1 Desa Jabatan Kadesnya Tak Diperpanjang, Ini Daftar Lengkap Pengukuhan Jabatan Kades di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 03 Jul 2024 - 21:31

1 Desa Jabatan Kadesnya Tak Diperpanjang, Ini Daftar Lengkap Pengukuhan Jabatan Kades di Bengkulu Utara -Radar Utara/Wahyudi Ndut-

5. Inventarisasi data kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari, Maret dan sampai dengan 24 April 2024 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2024;

6. Inventarisasi data kepala desa yang saat ini menjabat dan terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Dinamika di daerah, salah satunya adalah kekosongan pejabat definitif desa di daerah-daerah yang kian bertambah.

Seperti terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu. Selain, adanya pergeseran Pilkades Serentak ke 2025, lantaran instruksi pusat soal fokus penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024 yang digelar 2 kali dalam tahun yang sama.

Ruang gerak anggaran yang diprediksi sejak lama, menyebabkan 3 desa yang mestinya dapat memiliki pejabat kades definitif "dipaksa" sistem, pemerintahannya harus dikendali oleh seorang Penjabat (Pj) kepala desa dalam kurun waktu relatif lama.

Selain mekanisme teknis dan administratif yang berburu waktu. Kepastian anggaran, dalam melaksanakan Pilkades PAW, menjadi kewajiban desa dalam menyelenggarakan Pilkades PAW, menjadi persoalannya.

Sementara, waktu efektif yang diperolehkan pusat untuk daerah menggelar kontestasi di desa menuju tahun Pemilu, tidak boleh melewati 30 Oktober 2023.

Catatan RU, sebelum lahirnya UU Desa yang baru, Pemda BU juga pernah menggelar rapat. Kemudian menegasi, 32 desa yang bakal masuk dalam gerbong Pilkades Serentak 2025.

Sebagaimana diamanahkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 100.3.5.5/224/SJ tentang Pelaksanaan Pilkades Pada Masa Pemilu dan Pilkada 2024 pada 14 Januari 2023.

Surat tersebut juga menegasi Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dari hasil mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan Pilkades serentak Gelombang II Tahun 2025 yang direncana, menjadi akan diikuti oleh 11 desa. Rahmat juga membenarkan soal ini. Penyelenggaraan Pilkades serentak usai Pilkada itu, menjadi kerja lanjutan kontestasi yang sudah akan dipersiapkan.

1 desa jabatan kadesnya tak diperpanjang, ini daftar lengkap pengukuhan jabatan kades di bengkulu utara                             radarutara.bacakoran.co - pengukuhan kembali kepala desa di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, oleh kepala daerah, sekaligus menjadi lagacy resmi atas diperpanjangnya masa jabatan kades, pasca diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tengang desa. 
diketahui, berdasarkan uu desa terbaru, jabatan kepala desa yang mulanya 6 tahun, kini menjadi lebih lama lagi yakni 8 tahun.
sedianya, pemda bengkulu utara, mengukuhkan kembali jabatan 188 kades. namun tindaklanjut atas revisi uu desa yang salah satu klausanya adalah menambah masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau bpd, daerah ini mestinya mengukuhkan kembali 188 kades. hanya saja, tidak dapat dilakukan seluruhnya, lantaran 1 orang kades yakni aswari selaku kades serangai kecamatan batiknau, meninggal dunia. 
kepala dinas pmd bu, rahmat hidayat,sstp, mm, saat dikonfirmasi membenarkan soal pengukuhan perpanjangan masa jabatan tersebut. 
baca juga:jembatan air muring bakal ditutup. jalur ini jadi jalan alternatif
baca juga:kasus aids kian mengerikan, mulanya suami terjangkit, menular ke istri, menular lagi ke anak
dia menerangkan, bupati ir h mian, meminta agar proses tindaklanjut sebagaimana turut ditegasi oleh mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa, segera dilakukan.
"sebagaimana arahan bupati, bahwa pengukuhan ini merupakan hak politik kepala desa yang telah dipayungi oleh undang-undang. karenanya, setelah diundangkannya uu desa terbaru, kemudian lahir lagi rumpun aturan turunan, pemda bengkulu utara langsung menindaklanjutinya," ujar rahmat lewat sambungan telpon, rabu, 3 juli 2024.
dia juga membenarkan, pengukuhan kemarin itu, dilakukan terhadap 187 kades dari rencana awal 188 kades. pasalnya, seorang kepala desa yang tidak dilakukan perpanjangan masa jabatannya itu telah meninggal dunia.
ru turut mencermati bunyi surat mendagri yang kemarin dijadikan dasar hukum bagi daerah. terdapat 6 penegasan dari surat yang diteken pelaksana tugas atau plt sekretaris jenderal mendagri selaku atas nama mendagri, komjen pol drs tomsi tohir, m.si ini. 
baca juga:patuhi titah undang undang, bupati ir. h. mian kukuhkan 188 kepala desa di bengkulu utara
baca juga:dprd dukung jaksa usut dana penyertaan modal bpr mukomuko
mendagri menerangkan, soal frasa "dapat diperpanjang" sebagaimana ditegas dalam pasal 118 huruf e, tidak berlaku untuk :
1. kades yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, karena :
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; c. melanggar larangan sebagai kepala desa;
d. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi satu desa baru atau penghapusan desa;
e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. 
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
baca juga:memburu dugaan perambahan hutan oleh perusahaan perkebunan sawit 
mendagri juga menugasi kepada seluruh kepala daerah di indonesia untuk melakukan pemetaan, dalam persiapan pelaksanaan uu desa hasil revisi. 
maka bupati/walikota untuk :
pada poin a. melakukan pemetaan masa jabatan kades dan pemilihan kepal adesa di wilayah masing-masing meliputi hal-hal yang meliputi :
1. inventarisasi data kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode berdasarkan undang-undang 6 tahun 2014;
2. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
3. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode ketiga berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
baca juga:pusat pemerintahan perlu akses lingkar kota mumpuni
baca juga:dewan dorong adanya regulasi khusus soal pegawai di pulau terdepan indonesia
4. inventarisasi data kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik pada tahun 2024, berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014;
5. inventarisasi data kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan februari, maret dan sampai dengan 24 april 2024 berdasarkan uu nomor 6 tahun 2024;
6. inventarisasi data kepala desa yang saat ini menjabat dan terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu. 
dinamika di daerah, salah satunya adalah kekosongan pejabat definitif desa di daerah-daerah yang kian bertambah. 
seperti terjadi di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu. selain, adanya pergeseran pilkades serentak ke 2025, lantaran instruksi pusat soal fokus penyelenggaraan kontestasi pemilu 2024 yang digelar 2 kali dalam tahun yang sama. 
baca juga:dewan dorong adanya regulasi khusus soal pegawai di pulau terdepan indonesia
baca juga:kejari mukomuko musnahkan barang bukti perkara kejahatan
ruang gerak anggaran yang diprediksi sejak lama, menyebabkan 3 desa yang mestinya dapat memiliki pejabat kades definitif "dipaksa" sistem, pemerintahannya harus dikendali oleh seorang penjabat (pj) kepala desa dalam kurun waktu relatif lama.
selain mekanisme teknis dan administratif yang berburu waktu. kepastian anggaran, dalam melaksanakan pilkades paw, menjadi kewajiban desa dalam menyelenggarakan pilkades paw, menjadi persoalannya. 
sementara, waktu efektif yang diperolehkan pusat untuk daerah menggelar kontestasi di desa menuju tahun pemilu, tidak boleh melewati 30 oktober 2023. 
catatan ru, sebelum lahirnya uu desa yang baru, pemda bu juga pernah menggelar rapat. kemudian menegasi, 32 desa yang bakal masuk dalam gerbong pilkades serentak 2025. 
baca juga:penanganan stunting di desa, polsek ketahun terjunkan peraonel
baca juga:jembatan air muring bakal ditutup. jalur ini jadi jalan alternatif
sebagaimana diamanahkan surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor : 100.3.5.5/224/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada 2024 pada 14 januari 2023. 
surat tersebut juga menegasi bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 november 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
namun dari hasil mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan pilkades serentak gelombang ii tahun 2025 yang direncana, menjadi akan diikuti oleh 11 desa. rahmat juga membenarkan soal ini. penyelenggaraan pilkades serentak usai pilkada itu, menjadi kerja lanjutan kontestasi yang sudah akan dipersiapkan. 
"desa penyelenggara pilkades 2025 nanti, merupakan pejabatnya yang dilantik pada oktober 2019 dari hasil pilkades serentak gelombang pertama," ungkapnya.
baca juga:kasus aids kian mengerikan, mulanya suami terjangkit, menular ke istri, menular lagi ke anak
baca juga:patuhi titah undang undang, bupati ir. h. mian kukuhkan 188 kepala desa di bengkulu utara
berikut daftar lengkap 187 kades yang dikukuhkan kembali berdasarkan uu desa terbaru dengan masa jabatan menjadi 8 tahun
--

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan