Santi Bessy Aswinda : Edukasi Kaum Perempuan tentang KDRT Sangat Penting

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 22 May 2024 - 12:22

Santi Bessy Aswinda-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sinyalemen pentingnya intervensi di sektor hulu persoalan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT terus mendapatkan sorotan.

Salah satunya diserukan oleh pemerhati perempuan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Santi Bessy Aswinda.

Dia menilai, penguatan di sektor hulu, menjadi sangat penting dalam menekan angka KDRT.

Langkah serupa, tak ubahnya dalam menyikapi praktik asusila terhadap anak. Penguatan di sektor hulu ini, lanjut dia, kian memberikan dukungan atas represif negara di sektor hilir, seperti pengungkapan kasus, penyidikan, penuntutan hingga vonis pengadilan.

"Penguatan di sektor hulu ini adalah lebih kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat pembinaan dan edukasi," ungkapnya, saat dibincangi Rabu, 22 Mei 2024.

Dia menambahkan, langkah di sektor hulu ini, turut menjadi estafet atas kerja-kerja pemerintahan pusat hingga daerah.

Seperti halnya produk legislasi yang diramu oleh eksekutif dan legislatif yang menelurkan sebuah produk sekaligus menjadi dasar hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA).

Ditegasi Bessi, begitu ia akrab disapa, peraturan daerah yang secara de jure merupakan undang-undang dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT, harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret di tataran teknis.

Srikandi Golkar ini, mengatakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)sampai dengan pedofilia yang memancing respon luas, bahkan nasional, merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius.

Ini dibuktikan, terus dia, pengaturannya pun menggunakan undang-undang tersendiri (lex specialist,red).

santi bessy aswinda : edukasi kaum perempuan tentang kdrt sangat penting                             radarutara.bacakoran.co - sinyalemen pentingnya intervensi di sektor hulu persoalan, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt terus mendapatkan sorotan. 
salah satunya diserukan oleh pemerhati perempuan kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, santi bessy aswinda. 
dia menilai, penguatan di sektor hulu, menjadi sangat penting dalam menekan angka kdrt. 
langkah serupa, tak ubahnya dalam menyikapi praktik asusila terhadap anak. penguatan di sektor hulu ini, lanjut dia, kian memberikan dukungan atas represif negara di sektor hilir, seperti pengungkapan kasus, penyidikan, penuntutan hingga vonis pengadilan. 
"penguatan di sektor hulu ini adalah lebih kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat pembinaan dan edukasi," ungkapnya, saat dibincangi rabu, 22 mei 2024. 
baca juga:jangan asal beli ! ini 5 cara memilih sikat gigi yang baik & benar untuk kesehatan gigi & mulut
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
dia menambahkan, langkah di sektor hulu ini, turut menjadi estafet atas kerja-kerja pemerintahan pusat hingga daerah. 
seperti halnya produk legislasi yang diramu oleh eksekutif dan legislatif yang menelurkan sebuah produk sekaligus menjadi dasar hukum berdirinya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dppa). 
ditegasi bessi, begitu ia akrab disapa, peraturan daerah yang secara de jure merupakan undang-undang dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan kdrt, harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret di tataran teknis. 
srikandi golkar ini, mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)sampai dengan pedofilia yang memancing respon luas, bahkan nasional, merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius. 
ini dibuktikan, terus dia, pengaturannya pun menggunakan undang-undang tersendiri (lex specialist,red). 
baca juga:jangan dianggap sepele! ini sederet keuntungan menggunakan ban nitrogen untuk kendaraan
baca juga:madinah terik, siang hari tembus 40 derajat
dalam hukum sendiri, ada penafsiran "lex specialis derogat legi generalis' yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 
karenanya, bessy pun menyeru, khusus kdrt hingga asusila terhadap perempuan dan anak, perlu menjadi obyek kerja penyerbaluasan oleh pemangku kebijakan. 
"utamanya, soal jenis-jenis kdrt yang sejauh ini masih lazim sebatas diartikan sebuah kekerasan fisik saja," ungkap bessy, mengedukasi. 
padahal, terus dia, undang-undang mengatur lebih luas lagi dan perlu mendapatkan perluasan informasi kepada masyarakat. 
baca juga:harus coba! selain menurunkan kolesterol, ini 5 manfaat makan keong sawah atau tutut, bagi kesehatan...
baca juga:ancaman abrasi yang menghadirkan keindahan destinasi alam...
hal yang perlu menjadi cermatan dan langkah bersama juga terkait dengan kekerasan terhadap anak. 
"perlu adanya langkah-langkah lompatan, sehingga kerja operasionalnya sudah mengarah kepada upaya penanganan di sektor hulu yakni pencegahan atau preventif serta pembinaan atau preemtif," ajaknya.
pandangan yang disandingkan pula denga landasan hukum, bessy menjelaskan pasal 5 undang-undang 23 tahun 2004. 
terdapat 4 jenis kdrt, kata dia, selain kekerasan fisik. ada lagi; kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran. 
baca juga:penggunaan artificial intelligence dapat meningkatkan kinerja logistik
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi sumatera utara 
"jenis kdrt ini masih terbilang awam di masyarakat. bisa jadi, dianggap bukan tindak pidana. padahal, bukan tidak mungkin sejatinya tengah, terus dan telah terjadi tindak pidana dalam sebuah rumah tangga," jabarnya serius. 
penguatan serta pemahaman khususnya perempuan sampai dengan rumah tangga, tentang apa itu kdrt sangatlah penting. 
menurutnya, penguatan pemahaman ini bukan dimaknai sebagai ancaman. tapi lebih kepada membangun konsep dan fondasi kesepahaman, sehingga memberikan implikasi luas pada seluruh rumah tangga di daerah, bahkan nasional.
"menjadi penting, kemampuan mitigasi dalam persoalan sosial ini menjadi tuntutan," tegasnya.
baca juga:jamin keamanan operasi migas, pemerintah terbitkan sembilan pedoman
baca juga:ingat! ini waktu yang tepat untuk mengganti kampas rem mobil
membangun fondasi kesepahaman ini, diterangkan bessy, akan benar-benar sangat memberikan dukungan kepada pemerintah di sektor pembangunan non infrastruktur yakni pembangunan manusia yang terus berkualitas. 
sebagai organisasi non formal pertama, dinamika sosial rumah tangga, sangat memberikan dampak luas. 
bukan hanya soal harmonisasi rumah tangga, tapi juga akan mengait pada persoalan anak, pola asuh anak sampai dengan kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan psikis, kata dia, menjadi sebuah atensi serius dari pemangku kebijakan.
sudah menjadi kebutuhan dan keharusan, kata bessy, penegasan hukum khusus yang mengatur kdrt sendiri, harus dibarengi penyebarluasan dalam sosialisasi secara luas dan mumpuni. 
baca juga:jangan asal beli ! ini 5 cara memilih sikat gigi yang baik & benar untuk kesehatan gigi & mulut
baca juga:warga bengkulu utara belum banyak yang kenal buah manecu. manis rasanya, kaya manfaatnya
"jangan sampai kdrt hanya dimaknai sebatas kekerasan fisik. padahal tidak! kdrt ini sangat luas dan lugas diatur jenis-jenisnya," tandasnya. 
sekadar menginformasikan, 3 jenis kdrt yang awam di masyarakat berdasarkan uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:
kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
kekerasan seksual, meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di lingkup rumah tangga; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain
baca juga:jangan dianggap sepele! ini sederet keuntungan menggunakan ban nitrogen untuk kendaraan
baca juga:madinah terik, siang hari tembus 40 derajat
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
penelantaran yang meliputi :
a. menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
b. mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam rumah atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan