Ini Waktu Paling Lambat Penyaluran Sertifikasi Guru Triwulan 1 Tahun 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 22 May 2024 - 20:06

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd-gtk.kemdikbud.go.id-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG Triwulan Pertama Tahun 2024, sudah ditransferkan pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Tenggat penyalurannya kepada penerima sertifikasi juga turut ditegasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi via Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK.

Dirjen GTK, Prof Nunuk Suryani, mengatakan penyaluran TPG mengacu direktif yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023.

Yakni regulasi yang mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah.

"Ditjen GTK mendorong Pemda, untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja, sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah," tegas Nunuk, menyikapi kasus tunggakan pembayaran TPG Triwulan 1 Tahun 2024 di daerah-daerah.

TPG sendiri menjadi komposan transfer pusat untuk segmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau DAKNF.

Penegasan Nunuk tersebut, dibarengi dengan penekanan dimana Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia.

Tunjangan periode Januari, Februari dan Maret 2024 yang belum dibayarkan, sebelumnya masih menunggu transfer dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Catatan RU, Diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), masih terus tinggi saban tahunnya.

Tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer Dana Alokasi Khusus atau DAK Non Fisik.

ini waktu paling lambat penyaluran sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2024                             radarutara.bacakoran.co - anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru atau tpg triwulan pertama tahun 2024, sudah ditransferkan pemerintah pusat lewat kementerian keuangan atau kemenkeu. 
tenggat penyalurannya kepada penerima sertifikasi juga turut ditegasi oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi via direktorat guru dan tenaga kependidikan atau dirjen gtk. 
dirjen gtk, prof nunuk suryani, mengatakan penyaluran tpg mengacu direktif yang dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 45 tahun 2023.
baca juga:ipda warno, jabat kapolsek v koto, polres mukomuko
baca juga:kebutuhan anggarannya gaji 1,4 m, tes wawancara calon panitia pengawas pemilihan kelurahan/desa oleh panwascam
yakni regulasi yang mengatur petunjuk teknis pemberian tunjangan aparatur sipil negara daerah.
"ditjen gtk mendorong pemda, untuk dapat menyalurkan dana tpg ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja, sejak dana tpg diterima di rekening kas umum daerah," tegas nunuk, menyikapi kasus tunggakan pembayaran tpg triwulan 1 tahun 2024 di daerah-daerah. 
tpg sendiri menjadi komposan transfer pusat untuk segmen dana alokasi khusus (dak) non fisik atau daknf. 
penegasan nunuk tersebut, dibarengi dengan penekanan dimana direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan (ditjen gtk), terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh indonesia. 
baca juga:ambulan untuk puskesmas tiba di mukomuko
baca juga:pemkab mukomuko matangkan persiapan sambut ustad abdul somad
tunjangan periode januari, februari dan maret 2024 yang belum dibayarkan, sebelumnya masih menunggu transfer dari kementerian keuangan atau kemenkeu.
catatan ru, diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat transfer keuangan dan dana desa (tkdd), masih terus tinggi saban tahunnya.
tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer dana alokasi khusus atau dak non fisik. 
seperti di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, diketahui anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik sudah ditegasi angka-angkanya.
baca juga:65 pelajar sma/k bertarung raih juara o2sn 2024 tingkat kabupaten. ini pesan mkks sma bengkulu utara
baca juga:santi bessy aswinda : edukasi kaum perempuan tentang kdrt sangat penting 
untuk tunjangan guru asn daerah, terdiri dari tunjangan profesi guru sebesar rp 77.758.794.000 serta tambahan penghasilan guru rp 1.247.351.000.
dalam warta sebelumnya, diketahui anggaran tunjangan ini telah masuk ke dalam rekening kas umum daerah atau rkud pada selasa, 21 mei 2024. 
nilai transfernya sebesar rp 23,3 miliar. untuk kabupaten bengkulu utara, diketahui jumlah penerima tpg sebanyak 1.478 guru. 
sedangkan, guru yang belum sertifikasi sehingga berhak mendapatkan tambahan penghasilan guru sebanyak 521 orang. 
sebelumnya, kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara provinsi bengkulu, masrup, s.stp.pi, m.si, ketika dikonfirmasi media ini, tak menampiknya. dia membenarkan, transfer pusat itu telah masuk ke rkud. 
baca juga:jangan asal beli ! ini 5 cara memilih sikat gigi yang baik & benar untuk kesehatan gigi & mulut
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
"alhamdulillah, transfer dak non fisik untuk tunjangan sertifikasi guru di daerah, sudah masuk ke rkud hari ini," ujar masrup mengabarkan, selasa, 21 mei 2024. 
dia menyampaikan, untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut, tinggal lagi dilanjutkan dengan proses dari satker teknis sebelum kemudian ditindaklanjuti pihaknya untuk disalurkan kepada seluruh penerima. 
"jumlanya rp 23,3 miliar, jadi seterusnya tinggal kami menunggu pengajuan dari dinas pendidikan untuk kemudian kami salurkan kepada penerima," terangnya lagi.
larangan dan sanksi atas anggaran daknf ini ditegasi pada pasal 21, mulai dari ayat 1, 2 dan 3. 
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
baca juga:jangan dianggap sepele! ini sederet keuntungan menggunakan ban nitrogen untuk kendaraan
ayat (1) menjelaskan, pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran 
tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi tunjangan 
khusus, dan tambahan penghasilan di rekening kas umum daerah.
ayat (2) menjelaskan, pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana 
tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan selain peruntukan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. 
baca juga: soal sampah di tpa pamor ganda ketahun, dlh kerahkan alat berat
baca juga:ipda warno, jabat kapolsek v koto, polres mukomuko
ayat (3), menjelaskan pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan/atau 
menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan