara atau bkn itu, telah diproses sejak oktober 2022 lalu. 
disebut-sebut, pangkalan data tersebut menjadi cikal bakal basis data, saat kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi nantinya dilakukan, sesuai dengan uu asn terbaru.
polemik keberadaan pegawai non asn di lingkungan birokrasi yang berjumlah 2,3 juta se indonesia, sudah sekian kali menjadi sorotan. 
rentet sorotan itu, menyikapi pelarangan pengangkatan non asn di lingkungan birokrasi oleh pemerintah. 
praktis, kantung-kantung pelayanan, nantinya hanya akan diisi oleh pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk saja. 
baca juga:anggaran subsidi pemerintah masih abaikan petani ikan 
baca juga:dorong realisasi serapan anggaran, wabup asa pimpin rapim tepra 2024, apa itu tepra dan kemana tujuannya.?
sejuah ini, nasib komponen data non asn itu, masih menunggu peraturan pemerintah yang kini statusnya masih sebatas draf atau rancangan.
bkn mulai responsif menyikapi persoalan ini. lembaga yang tengah menjadi obyek rancangan pp sebagai aturan turunan dari uu asn terbaru itu, menyampaikan sikapnya. 
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. 
akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
baca juga:regulasi sistem akuntabilitas administrasi desa, kejari sosialisasikan sistem informasi desa padek
baca juga:2 fraksi abstain, rapaerda apbd bengkulu utara tahun 2023 menjadi perda. 5 fraksi ini sampaikan catatan akhir.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerja saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan