APIP dalam Sistem Merit Menjadi Macan Ompong

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 06 May 2024 - 20:31

Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Salusra Widya-eproc.lkpp.go.id-

Perkuatan mulai dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai dengan operasional, menjadi sebuah keharusan, sehingga peranan APIP bisa lebih massif dan representatif sesuai dengan proyeksi pusat.

Indonesia Corruption Watch atau ICW, bahkan memproyeksi akan banyak kasus korupsi terkait Bansos di masa Pemilu, akan tetapi sepertinya tidak akan ditangani sementara waktu.

"Pasalnya, Kejaksaan dan Kepolisian mengambil kebijakan tidak akan menangani kasus hukum menjelang Pemilu untuk menghindari Politisasi," ungkap laporan ICWH bertajuk Outlook Pemberantasan Korupsi 2024 yang dirilis 29 Januari lalu.

Kebijakan itu, masih dalam laporan ICW, patut disesalkan karena justru menjelang pemilu para politisi berupaya mencari pendanaan untuk membiayai aktivitas politiknya seperti politik uang untuk meraih suara.

PPATK bahkan beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2024.

Misalnya adanya transaksi mencapai 1 triliun dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota Parpol serta adanya 36,6 persen dana dari Proyek Strategis Nasional yang mengalir ke Politisi dan ASN.

Publik yang harus bangkit kepeduliannya, tidak boleh apatis atas segala kesewenang-wenangan, rekayasa hukum dan politisasi bantuan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik.

Namun dengan segala sistem merit yang masih berkaitan langsung dengan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang notabene merupakan politisi, benarkah sistem kendali yang dibangun akan berimplikasi konkret?

Menjumput laporannya, awal tahun 2024, KPK turut membeber pola-pola kerawanan praktik rasuah hasil SPI 2023.

SPI yang menggunakan obyek dimenensi internal, risiko korupsi pengelolaan anggaran menampatkan nilai yang cukup tinggi: 84,5.

apip dalam sistem merit menjadi macan ompong                            radarutara.bacakoran.co - jika mencermati regulasinya, keberadaan aparatur pemeriksa intern pemerintah atau apip, memiliki peranan yang strategis. 
khususnya, dalam upaya pencegahan atau penyalahgunaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di setiap instansi. 
apip sendiri, merupakan komponen yang selalu ada di setiap lembaga. pelaksanaan tugasnya, relatif tak jauh beda. warna-warninya hanya di nomenklaturnya saja. 
bahkan, dalam basis pengawasan secara berlapis yang melibatkan komisi pemberantasan korupsi atau kpk, terkait antisipasi penyalahgunaan di lingkungan pemda. 
baca juga:mtq harus menjadi efek kejut ekonomi di masyarakat
baca juga:tersangka proyek pengadilan agama segera ditetapkan, kajari: tunggu audit kn keluar
termasuk juga di dalamnya ada kementerian dalam negeri atau kemendagri hingga badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) yang menyusunan upaya pencegahan di area penganggaran. 
menempatkan apip dalam komponen penting, bahkan fundamental dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan anggaran yang telah on the track. 
setidaknya ada 3 area yang menjadi "pelototan" lembaga yang merepresentasikan kerja pengawasan dan pencegahan itu. 
pedoman pencegahan praktik korupsi ini, termasuk menugaskan apip melakukan audit dan pengawasan lapangan. 
baca juga:program siska untungkan petani dan peternak
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
obyeknya meliputi kegiatan seperti pelaksanaan bantuan keuangan/hibah/bansos serta realisasi perjalanan dinas dan honorarium. 
dengan segala perkuatan di sektor regulasi, pemerintah daerah di seluruh indonesia mestinya melakukan perkuatan kepada apip. 
perkuatan mulai dari dukungan sumber daya manusia (sdm) sampai dengan operasional, menjadi sebuah keharusan, sehingga peranan apip bisa lebih massif dan representatif sesuai dengan proyeksi pusat. 
indonesia corruption watch atau icw, bahkan memproyeksi akan banyak kasus korupsi terkait bansos di masa pemilu, akan tetapi sepertinya tidak akan ditangani sementara waktu. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu nilai upaya pemprov bengkulu tata pantai panjang sudah tepat
baca juga:jaksa segera limpahkan perkara rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
"pasalnya, kejaksaan dan kepolisian mengambil kebijakan tidak akan menangani kasus hukum menjelang pemilu untuk menghindari politisasi," ungkap laporan icwh bertajuk outlook pemberantasan korupsi 2024 yang dirilis 29 januari lalu.   
kebijakan itu, masih dalam laporan icw, patut disesalkan karena justru menjelang pemilu para politisi berupaya mencari pendanaan untuk membiayai aktivitas politiknya seperti politik uang untuk meraih suara. 
ppatk bahkan beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2024.
misalnya adanya transaksi mencapai 1 triliun dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota parpol serta adanya 36,6 persen dana dari proyek strategis nasional yang mengalir ke politisi dan asn.
baca juga:bb tumbuh, indikator daerah kian maju
baca juga:pastikan kesehatan warga, pemdes sendang mulyo giatkan posyandu balita, remaja dan lansia
publik yang harus bangkit kepeduliannya, tidak boleh apatis atas segala kesewenang-wenangan, rekayasa hukum dan politisasi bantuan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik. 
namun dengan segala sistem merit yang masih berkaitan langsung dengan kewenangan pejabat pembina kepegawaian (ppk) yang notabene merupakan politisi, benarkah sistem kendali yang dibangun akan berimplikasi konkret? 
menjumput laporannya, awal tahun 2024, kpk turut membeber pola-pola kerawanan praktik rasuah hasil spi 2023. 
spi yang menggunakan obyek dimenensi internal, risiko korupsi pengelolaan anggaran menampatkan nilai yang cukup tinggi: 84,5. 
baca juga:sinergi dan komunikasi kunci penting kelancaran pemberangkatan cjh
baca juga:amankan aset negara, pelindo bengkulu respon gugatan warga
poin di atas, tidak bisa dibanggakan. pasalnya, poin 84,5 diartikan sebagai kerawanan praktik korupsi di lingkungan birokrasi masih sangat tinggi.
dibeberkan kpk, titik rawan itu diantaranya: mark up anggaran, perjalanan dinas dan honorarium;
menjumput laporan icw, yang menulis soal pemetaan potensi kecurangan metode e-purchasing.
sekretaris utama lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp), salusra widya, menerangkanm, sistem pembayaran secara langsung atau e-purchasing merupakan salah satu usaha pemerintah dalam pencegahan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. 
baca juga:mtq harus menjadi efek kejut ekonomi di masyarakat
baca juga:tersangka proyek pengadilan agama segera ditetapkan, kajari: tunggu audit kn keluar
selain itu, metode ini juga dianggap dapat mempercepat proses pengadaan tanpa mengesampingkan akuntabilitas.
di sisi lain, kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga diwajibkan menggunakan e-purchasing untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
menilik paparan data dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yang merujuk pada data profil pengadaan yang dikeluarkan lkpp, jumlah pengadaan barang/jasa yang menggunakan e-purchasing rata-rata 10% dari total pengadaan pemerintah. 
pada 2019 ada 347.557 paket dengan nilai transaksi rp 69,2 triliun. kemudianpada 2020 ada 295.532 paket dengan nilai rp 49,5 triliun serta pada 2021 ada 228.207 paket dengan nilai transaksi sebesar rp 49,7 triliun.
baca juga:program siska untungkan petani dan peternak
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
dengan semakin masifnya penggunaan e-purchasing dan belum adanya kajian yang secara khusus memetakan kecurangan e-purchasing.
icw menilai penelitian ini menjadi relevan bagi pemerintah untuk membangun sistem atau kebijakan yang bisa mendeteksi kecurangan dalam e-purchasing. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan