Pemda Ini Bakal Lelang Jabatan Eselon Utama, Tunjangan Tertingginya Nyaris Tembus 30 Juta Perbulan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 14 May 2024 - 18:36

Kantor pemda Kabupaten Bengkulu Utara -Radar Utara/ Benny Siswanto-

Meski begitu, Sekda menjelaskan prosesnya akan diusulkan lebih dulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.

Seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 April 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Catatan RU, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Perkaranya Nomor 55/PUU-XX/2022. Obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni pada 29 Maret 2022 itu, akhirnya dicabut.

Itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut berlaku.

Persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 Maret 2024, Mendagri menurunkan direktifnya. Kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Dasarnya juga jelas, Tito mengutip Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat.

pemda ini bakal lelang jabatan eselon utama, tunjangan tertingginya nyaris tembus 30 juta perbulan                            radarutara.bacakoran.co - job eselon utama, menjadi hal yang paling disoroti oleh elit birokrat di setiap daerah. 
salah satunya di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. daerah yang dengan apbd tahun berjalan nyaris rp 1,4 triliun ini, bakal menggelar lelang jabatan. 
untuk diketahui, di tengah harapan dikereknya tambahan penghasilan pegawai atau tpp untuk staf yang paling rendah. 
tunjangan tertinggi untuk pejabat asn di daerah ini nyaris menyentuh angka rp 30 juta perbulannya. 
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
hak atas tunjangan tertinggi itu, diterima oleh sekretaris daerah atau sekda yang merupakan jabatan eselon tertinggi di kabupaten. 
hanya saja, job eselon utama yang bakal dilelang oleh daerah ini di tahun 2024 bukanlah job eselon tertinggi itu. 
akan tetapi, job eselon jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas. pasalnya, beberapa kadis di daerah yang memiliki 19 kecamatan, 215 desa dan 5 kelurahan itu, bakal segera pensiun. 
catatan radarutara.bacakoran.co, setidaknya terdapat 2 pejabat eselon ii yang bakal purnatugas pada juni 2024. 
baca juga: pemda bengkulu utara gelar gpm di pinang raya, selisih murahnya hingga rp 29 ribu perkilogram
baca juga: thr asn di pemda bengkulu utara cair 
mereka yang bakal pensiun bulan depan itu, tengah menjawab sebagai staf ahli sebagai kursi dengan status eselon ii. 
selanjutnya, birokrat yang kini tengah menjawab pada job yang lazim dinilai sebagai job strategis yakni kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau dpupr.
kedua pejabat ini, sudah menapiki tenggat waktu aktif sebagai birokrat, lantaran tengah berusia 60 tahun.
itu berarti, job eselon yang bakal kosong di daerah ini menjadi bertambah. setelah sebelumnya sudah terjadi untuk kursi kepala dinas kesehatan yang kini dipimpin seorang pelaksana tugas atau plt. 
baca juga:pemda bengkulu utara usulkan anggaran 320 miliar ke pusat 
baca juga:mutasi pemda bu, 3 eselon digeser, 1 kursi kadis kosong, camat napal putih diganti
deret hitung berikutnya, yang juga bakal pensiun di tahun ini, namun menuju penghujung tahun adalah asisten 1 yang membidangi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat. 
birokrat ini, pada 21 mei 2024 lalu dirotasi oleh bupati ir h mian dari job lamanya sebagai kepala dinas kesehatan yang saat ini ditempati sekretarisnya dengan status plt kadis. 
berselang sebulan kemudian, masa pensiun juga akan terjadi pada kepala dinas pendidikan atau dispendik. 
seluruh pejabat yang bakal pensiun di tahun 2024 itu, sudah mengalami penambahan masa aktif 2 tahun dari masa pensiun asn yang semestinya pada usia 58. 
baca juga:pemda usulkan tambahan formasi tes asn 2024?
baca juga:waspadai program bodong, pemda bu tanpa pasar ramadan
diketahui bersama, sesuai regulasi kepegawaian, memang memperbolehkan adanya penambahan masa aktif asn, khusus bagi yang tengah menjawab eselon ii, selain fungsional yang bisa tetap aktif hingga usia 60 tahun.
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm saat dikonfirmasi media ini membenarkan, perihal masa pensiun beberapa pejabat struktural utama di pemda bengkulu utara. 
tentunya, terus dia, pihaknya mempersiapkan pelaksanaan kerja-kerja di sektor meritokrasi yang dimotori badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau baperjakat. 
"iya, pastinya. sesuai regulasi, harus dilakukan lelang jabatan," ujar birokrat jebolan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) itu. 
baca juga:pemda harus punya konsep berangus rente
baca juga:tingkatkan pendapatan sektor pkb, dprd provinsi bengkulu minta pemda gencar sosialisasi
meski begitu, sekda menjelaskan prosesnya akan diusulkan lebih dulu kepada menteri dalam negeri atau mendagri. 
seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
perkaranya nomor 55/puu-xx/2022. obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
baca juga: pemda bengkulu utara gelar gpm di pinang raya, selisih murahnya hingga rp 29 ribu perkilogram
baca juga: thr asn di pemda bengkulu utara cair 
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
baca juga:pemda bengkulu utara usulkan anggaran 320 miliar ke pusat 
baca juga:mutasi pemda bu, 3 eselon digeser, 1 kursi kadis kosong, camat napal putih diganti
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
itu ditegas dalam pasal 71 ayat (6) uu pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat tito karnavian di poin ke-1. 
untuk diketahui, lewat pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, ditegaskan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 22 september 2024. 
dengan demikian, sebagaimana dijelas dalam surat mendagri di poin ke-2, aturan ini berlaku sejak tanggal 22 maret 2024. 
baca juga:pemda usulkan tambahan formasi tes asn 2024?
baca juga:waspadai program bodong, pemda bu tanpa pasar ramadan
mendagri juga dalam suratnya menjelas, penggantian pejabat wajib mendapatkan persetujuan itu mulai dari pejabat struktural yang meliputi ppt madya, pratama, administrator dan pengawas;
selanjutnya pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah;
pada poin ke-4, mantan kapolri itu menegasi aadanya aturan dalam penggantian pejabat di lingkungan daerah, pascapelaksanaan pilkada. 
maklum, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri ini, berlaku dalam pelantikan pejabat sampai dengan 6 bulan pascapelantikan kepala daerah terpilih. 
baca juga:pemda harus punya konsep berangus rente
baca juga:tingkatkan pendapatan sektor pkb, dprd provinsi bengkulu minta pemda gencar sosialisasi
diterang tito, mekanismenya wajib mempedomani pasal 162 ayat (3) uu nomor 10 tahun 2016. 
seluruh kepala daerah baik definitif atau pun tidak, yang melakukan penggantian pejabat di lingkungannya, wajib melaporkan paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian. 
untuk diketahui, salah satu kerawanan yang terbilang sulit dibuktikan saban penyelenggaraan kontestasi adalah penyalahgunaan wewenang di sektor merit. 
sejauh ini, tingkat pelanggarannya pun belum banyak yang terjaring sampai dengan dijatuhi vonis oleh lembaga berkompeten. 
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
namun kasus penyalahgunaan program oleh pejabat, pernah terjadi di daerah ini saat pemilu. 
saat itu, seorang pejabat dinas kesehatan dijatuhi sanksi oleh kasn setelah direkomendasikan oleh bawaslu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan