Menanya Tanggungjawab Moril Bimbingan Kawin, di Tengah Pandemi Kasus Cerai

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 02 Jul 2024 - 12:49

Aktivis Perempuan dan Anak, Julisti Anwar,SH.-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tata kelola layanan pemerintah di sektor pra nikah, harus memiliki desain tanggungjawab moril, menyikapi angka perceraian saban tahunnya yang membawa keprihatinan.

Selain menyoroti soal kerja-kerja di lingkungan Peradilan Agama. Kementerian Agama atau Kemenag, juga mesti memiliki desain kerja yang lebih proyektif dan evaluatif. Tidak sebatas menyelenggarakan program yang berfokus pada kuantitas ouput (dalam angka) tapi juga outcome (kualitas).

Program Bimbingan Kawin atau Bimwin, adalah salah satu program Kemenag, lewat perpanjangannya yakni Kantor Urusan Agama atau KUA.

Sebagaimana dijabar lewat laman resminya soal fungsi KUA. Kementerian Agama menerangkan, di dalam Bimwin, calon pasangan nikah diberikan bimbingan ilmu-ilmu yang setidak-tidaknya fokus pada delapan hal penting.

Mulai dari, membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan ketahanan keluarga, dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga;

Selanjutnya, membangun generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sampai dengan mengenali dan menggunakan hukum dalam melindungi pernikahan.

Bimbingan kawin ini sifatnya wajib. Hal ini diterangkan jajaran Kemenag, dalam upaya menyosialisasikan program kepada masyarakat.

Pegiat Perlindungan Perempuan dan Anak, Julisti Anwar, mengakatan, selain mengkhawatirkan adanya pemanfaatan layanan di lembaga peradilan agam oleh oknum-oknum tak bermoral.

Sebut saja, kata dia, terduga pelaku asusila, memungkinkan menyalahgunakan fasilitas seperti dispensasi kawin, untuk menghindari jeratan pasal berat yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Dia menyerukan, perlunya sinergis mulai dari lembaga peradilan, kementerian agama dan kepolisian, dalam mengantisipasi kemungkinan praktik ini terjadi.

menanya tanggungjawab moril bimbingan kawin, di tengah pandemi kasus cerai                            radarutara.bacakoran.co - tata kelola layanan pemerintah di sektor pra nikah, harus memiliki desain tanggungjawab moril, menyikapi angka perceraian saban tahunnya yang membawa keprihatinan. 
selain menyoroti soal kerja-kerja di lingkungan peradilan agama. kementerian agama atau kemenag, juga mesti memiliki desain kerja yang lebih proyektif dan evaluatif. tidak sebatas menyelenggarakan program yang berfokus pada kuantitas ouput (dalam angka) tapi juga outcome (kualitas). 
program bimbingan kawin atau bimwin, adalah salah satu program kemenag, lewat perpanjangannya yakni kantor urusan agama atau kua. 
sebagaimana dijabar lewat laman resminya soal fungsi kua. kementerian agama menerangkan, di dalam bimwin, calon pasangan nikah diberikan bimbingan ilmu-ilmu yang setidak-tidaknya fokus pada delapan hal penting. 
baca juga:selain manis,empuk, ternyata buah salak mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. yuk, cari tau faktanya
baca juga:cpns formasi ikn, 2001 putra-putri kaltim, masuk slot khusus tahun 2024 
mulai dari, membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan ketahanan keluarga, dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga;
selanjutnya, membangun generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sampai dengan mengenali dan menggunakan hukum dalam melindungi pernikahan. 
bimbingan kawin ini sifatnya wajib. hal ini diterangkan jajaran kemenag, dalam upaya menyosialisasikan program kepada masyarakat. 
pegiat perlindungan perempuan dan anak, julisti anwar, mengakatan, selain mengkhawatirkan adanya pemanfaatan layanan di lembaga peradilan agam oleh oknum-oknum tak bermoral. 
baca juga:tak perlu membeli obat diapotek,ternyata bahan dapur mampu mengobati batuk
baca juga:musibah & kecelakaan, smkn 05 bengkulu utara serahkan manfaat asuransi kepada ahli waris siswa
sebut saja, kata dia, terduga pelaku asusila, memungkinkan menyalahgunakan fasilitas seperti dispensasi kawin, untuk menghindari jeratan pasal berat yang diatur dalam uu perlindungan anak. 
dia menyerukan, perlunya sinergis mulai dari lembaga peradilan, kementerian agama dan kepolisian, dalam mengantisipasi kemungkinan praktik ini terjadi. 
"walau pun, serangkaian mekanisme sudah dijelas dalam peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 yang mengatur soal dispensasi kawin ini," ujarnya. 
"tapi bukan tidak mungkin, seorang pelaku kejahatan asusila dengan beragam dalih dan kuasa, menggunakan fasilitas ini. selamatlah dia, ketika sudah mendapatkn ijin dari pengadilan untuk menikahi seorang perempuan yang padahal, anak di bawah umur," terusnya lagi.
baca juga:kenali sebelum membeli, ini 7 hal yang perlu dipertimbangkan saat anda membeli leptop gaming..
baca juga:dibalik manisnya buah sawo, ternyata juga banyak manfaat bagi kesehatan tubuh
maka kualitas skrining permohonan dispensasi kawin, akan dibuktikan dengan hasil pernikahan pascaobyek putusan pengadilan, menjalani pernikahan. 
publik juga harus mulai menyelisik, bagaimana aktivitas-aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. bukan tidak mungkin, dengan segala faktor, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt di lingkungan rumah tangga produk "dispensasi kawin" enggan melapor. 
bukan tidak mungkin, layaknya korban-korban asusila yang membutuhkan kekuatan yang cukup lama untuk memberanikan diri, mencerita akan derita yang dialami. kondisi serupa, bukan juga tidak mungkin di kalangan pasangan nikah produk dispensasi kawin yang rerata memiliki latar belakang sosial yang disinyalir didominasi oleh hal-hal negatif. 
anggota dprd bengkulu utara dari fraksi pks, agustanto, saat dibincangi seputar relatif tingginya tindak pidana kekerasan terhadap anak di daerah, dia menilai sudah sangat mendesaknya langkah-langkah kebijakan hingga kerja konkret yang menyentuh di sektor hulu persoalan. 
baca juga:kenali sebelum membeli, ini 7 hal yang perlu dipertimbangkan saat anda membeli leptop gaming..
baca juga:dibalik manisnya buah sawo, ternyata juga banyak manfaat bagi kesehatan tubuh
dirinya pun memiliki kerisauan, khususnya soal kekhawatiran fenomena gunung es dalam deret angka jumlah kasus kekerasan, baik terhadap perempuan dan anak. terlebih, kekerasan yang terjadi terkait dengan amoral yang subyek atau pelaku-pelakunya kian pula memprihatinkan, lantaran berada di lingkar dekat korban. 
"kami mendorong, eksekutif memiliki mitigasi persoalan ini yang lebih serius," ungkapnya. 
bagaimana dengan anggaran? pasalnya dewan memiliki peranan yang sangat sentral dalam rancang bangun program yang memerlukan dukungan fiskal. 
legislator deaerah kembali bakal duduk dalam periode 2024-2029 ini, menilai perlunya penjabaran paparan kasuistik, analisa yang kuat sehingga mampu mendukung direktif dalam proses politik anggaran. 
baca juga:bingung mecari sabun pencuci muka! ini 5 rekomendasi jenis sabun pencuci muka untuk menghilangkan flek hitam 
baca juga:penulis wajib coba, berikut 7 rekomendasi keyboard ergonomis terbaik bagi para penulis
berangkat dari keprihatinan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai orang tua dan sebagai wakil rakyat, agustanto, menilai intervensi program di sektor hulu persoalan sosial ini memang sudah sangat harus secepatnya dilakukan. 
"bahkan bila perlu, perkuatan untuk menyuarakan persoalan ini hingga tingkat kementerian, tidak salah pula untuk dilakukan. bahkan sebuah keharusan," ujarnya. 
dia juga berharap, opd teknis di daerah, khususnya yang mengait pada persoalan ini dapat memiliki catatan-catatan, evaluasi atau bahkan analisis berdasarkan penelitian yang menyoroti tentang pentingnya penanggulangan persoalan sosial ini, agar lebih memiliki sentuhan-sentuhan yang lebih konkret dan mendasar. 
"analisis mendasar, berdasarkan kasuistik yang terjadi ini sangat penting, untuk menjadi parameter dalam meramu program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya, menegas. 
baca juga:temukan, berbagai manfaat kesehatan di buah matoa yanga jarang diketahui oleh banyak orang
baca juga:yuk, cari fakta efek samping kebanyak minum es batu bagi kesehatan
dari jumlah perkara permohonan yang telah masuk pada periode 19 juni 2024, total terdapat 97 perkara permohonan dengan 74 diantaranya merupakan permohonan dispensasi kawin. 
komparasi data ketika menjumput angka perkara pemohonan lewat sistem informasi penelusuran perkara atau sipp, diketahui angka permohonan dispensasi kawin tahun 2023 lalu, jumlahnya 149 perkara.
dalam warta ru awal tahun 2024, hasil wawancara dengan pengadilan negeri arga makmur, menunjukkan angka perkara perlindungan anak terbilang tinggi. perkaranya berjumlah 44 perkara pada tahun 2023, sebanyak 36 perkara telah diputus pengadilan.  
salah satunya, perkara dengan terpidananya bernama kakak mulyana. oknum guru honorer sekolah dasar itu, diganjar majelis hakim dengan 20 tahun penjara, ditambah lagi dengan denda sebesar rp 5 miliar subsidaritas.
 baca juga:selain manis,empuk, ternyata buah salak mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. yuk, cari tau faktanya
baca juga:cpns formasi ikn, 2001 putra-putri kaltim, masuk slot khusus tahun 2024 
dari total enam belas perkara yang menjadi domain peradilan agama, paripurna tahun 2023 lalu, pa arga makmur, menerima 894 perkara. 
media ini kemudian membaca dan mencermati jumlah perkara dari keenambelas jenis gugatan. terdapat 3 besar perkara gugatan yang memiliki angka mencolok atau mendominasi. 
cerai menempati tangga tertinggi. dengan total 669 perkara cerai, lagi-lagi cerai gugat menempati angka tertinggi dengan 495 istri menggugat suami. 
sebaliknya, angka yang turut menjadi potret kasus cerai di bulan juni berjalan, cerai talak menempati posisi kedua dengan 174 perkara. perkara mencolok berikutnya adalah dispensasi kawin dengan 149 perkara pada tahun lalu. 
baca juga:tak perlu membeli obat diapotek,ternyata bahan dapur mampu mengobati batuk
baca juga:kenali sebelum membeli, ini 7 hal yang perlu dipertimbangkan saat anda membeli leptop gaming..
baca juga:dibalik manisnya buah sawo, ternyata juga banyak manfaat bagi kesehatan tubuh
perkara perdata lainnya adalah harta bersama 3 perkara, nafkah anak oleh ibu 1 perkara, hak asuh anak 1 perkara, pengangkatan anak 3 perkara. 
selanjutnya, perwalian 2 perkara, asal usul anak 4 perkara, istbat nikah 54 perkara, kewarisan 1 perkara, penetapan ahli waris /p3hp 3 perkara, wali adhol 1 perkara, perlawanan sita 2 perkara serta pembatalan perkawinan 1 perkara.
untuk perkara gugatan per 19 juni 2024, cerai gugat paling banyak. jumlahnya 275 gugatan. sedangkan, cerai talak atau gugatan cerai oleh suami jumlahnya 102 gugatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan