Kans Mutasi Besar-Besaran di Daerah Usai Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 14 Jun 2024 - 19:44

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP,MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Dia juga membenarkan, menuju penghujung tahun, Pemda Bengkulu Utara akan kembali mengalami pengurangan pejabat eselon utamanya.

Keduanya adalah Drs Fahrudin yang kini masih menjabat Kepala Dispendik Bengkulu Utara serta Samsul Ma'arif, SKM, M.Kes yang kini menempati jabatan Eselon 1 Setkab Bengkulu Utara yang mengurusi bidang pemerintahan.

"Prosesnya masih sama, karena secara waktu masih dalam lingkup direktif pemerintah pusat melalui surat Mendagri," ujarnya.

Untuk diketahui, direktif yang diteken Tito Karnavian mantan Kapolri itu, berlaku persisnya 29 Maret 2024. Pelantikan pejabat sejak tanggal tersebut, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Mendagri.

Disinggung soal kabar mutasi besar-besaran? birokrat lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN ini, mengatakan jawaban diplomatisnya.

"Mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. Kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. Tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas.

Jika mencermati direktif pusat, maka kepala daerah terpilih baru akan dapat melakukan pelantikan alih-alih dalih penyegaran organisasi dengan tanpa lebih dulu mendapatkan ijin Mendagri, adalah lepas bulan Mei 2025. Sebagai kick off berakhirnya, aturan larangan pelantikan pejabat 6 bulan setelah pemilihan. (*)

kans mutasi besar-besaran di daerah usai pilkada                              radarutara.bacakoran.co - peluang penyegaran organisasi besar-besaran, usai pilkada baru memungkinkan dilakukan kepala daerah terpilih lepas bulan mei 2025. 
pasalnya, 6 bulan sebelum pilkada serentak 2024 sampai dengan 6 bulan setelah pilkada yang bakal dihelat 27 november 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu. 
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
baca juga:gubernur, bupati, walikota bisa gagal maju pilkada, saat langgar aturan syarat mutasi aturan mendagri 
baca juga:jelang pemberlakuan uu asn yang baru, mutasi lintas lembaga hingga pola pemecatan lebih cepat
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, tak menampik soal regulasi tersebut. karenanya, dalam proses pengisian jabatan kosong di daerahnya yakni jabatan kadis pupr dan kadis kesehatan, lebih dulu pihaknya meminta ijin kepada mendagri, yang kemudian berlanjut ke lelang jabatan yang kini tengah bergulir tahapannya. 
diketahui, per 1 juni 2024 lalu, kadis pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr, buyung ahari, harus pensiun dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau asn. umurnya juga sudah 60 tahun. 
sudah lebih dulu kosong, kadis kesehatan juga turut menjadi obyek lelang jabatan yang dimulai prosesnya oleh pemda bengkulu utara pada 20 mei lalu. 
baca juga:24 pejabat eselon iii dan iv pemprov bengkulu dimutasi
baca juga:mutasi pemda bu, 3 eselon digeser, 1 kursi kadis kosong, camat napal putih diganti
dua kursi kadis yakni pupr dan kesehatan yang dilelang oleh pemda bengkulu utara ini, dijadwalkan komisi aparatur sipil negara atau kasn, akan menerbitkan rekomendasi hasil akhir seleksi pada 2 hingga 12 juli nanti. 
sesuai regulasi, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
pengumuman di daerah atas hasil panel, dijadwalkan pada 17 hingga 19 juli 2024 dan kemudian naik ke meja bupati, untuk dipilih salah satunya dan dilakukan pelantikan pada 22 hingga 30 juli mendatang. 
baca juga:mutasi: kadis hasil lelang dilantik, sejumlah pejabat promosi dan rotasi 
baca juga:gerbong mutasi pemda bengkulu utara bergerak lagi 
"saat ini kedua dinas itu dijabat oleh pelaksana tugas," ujar sekda fitriansyah. 
dibenarkan sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon ii di daerah ini mengalami peningkatan. selain pejabat eselon utama di satker teknis. 
lowong pejabat job eselon ii juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang sebelumnya ditempati oleh margono serta burman. keduanya, wajib menanggalkan statusnya sebagai birokrat pertanggal 1 juni lalu, lantaran umurnya pun sudah 60 tahun. 
sepajang 2024, kata dia, setidaknya tidak kurang dari 5 orang yang menduduki eselon ii akan masuk masa pensiun. 
baca juga:breaking news...bupati mukomuko mutasi 69 pejabatnya
baca juga:mutasi lanjutan pemkab bengkulu utara
mereka yang pensiun itu, kata dia, sudah mendapatkan penambahan 2 tahun masa aktif dari jadwal pensiun semestinya : 58 tahun. pasalnya, regulasi membenarkan jpt pratama bisa aktif hingga umur maksimal 60 tahun. 
"angka pensiun ini, belum lagi mereka yang non eselon utama," ujarnya. 
namun begitu, sebagai bagian dari pemerintah, pemda bu, kata dia, akan melaksanakan kerja-kerja di sektor merit sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
"seperti lebih dulu mengajukan ijin dari mendagri dan lain sebagainnya. prinsipnya, kita taat hukum, azas dan mekanisme," tegasnya. 
baca juga:ini dia, daftar lengkap pejabat bengkulu utara yang dimutasi sore ini
baca juga:mutasi pejabat bengkulu utara, eselon ii ini ikut digeser...
dia juga membenarkan, menuju penghujung tahun, pemda bengkulu utara akan kembali mengalami pengurangan pejabat eselon utamanya.
keduanya adalah drs fahrudin yang kini masih menjabat kepala dispendik bengkulu utara serta samsul ma'arif, skm, m.kes yang kini menempati jabatan eselon 1 setkab bengkulu utara yang mengurusi bidang pemerintahan. 
"prosesnya masih sama, karena secara waktu masih dalam lingkup direktif pemerintah pusat melalui surat mendagri," ujarnya. 
untuk diketahui, direktif yang diteken tito karnavian mantan kapolri itu, berlaku persisnya 29 maret 2024. pelantikan pejabat sejak tanggal tersebut, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri.
baca juga:gubernur, bupati, walikota bisa gagal maju pilkada, saat langgar aturan syarat mutasi aturan mendagri 
baca juga:jelang pemberlakuan uu asn yang baru, mutasi lintas lembaga hingga pola pemecatan lebih cepat
disinggung soal kabar mutasi besar-besaran? birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn ini, mengatakan jawaban diplomatisnya. 
"mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas. 
jika mencermati direktif pusat, maka kepala daerah terpilih baru akan dapat melakukan pelantikan alih-alih dalih penyegaran organisasi dengan tanpa lebih dulu mendapatkan ijin mendagri, adalah lepas bulan mei 2025. sebagai kick off berakhirnya, aturan larangan pelantikan pejabat 6 bulan setelah pemilihan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan