September Kelam di Indonesia, Kematian 3.309 Jiwa Usai Gempa
September Kelam di Indonesia, Kematian 3.309 Jiwa Usai Gempa-Radar Utara/Benny Siswanto-
Hal penting lainnya adalah menetapkan standar kekuatan bangunan. Pemerintah membuat aturan ketat yang menyaratkan bangunan baru untuk bisa bertahan dari gempa berkekuatan M=9,0.
"Di Indonesia, zona rawan gempa dan tsunami sudah dipetakan," ungkapnya lugas.
Pertanyaanya, sudah tersosialisasi kah kepada masyarakat yang terpapar langsung? Sudah siapkah semua komponen menghadapinya?
"Sudah berapa kali kita melakukan simulasi (drill)?" ungkapnya bertanya, bermaksud menegasi pentingnya simulasi.
BACA JUGA:BPBD Susun Draf Dokumen Kontijensi Bencana Gempa dan Tsunami
BACA JUGA: Penyusunan Dokumen Kontijensi Bencana Gempa dan Tsunami Libatkan BNPB
Anggaran BTT di Provinsi Bengkulu 35,04 Miliar
Tanggung Jawab moril pemerintah daerah, diminta tidak sebatas mengimbau. Hal ini ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik, Suparjo Rustam, SIP, MAP, saat dibincangi soal pentingnya drill atau simulasi kebencanaan, khususnya gempa.
"Mitigasi menjadi sangat penting. Karena mitigasi ini, bukan sebatas kepada masyarakat saja. Tapi kepada lintas stakeholder, manakala terjadi gempa sewaktu-waktu. Karena hingga kini, belum ada satu teknologi pun yang bisa memperkirakan kapan akan terjadinya gempa," ungkapnya.
Dari sisi kebijakan, Suparjo, mengingatkan agar daerah-daerah memiliki spirit yang tidak sebatas fokus membangun infrastruktur.
Pembangunan manusia, kata dia, juga menjadi elemen penting terkait gempa dan kegempaan hingga potensi pasca kejadian, semisal tsunami.
BACA JUGA:Sebelum Bengkulu, Gempa Dangkal Juga Terjadi di Wilayah Indonesia Timur, BMKG Imbau Pentingnya Drill
BACA JUGA:BREAKING NEWS! Gempa Dangkal 4,5 SR Guncang Bengkulu Utara
"Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moril untuk terus memberikan pemahaman kepada publik, terkait gempa dan siap dengan gempa yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dengan wilayah Indonesia, menjadi manusia yang mampu berdampingan dengan gempa adalah sebuah pilihan dan keharusan, karena pengaruh letak geografisnya," tegasnya, mengingatkan.
RU juga membaca kondisi keuangan secara makro di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, asumsi belanja daerah mencapai Rp 13,7 triliun atau 13.780,47 miliar.