Ini Aturan Soal Penggunaan BBM Subsidi Untuk Perorangan atau Kelompok

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 08 May 2024 - 10:36

Salah satu spbu yang ada di bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, masih sangat rentan terjadi.

Pemerintah sudah sejak 13 September 2023 lalu, meluncurkan regulasi tentang siapa-siapa saja yang dapat menggunakan jenis bahan bakar yang menjadi obyek suntikan fiskal pemerintah.

Tepatnya ditegas dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor : 2 Tahun 2023.

Aturan tersebut, mengatur tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Ditegas beleid ini, konsumen pengguna BBM tertentu meliputi beberapa sektor yang menjadi aktivitas ekonomi di masyarakat.

Hal itu seperti dijelaskan dalam Pasl 3 yang menegaskan, konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang dapat mengajukan permohonan Surat Rekomendasi meliputi sektor:

Usaha Mikro; Usaha Perikanan; Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

Ditegas juga lewat aturan ini, peraturan badan pengatur migas ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dalam penerbitan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu atau Jenis BBM khusus penugasan.

Tujuan berikutnya adalah menjamin tertib pelaksanaan penerbitan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi surat rekomendasi untuk penmbelian jenis BBM tertntu atau jenis BBM khusus penugasan.

Selanjutnya, mewujudkan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertntu dan Jenis BBM khusus penugasan yang tepat sasaran dan tepat secara volume.

ini aturan soal penggunaan bbm subsidi untuk perorangan atau kelompok                            radarutara.bacakoran.co - praktik penyalahgunaan bbm bersubsidi, masih sangat rentan terjadi. 
pemerintah sudah sejak 13 september 2023 lalu, meluncurkan regulasi tentang siapa-siapa saja yang dapat menggunakan jenis bahan bakar yang menjadi obyek suntikan fiskal pemerintah. 
tepatnya ditegas dalam peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas nomor : 2 tahun 2023. 
aturan tersebut, mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. 
baca juga:tak hanya sempadan sungai senabah yang luasnya hampir 200 hektar. ini rincian hgu yang dilepas oleh agricinal
baca juga:bumper mobil penyok, lakukan cara mudah ini untuk memperbaikinya...
ditegas beleid ini, konsumen pengguna bbm tertentu meliputi beberapa sektor yang menjadi aktivitas ekonomi di masyarakat. 
hal itu seperti dijelaskan dalam pasl 3 yang menegaskan, konsumen pengguna jenis bbm tertentu yang dapat mengajukan permohonan surat rekomendasi meliputi sektor:
usaha mikro; usaha perikanan; usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.  
ditegas juga lewat aturan ini, peraturan badan pengatur migas ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dalam penerbitan rekomendasi untuk pembelian bbm jenis tertentu atau jenis bbm khusus penugasan. 
baca juga:jika merasakan gejala ini, berarti tie rod & ball joint mobil anda oblak
baca juga:kenduri atau kenduren, kearifan lokal yang masih lestari, hanya beda cara dalam generasi
tujuan berikutnya adalah menjamin tertib pelaksanaan penerbitan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi surat rekomendasi untuk penmbelian jenis bbm tertntu atau jenis bbm khusus penugasan. 
selanjutnya, mewujudkan penyediaan dan pendistribusian jenis bbm tertntu dan jenis bbm khusus penugasan yang tepat sasaran dan tepat secara volume. 
pantauan radar utara, salah satu kabupaten dengan kebutuhan bbm subsidi dan penugasan tertinggi di provinsi bengkulu adalah kabupaten bengkulu utara. 
usulan kebutuhan solar di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 ini, jumlahnya hampir 8 kali lipat pertalite. 
baca juga:perekonomian indonesia kuat, didukung terjaganya stabilitas sistem keuangan
baca juga:dana apbn dikucurkan untuk pembangunan embung di lahan hibah agricinal sebelat
hal ini ditilik dari usulan yang disampaikan pemda bu, 14 november 2023 lalu, tentang penyampaian usulan kuota jenis bbm tertentu (jbt) solar serta jenis bbm khusus penugasan (jbkp) pertalite. 
surat tersebut ditujukan kepada kepala biro perekonomian setda provinsi bengkulu yang ditandatangani sekda bu, h fitriansyah,sstp,mm. 
kabag sumber daya alam (sda) bu, sahmad, s.sos, melalui fungsional ahli muda sda energi dan air, nengah puspa adyana, sip, saat dikonfirmasi hal ini membenarkannya. 
nengah menyampaikan, tidak hanya jbt solar dan jbkp saja. dijelaskannya, dalam surat tersebut, kabupaten juga mengusulkan jbt minyak tanah yang diusulkan untuk kecamatan enggano yang diperuntukkan bagi usaha perikanan, rumah tangga, usaha mikro. 
baca juga:lagi, hm. saleh daftar ke partai nasdem
baca juga: listrik byar pet menahun, camat minta gardu induk arga makmur difungsikan
"untuk ketiga obyek usulan itu, totalnya 116 kilo liter. masing-masing peruntukan, 22 kilo liter, 66 kilo liter dan 28 kilo liter," membaca surat dengan nomor b_500.2/1178/b/xi/2023. 
surat tersebut, menindaklanjuti surat gubernur bengkulu nomor : 500/2/b.3/2023 tanggal 30 oktober 2023 yang diteken secara elektronik oleh fitriansyah. 
untuk diketahui, membaca surat itu, jbt minyak solar yang memiliki kuota usulan sebanyak 35.701,79 kilo liter, terbagi dalam lima segmen usaha. 
kuota terbanyak ditempati usaha perikanan dengan 503,85 kilo liter. di posisi kedua transportasi darat dengan 35.035 kilo liter. 
baca juga:jelang pilkada, penyaluran bansos dipantau kpk ri
baca juga:mukomuko luncurkan gerakan jumat bersih
selanjutnya usaha pertanian dengan 94,910 kilo liter, usaha mikro 50 kilo liter serta pelyanan umum sebanyak 18 kilo liter. 
sedangkan untuk jbkp pertalite, usulan yang bakal menjadi rujukan pada tahun ini totalnya sebanyak 4.486,84 kilo liter. 
terbagi untuk usaha perikanan sebanyak 2.241,960 kilo liter, usaha pertanian 2.200,88 kilo liter, usaha mikro 3,5 kilo liter, pelayanan umum 4,5 kilo liter serta transportasi darat 36 kilo liter. 
truk tambang dan sawit dilarang pakai bbm subsidi
baca juga:tak hanya sempadan sungai senabah yang luasnya hampir 200 hektar. ini rincian hgu yang dilepas oleh agricinal
baca juga:bumper mobil penyok, lakukan cara mudah ini untuk memperbaikinya...
dilansir dari antara, pemprov bengkulu menekankan, truk tambang dilarang menggunakan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan badan pengatur hilir (bph) migas. 
asisten ii pemerintah provinsi bengkulu, raden ahmad denni, menjelaskan ketentuan bph migas bukan mengatur jenis kendaraan (dump truk/bukan dump truk,red) maupun status kepemilikan kendaraan (pribadi atau perusahaan), namun jenis muatan yang diangkut kendaraan tersebut, dilarang menggunakan bbm subsidi.
versinya, selama ini lazim ditemukan penggunaan bbm bersubsidi oleh mereka yang tidak berhak, seperti perusahaan-perusahaan angkutan batubara, galian c dan kendaraan angkut sawit. hal ini harus menjadi perhatian dan kesadaran bersama.
"tidak boleh menggunakan bbm subsidi," kata denni, menegas.
baca juga:jika merasakan gejala ini, berarti tie rod & ball joint mobil anda oblak
baca juga:kenduri atau kenduren, kearifan lokal yang masih lestari, hanya beda cara dalam generasi
nantinya, walau tak menggamblang tegas waktu, denni bilang, dengan kesadaran pihak-pihak terkait, penyaluran bbm subsidi benar-benar bisa didistribusikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. 
yakni masyarakat yang tidak mengangkut pertambangan material dan perkebunan. 
"artinya kalau yang mereka angkut hasil pertambangan, maka harus pakai nonsubsidi, ketika tidak mengangkut hasil tambang dan perkebunan bisa memakai bbm subsidi," jelasnya.
sementara itu, gubernur bengkulu, rohidin mersyah, 3 januari 2024 lalu, menerbitkan surat pemberitahuan kepada kapolda bengkulu, danrem 041/gamas, bupati/walikota se provinsi bengkulu, kepala dpc hiswana migas provinsi bengkulu, kepala instansi perwakilan kementerian/lembaga serta jajaran pemprov bengkulu.
baca juga:perekonomian indonesia kuat, didukung terjaganya stabilitas sistem keuangan
baca juga:dana apbn dikucurkan untuk pembangunan embung di lahan hibah agricinal sebelat
surat itu menyatakan se gubernur nomor 500/1900/b.3/2023 tanggal 20 oktober 2023 tentang pengendalian kuota jenis bbm tertentu (minyak solar) dan jenis khusus penugasan (pertalite) di provinsi bengkulu, tertanggal 3 januari 2024 dinyatakan tidak berlaku. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan