Dewan Dorong Adanya Regulasi Khusus Soal Pegawai di Pulau Terdepan Indonesia

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 03 Jul 2024 - 20:49

Tommy Sitompul, S.Sos--

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tidak mudahnya merekrut ASN, baik itu CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk penempatan di wilayah-wilayah khusus seperti pulau terdepan Indonesia, membawa pemikiran perlunya kebijakan khusus dari pemerintah.

Cukup banyak dijumpai, pengadaan pegawai oleh daerah, dihadapkan dengan fakta peserta lolos seleksi bahkan tinggal melakukan pemenuhan persyaratan untuk diajukan pengusulan Nomor Induk Pegawai atau NIP ke Badan Kepegawaian Negara, memilih balik kanan alias mundur menjadi calon ASN.

Apalagi, formasi-formasi yang diperlukan itu merupakan sektor prinsip, semisal formasi dokter. Sudah menjadi rahasia umum, dokter merupakan SDM yang langka di Indonesia.

Jumlahnya yang tidak seimbang dengan kebutuhan, membuat kalangan ini terkadang seperti ingin menjadi kalangan istimewa dengan beragam fasilitas dan tuntutan lainnya.

Rahasia umum juga, dokter-dokter di rumah sakit pemerintah, turut beraktivitas di rumah sakit lain di tengah fakta sudah tingginya pendapatan mereka sebagai ASN yang tembus ratusan juta perbulannya.

Anggota DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul,S.Sos, ketika dikonfirmasi persoalan ini mendorong adanya perlakukan atau regulasi khusus pemerintah pusat di sektor merit non ASN, pada wilayah-wilayah khusus.

Layaknya Enggano yang merupakan salah satu Pulau Terdepan Indonesia yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, secara geografis berada di tengah laut lepas.

"Saya kira ini akan menjadi salah satu informasi yang perlu kami sampaikan ke pusat," ujar politisi Golkar ini.

Incumbent Golkar yang kini masih menjabat Kepala Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Bengkulu Utara ini, mendukung baik langkah pemerintah daerah menyampaikan surat terkait kepada pemerintah pusat.

Salah satunya, keberadaan SDM non ASN di kawasan-kawasan yang lazim dihadapkan dengan persoalan aksesibiltas, baik transprotasi sampai dengan jaringan komunikasi.

dewan dorong adanya regulasi khusus soal pegawai di pulau terdepan indonesia                            radarutara.bacakoran.co - tidak mudahnya merekrut asn, baik itu cpns maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk untuk penempatan di wilayah-wilayah khusus seperti pulau terdepan indonesia, membawa pemikiran perlunya kebijakan khusus dari pemerintah. 
cukup banyak dijumpai, pengadaan pegawai oleh daerah, dihadapkan dengan fakta peserta lolos seleksi bahkan tinggal melakukan pemenuhan persyaratan untuk diajukan pengusulan nomor induk pegawai atau nip ke badan kepegawaian negara, memilih balik kanan alias mundur menjadi calon asn.
apalagi, formasi-formasi yang diperlukan itu merupakan sektor prinsip, semisal formasi dokter. sudah menjadi rahasia umum, dokter merupakan sdm yang langka di indonesia. 
jumlahnya yang tidak seimbang dengan kebutuhan, membuat kalangan ini terkadang seperti ingin menjadi kalangan istimewa dengan beragam fasilitas dan tuntutan lainnya. 
baca juga:kejari mukomuko musnahkan barang bukti perkara kejahatan
baca juga:waspada.! nama kasi pidsus kejari mukomuko agung malik kembali dicatut
rahasia umum juga, dokter-dokter di rumah sakit pemerintah, turut beraktivitas di rumah sakit lain di tengah fakta sudah tingginya pendapatan mereka sebagai asn yang tembus ratusan juta perbulannya. 
anggota dprd bengkulu utara, tommy sitompul,s.sos, ketika dikonfirmasi persoalan ini mendorong adanya perlakukan atau regulasi khusus pemerintah pusat di sektor merit non asn, pada wilayah-wilayah khusus. 
layaknya enggano yang merupakan salah satu pulau terdepan indonesia yang ada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, secara geografis berada di tengah laut lepas. 
"saya kira ini akan menjadi salah satu informasi yang perlu kami sampaikan ke pusat," ujar politisi golkar ini. 
baca juga:kendalikan inflasi, pemkab mukomuko jalin kerjasama dengan sumbar
baca juga:kawasan kumuh menjadi permasalahan kompleks di mukomuko
incumbent golkar yang kini masih menjabat kepala badan pembentukan perda atau bapemperda dprd bengkulu utara ini, mendukung baik langkah pemerintah daerah menyampaikan surat terkait kepada pemerintah pusat. 
salah satunya, keberadaan sdm non asn di kawasan-kawasan yang lazim dihadapkan dengan persoalan aksesibiltas, baik transprotasi sampai dengan jaringan komunikasi. 
"saya kira bukan permakluman ini ya. bukan juga perlakuan yang beda. tapi sebuah regulasi itu dapat saja lahir, berpangkal dari kasuistik faktual. sebagai negara besar, pemaknaan sama bukan berarti sama persis," ujarnya. 
dia juga berharap, surat upaya yang dilakukan pemerintah daerah secara administratif ini, dilanjut lagi oleh lembaga secara politis. 
baca juga:30 rumah milik warga di selagan raya bakal dibedah
baca juga:sering dianggap tak berguna, ternyata daun ubi jalar menyimpan banyak manfaat kesehatan terutama pada ibu hami
untuk itu, tommy mengaku akan mencoba berkomunikasi dengan sejawatnya sesama legislator, untuk menyikapi persoalan yang terjadi.
"karena ini persoalan rakyat dan terkait dengan pelayanan fundamental prinsip, seperti pendidikan dan kesehatan," ungkapnya. 
sekadar mengulas, sebagaimana telah ditulis ru awal november tahun 2023 lalu, pasca disahkannya undang-undang no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (uu asn) oleh presiden joko widodo pada selasa, 31 oktober 2023. maka secara otomatis uu no. 5 tahun 2014 resmi dicabut. 
dalam uu asn terbaru itu, salah satu poin yang ditetapkan, yakni mengenai penataan pegawai non-asn atau dikenal dengan istilah tenaga honorer. instansi pemerintah juga dilarang untuk merekrut atau mengangkat honorer. 
baca juga:sering dianggap tak berguna,ternyata biji pepaya menyimpan banyak manfaat 
baca juga:punya riwayat penyakit asam urat ! tidak perlu takut, ini 10 jenis minuman penurun asam urat alami
“pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada desember 2024 dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau istilah lainnya selain pegawai asn,” bunyi pasal 66 uu no. 20 tahun 2023. 
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) abdullah azwar anas sebelumnya juga mengatakan bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang (ruu) asn dalam sidang paripurna dpr ri merupakan langkah pemerintah untuk mengatur lebih dari 2,3 juta honorer di indonesia. 
anas menjelaskan tanpa ruu asn, maka tenaga honorer yang tersebar di berbagai instansi tidak dapat lagi bekerja mulai november 2023. 
“ada lebih dari 2,3 juta pegawai non-asn kalau normatif, maka tidak lagi bekerja pada november 2023. disahkannya ruu ini dapat memastikan bahwa semuanya aman dan tetap bekerja. karena istilahnya, kita amankan dulu agar tetap terus bekerja,” ujarnya. 
baca juga:9 rekomendasi smart tv terbaik dengan harga murah dan berkualitas, menonton jadi makin seru..
baca juga:wajib nonton!! 5 film serta serial dokomenter terbaru yang tayang juli 2024 di netflix
dari total 572.496 formasi yang ditetapkan dalam seleksi calon aparatur sipil negara (casn) 2023, sebanyak 80 persen formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dialokasikan untuk tenaga honorer. dengan kebijakan itu, anas menyebut bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi penataan pegawai non-asn.
“pemerintah secara konsisten memberi afirmasi, menunjukkan keberpihakan kepada pegawai non-asn atau tenaga honorer, juga kepada eks thk (tenaga honorer kategori) ii karena telah mengabdi. maka rekrutmen asn 2023, sebanyak 80 persen untuk pelamar dari tenaga non-asn dan 20 persen untuk pelamar umum,” ucapnya dalam keterangan resminya, kamis, 3 agustus 2023 lalu.
hanya saja meskipun diprioritaskan, namun para tenaga honorer yang mendaftar seleksi pppk harus tetap memenuhi persyaratan tertentu, seperti kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan formasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan