Masyarakat Selalu Jadi Korban, Pemerintah Harus Peka! Edi: Jika Perusahaan Salah, Harusnya Dihukum

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Jun 2024 - 10:13

Masyarakat Selalu Jadi Korban, Pemerintah Harus Peka! Edi: Jika Perusahaan Salah, Harusnya Dihukum-Radar Utara/ Ependi -

13. Dilepas untuk lahan masyarakat seluas 62,59 hektar

14. Dilepas untuk lahan masyarakat seluas 13,14 hektar

15. Dilepas untuk lahan masyarakat seluas 882,86 hektar

16. Dilepas untuk lahan quari seluas 9,44 hektar

17. Dilepas untuk sempadan sungai Sebelat seluas 43,7605 hektar

BACA JUGA:Monolog Pluto

18. Dilepas untuk sempadan sungai Senabah seluas 79,08 hektar

19. Dilepas untuk sempadan sungai Senabah seluas 83,92 hektar

20. Dilepas untuk sempadan sungai Senabah seluas 4,71 hektar

21. Dilepas untuk sempadan sungai Sabai seluas 136,76 hektar. (*)

masyarakat selalu jadi korban, pemerintah harus peka! edi: jika perusahaan salah, harusnya dihukum                            radarutara.bacakoran.co - kisruh lahan sempadan sungai atau das senabah yang terjadi antara kelompok masyarakat desa pasar sebelat kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu.
dengan pt agricinal sebelat, memantik perhatian banyak pihak tak terkecuali anggota dprd bengkulu utara. 
"jangan masyarakat yang selalu menjadi korban. pemerintah harus peka, jika perusahaan melakukan kesalahan maka seharusnya dihukum dan ditindak sesuai aturan," gusar edi putra, s.ip, anggota dprd bengkulu utara. 
politisi pan yang memulai karir politiknya sebagai kades 2 periode di desa suka negara kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara ini. 
baca juga:modus penglaris jaranan, satu keluarga rudapaksa anak di bawah umur
baca juga:melongok suku tuareg, suku semi nomaden penguasa gurun sahara
angkat bicara dan menyayangkan insiden yang terjadi di area das senabah yang menimbulkan ketegangan antara kelompok warga desa pasar sebelat dengan pt agricinal. 
edi menegaskan, sudah menjadi kewajiban dan seharusnya, pemerintah peka untuk memberikan respon cepat berupa tindakan nyata.
untuk menyikapi persoalan yang terjadi di lapangan terlebih, masalah ini melibatkan masyarakat yang nota bene merupakan warga ring 1 sebagai daerah domisili perusahaan. 
tak ada asap jika tak ada api, demikian petikan pribahasa klasik yang menggambarkan ketegangan antara warga versus pt agricinal ini. 
baca juga:ancaman el nino, penyaluran 232 unit pompanisasi dipercepat
baca juga:saksikan wayang kulit, meriani: wajib didukung, upaya melestarikan budaya indonesia
hanya saja, lanjut edi, tentu tingkat kesalahan yang diduga paling berat berada pada pihak perusahaan. 
pasalnya, lanjut edi, perusahaan pasti tau dan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bakal memantik reaksi negatif dari masyarakat. 
publik sudah tau, kata edi, bahwa lahan das senabah itu merupakan area yang sebelumnya merupakan harapan agricinal yang kemudian diinclave atau dilepaskan dari hgu. 
"semua kita tau kok, sudah dilepas dan dikembalikan ke negara agar dapat difungsikan sesuai aturan. kemudian, perusahaan, harusnya memberi contoh dengan membuktikan komitmenya bahwa lahan itu sudah dilepas, tidak ada hak apapun lagi. namanya juga sudah diserahkan, harus iklas dong. apalagi lahan itu statusnya das, tidak boleh disentuh apalagi digarap atau diambil hasilnya," kesal edi.
baca juga:dukungan terus mengalir, dempo-bang ken kian menguat
baca juga:monolog pluto
melihat fakta yang terjadi di lapangan, edi mengaku khawatir jika konflik ini tidak segera disikapi oleh pemerintah melalui dinas instansi terkait. 
baik di kabupaten maupun provinsi, maka bakal terus berlanjut dan semakin memicu gejolak yang lebih luas.
parahnya, lanjut edi, lagi-lagi, masyarakat yang bakal menjadi korban. 
"jangan dibiarkan, karena risiko pembiaran ini bakal berdampak luas dan lagi lagi masyarakat yang menjadi korbannya," kesal anggota dewan yang sukses meraup suara untuk duduk periode kedua di dprd bengkulu utara pada pemilu legislatif, beberapa waktu lalu.
baca juga:jejak sejarah pabrik semen pertama di asia tenggara
baca juga:upaya negeri menggali serta mengembangkan potensi energi unggulan dunia
lebih jauh, edi mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dinas dan instansi terkait. 
agar segera melakukan langkah bijak dan bersikap tegas dalam mengurai persoalan ini sehingga masyarakat tidak menjadi korban. 
"kami tidak mau, masyarakat dijadikan korban dan tumbal perusahaan. sudah banyak masyarakat yang jadi korban, pemerintah jangan hanya diam dan membiarkan masalah ini berlarut. segera ambil langkah konkret, jika perusahaan bersalah menurut aturan maka tegakkan hukum," tegasnya.
sekedar mengulas, rabu, 12 juni 2024 malam, terjadi ketegangan antara kelompok warga pasar sebelat dengan oknum satpam javas yang bertugas di pt agricinal sebelat. 
baca juga:pemerintah terus berupaya untuk memangkas waktu di gerbang tol
baca juga:cara terbaik dalam berikan asi untuk bayi
hal ini dipicu oleh ulah oknum satpam yang tertangkap basah, saat melakukan aksi perusakan pondok yang dibangun oleh warga di area das senabah. 
beruntung, meski sempat terjadi perdebatan sengit dan adu argumen yang memanas. 
namun, kelompok warga yang didominasi warga desa pasar sebelat itu, memilih mengalah guna menghindari terjadinya konflik yang lebih luas. 
sayangnya, ini bukan akhir dari perseteruan antar warga dengan oknum yang mengaku diutus dan ditugaskan oleh pimpinan pt agricinal sebelat. 
baca juga:modus penglaris jaranan, satu keluarga rudapaksa anak di bawah umur
baca juga:melongok suku tuareg, suku semi nomaden penguasa gurun sahara
sebab pada siangnya, kamis, 13 juni 2024, warga kembali memergoki sejumlah orang yang dikawal oleh satpam javas, asisten kebun dan mandor panen. 
tengah memanen sawit yang berada di area das senabah yang nota bene telah ditanami pohon penghijauan (cemara) oleh kelompok warga. 
terang saja, panen yang dilakukan oleh oknum ini memicu amarah warga hingga kembali terjadi ketengangan hingga malam harinya. 
namun, lagi lagi, warga lebih memilih mengikuti saran dan arahan dari pemdes bersama tripika untuk mengalah dan mundur. 
baca juga:ancaman el nino, penyaluran 232 unit pompanisasi dipercepat
baca juga:saksikan wayang kulit, meriani: wajib didukung, upaya melestarikan budaya indonesia
"kami menghormati dan menghargai polsek, kecamatan, koramil dan kades makanya kami mengalah kesekiankalinya," kata julianto, ketua kelompok penghijauan, warga desa pasar sebelat. 
menariknya, dari sejumlah sumber yang diperoleh di lapangan yang diperkuat dengan rekaman video warga. 
diperoleh pengakuan bahwa aksi perusakan pondok milik warga dan aksi panen sawit di lahan das senabah itu. 
merupakan perintah yang ditugaskan oleh salah seorang pimpinan yang menduduki jabatan penting dalam menajemen pt agricinal sebelat. 
baca juga:dukungan terus mengalir, dempo-bang ken kian menguat
baca juga:monolog pluto
"jelas semua kok, pengakuannya ada dan bukti rekaman juga kami punya," tegas julianto. 
sekedar mengulas dan untuk diketahui, pt agricinal sebelat pada 18 september 2020 lalu.
telah mengajukan dan menyatakan melepas hak guna usaha atau hgu kepada negara. 
adapun tanah yang dimohonkan itu merupakan hgu nomor 01/ks yang terletak di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu di kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:jejak sejarah pabrik semen pertama di asia tenggara
baca juga:upaya negeri menggali serta mengembangkan potensi energi unggulan dunia
luas total awal tanah ini adalah 8.902 hektar dengan peta bidang tanah nomor 19 tahun 2020 dengan luas total yang dilepaskan 1.804,69 hektar. 
adapun rincian tanah yang dilepas dan menjadi alasan pt agricinal sebelat melepaskan haknya meliputi: 
1. dilepas untuk tanah kas desa suka negara 15 hektar 
2. dilepas untuk tanah kas desa suka merindu 15 hektar 
3. dilepas untuk tanah kas desa suka medan 15 hektar
baca juga:pemerintah terus berupaya untuk memangkas waktu di gerbang tol
baca juga:cara terbaik dalam berikan asi untuk bayi
4. dilepas untuk tanah kas desa pasar sebelat 15 hektar 
5. dilepas untuk tanah kas desa talang arah 15 hektar
6. dilepaskan untuk tni al 1,77 hektar 
7. dilepas untuk diajukan hak guna bangunan berupa terminal khusus 2,28 hektar 
8. dilepas untuk diajukan hak guna bangunan berupa pabrik pengolahan sawit 52,93 hektar
baca juga:modus penglaris jaranan, satu keluarga rudapaksa anak di bawah umur
baca juga:melongok suku tuareg, suku semi nomaden penguasa gurun sahara
9. dilepas untuk tempat pemakaman umum desa pasar sebelat 1 hektar 
10. dilepas untuk fasilitas umum (bidang g) 7,27 hektar 
11. dilepas untuk lahan masyarakat seluas 134,41 hektar 
12. dilepas untuk lahan masyarakat seluas 213,77 hektar 
baca juga:ancaman el nino, penyaluran 232 unit pompanisasi dipercepat
baca juga:saksikan wayang kulit, meriani: wajib didukung, upaya melestarikan budaya indonesia
13. dilepas untuk lahan masyarakat seluas 62,59 hektar 
14. dilepas untuk lahan masyarakat seluas 13,14 hektar 
15. dilepas untuk lahan masyarakat seluas 882,86 hektar
16. dilepas untuk lahan quari seluas 9,44 hektar 
17. dilepas untuk sempadan sungai sebelat seluas 43,7605 hektar
baca juga:dukungan terus mengalir, dempo-bang ken kian menguat
baca juga:monolog pluto
18. dilepas untuk sempadan sungai senabah seluas 79,08 hektar
19. dilepas untuk sempadan sungai senabah seluas 83,92 hektar 
20. dilepas untuk sempadan sungai senabah seluas 4,71 hektar 
21. dilepas untuk sempadan sungai sabai seluas 136,76 hektar. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 29 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan