Pelanggan Listrik Sokong Utama PAD yang Ditarget 27 Miliar, Segini Realiasasinya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Apr 2024 - 21:04

Outlet pelayanan pajak di Kantor Bappeda Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Meski begitu, penyelenggaraannya, wajib memiliki payung hukum yang jelas. Bukan itu saja, dalam proses ini daerah juga melakukan kajian produk hukum daerah yakni Perda PDRD.

"Karena semua pajak dan retribusi yang dilakukan daerah, wajib ditegaskan dalam perda yang menjadi rumpun aturan UU HKPD," ujarnya.

Kalau pun belum ditegaskan secara eksplisit, kata Sekda, memungkinkan dapat ditegasi lewat aturan teknis dan operasional lewat direktif kepala daerah.

RU mencermati, penegasan eksekutorial dalam Perkada, bersifat penjelasan teknis dan operasional, namun bersifat penegasan atas beleid yang sudah tertulis dalam perda.

Manakala, penegasan basis PAD itu ditegasi dalam Perkada, tapi tidak ditegaskan dalam Perda. Pelaksanaannya, patut diduga cacat hukum sehingga ilegal.

"Dinamika regulasi ini, merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum. Karenanya, proses pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," ujar Sekda.

Radar Utara pernah mengulas soal potensi PAD, dalam upaya salin rupa yang tengah dilakukan oleh pemda, terhadap UPTD KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkulu Utara (BU) menjadi BLUD.

Ulasan itu, disandingkan fakta proyeksi anggaran dalam R-APBD BU 2024 yang hingga kini belum juga berjalan, memiliki asumsi defisit anggaran puluhan miliar.

Laporan Radar Utara edisi 29 November 2022, praktis mendukung angka potensial yang menjadi obyek PAD KIR.

Dalam warta, Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bersama di tahun lalu, masih dalam bulan November 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000.

pelanggan listrik sokong utama pad yang ditarget 27 miliar, segini realiasasinya                             radarutara.bacakoran.co - nyaris dipastikan, pendapatan asli daerah atau pad yang dipungut di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 ini, penyokong utamanya belum berubah. 
perubahan penopang pajak di daerah ini, baru akan terjadi pada 2025 mendatang. tepatnya, tahun perdana pemerintah baru hasil pilkada 2024. 
tahun tersebut menjadi waktu pemberlakuan peraturan daerah (perda) kabupaten bengkulu utara nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd.
diketahui, pad pemda bengkulu utara tahun ini dipatok sebesar rp 27 miliar atau melonjak rp 2 miliaran lebih dari torehan tahun 2023 lalu. 
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
pantauan radar utara, penyokong utamanya yakni penerangan jalan sumber lain yang dahulunya bernama pajak penerangan jalan umum ini, sebelumnya dalam realisasi di angka rp 15 miliar. 
di tengah optimisme pundi-pundi daerah yang digenjot meningkat di tahun ini, komponen pad tersebut tahun ini justru dipatok lebih rendah, menjadi rp 11,5 miliar saja. 
jika diuraikan, proyeksi pad tahun ini untuk pajak hotel ditargetkan sebesar rp 26.017.69, pajak restoran dan sejenisnya rp 1,2 miliar;
pajak hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana rp 10.000.000; pajak reklame papan merek/billboard/videotron/megatron rp 350.000.000;
baca juga:budayakan gotong royong setiap jum'at, camat ajak warga berantas sarang nyamuk
baca juga:dprd provinsi bengkulu tekankan pentingnya penanganan bencana
penerangan jalan sumber lain yang menempatkan pln sebagai petugas pungutnya, kemudian menyetorkan secara resmi ke kas daerah ditarget rp 11,5 miliar;
pajak air tanah rp 15.000.000, pajak sarang walet rp 5.000.000; pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya rp 4,764 miliar; 
pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (pbb-p2) rp 3,1 miliar serta bphtb-pemindahan hak rp 6 miliar. 
kepala badan pendapatan daerah atau bapenda bengkulu utara, markisman, s.pi, ketika dikonfirmasi, rabu, 24 april 2024 menyampaikan, kondisi torehan pad hingga periode april berjalan, dalam performa positif. 
baca juga:25 caleg mukomuko terpilih segera ditetapkan
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
"secara keseluruhan, realisasinya sudah menyentuh angka rp 4,6 miliar," ujar markisman dalam wawancara door stop, usai mengikuti rapat daerah. 
capaian hasil rekon harian tersebut, praktis dalam tempo 8 bulan kedepan, satuan kerja yang bisa dibilang memiliki performa positif saban tahunnya itu, masih harus mengejar lebih kurang rp 22,3 miliar pendapatan yang telah ditargetkan tahun ini. 
pos pendapatan yang tertinggi, masih ditempati oleh pajak yang dijumput daerah dengan besaran 10 persen dari total tagihan listrik bulanan di daerah yakni rp 3,9 miliar. 
realisasi pajak tertinggi kedua, ditempati oleh pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar rp 308,2 juta. 
baca juga: kemenkumham gandeng dinas pu desain pagar lapas mukomuko
baca juga:dinas pu tangani dua titik irigasi di selagan raya
tertinggi ketiga ditempati oleh pajak restoran dan lainnya sebesar rp 188,5 juta dari total target rp 1 miliar 2024 ini. 
"kumulasi capaian pad sementara ini di angka 17,31 persen," ungkap markisman. 
disinggung soal penerapan perda pdrd yang mulai berlaku tahun depan, mantan camat padang jaya dan batiknau itu, tak menampik beleid anyar daerah itu. 
dia bilang, pdrd merupakan breakdown dari undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah atau hkpd itu, bakal menjadi warna baru dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. 
baca juga:punya anak laki-laki? begini agar dia terbentuk jadi karakter percaya diri 
baca juga:dinas pu tangani dua titik irigasi di selagan raya
"kita kian optimis pada 2025 mendatang, untuk kian memaksimalkan potensi pad," ungkapnya. 
secara umum, cermatan radar utara, penerapan regulasi anyar itu nantinya akan kian memberikan ruang otonom bagi daerah dalam mengejar segmen-segmen penerimaan resmi. 
nantinya, dengan penerapan regulasi aerah yang dibuat sebelum pengesahan apbd 2024 ini, potensi penerimaan daerah bisa meningkat 3 kali lipat dari saat ini. 
salah satu penerimaan yang bisa dilakukan oleh daerah adalah terkait pajak kendaraan. upaya itu akan diawali dengan pajak balik nama kepemilikan kendaraan. 
baca juga:asn diminta lestarikan batik khas mukomuko
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
tabrakan regulasi, memungkinkan terjadi dalam upaya salin rupa tiga fasilitas layanan di kabupaten bengkulu utara (bu).
rencananya, unit layanan itu akan diubah menjadi badan layanan umum daerah (blud). pantauan ru, proses ini harus benar-benar mencermati regulasi di atasnya. 
tiga layanan yang tengah dibidik untuk berstatus blud itu, mulai dari unit pelaksana teknis dinas (updt) kemetrologian legal yang merupakan bagian dari dinas perdagangan. 
selanjutnya, uptd kir kendaraan yang berada di bawah dinas perhubungan (dishub) serta laboratorium yang ada menjadi bagian dari dinas lingkungan hidup (dlh).
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
baca juga:budayakan gotong royong setiap jum'at, camat ajak warga berantas sarang nyamuk
dari sisi potensi, ketiganya dapat menjadi segmen penyokong pundi-pundi daerah. hanya saja, secara regulasi, statusnya saat ini masih dipandang sebagai basis pelayanan murni. 
itu artinya, pengenaan tarif oleh daerah memungkinkan akan bergesekan dengan hukum alias ilegal.
sementara, untuk memungut pendapatan asli daerah (pad), wajib merujuk undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
turunan dari uu di atas, sebenarnya telah dibuat pemda bu. tepatnya, peraturan daerah (perda) kabupaten bengkulu utara nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd.
baca juga:25 caleg mukomuko terpilih segera ditetapkan
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
konon, menjadi satu-satunya kabupaten di provinsi bengkulu yang telah merampungkannya sehingga sah menjadi payung hukum pemungutan retribusi. 
salah satunya, pajak penerangan jalan yang saban tahun mendominasi kantung-kantung penerimaan daerah di sektor retribusi.
pantauan ru, banyak daerah di provinsi bengkulu, bisa kehilangan retribusi pjj ini. pasalnya, obyek pemungutannya wajib dicantumkan dalam perda pdrd. 
pemungutan obyek pajak yang belum masuk dalam perda pdrd, patut diduga menyalahi aturan, lantaran mengeksekusi pundi-pundi secara ilegal, tanpa landasan hukum. 
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
baca juga: kemenkumham gandeng dinas pu desain pagar lapas mukomuko
sekda bu, h fitriansyah,sstp, mm, tak menampik pencermatan yang tengah dilakukan daerah, dalam proses salin rupa tiga basis layanan itu menjadi blud.
memang tidak serta merta dapat dilakukan. karena dalam proses pembuatan dasar hukum daerah, wajib berkelindan jenjang regulasi yang ada di atasnya. 
"satker pemrakarsa akan melakukan studi komparatif dan konsultatif," ujar sekda, menjelaskan. 
diakui sekda, ketiga sektor layanan ini, memiliki potensi strategis menyokong penerimaan daerah yang tahun ini dipatok rp 25 miliar itu. 
baca juga:asn diminta lestarikan batik khas mukomuko
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
meski begitu, penyelenggaraannya, wajib memiliki payung hukum yang jelas. bukan itu saja, dalam proses ini daerah juga melakukan kajian produk hukum daerah yakni perda pdrd.
"karena semua pajak dan retribusi yang dilakukan daerah, wajib ditegaskan dalam perda yang menjadi rumpun aturan uu hkpd," ujarnya.
kalau pun belum ditegaskan secara eksplisit, kata sekda, memungkinkan dapat ditegasi lewat aturan teknis dan operasional lewat direktif kepala daerah. 
ru mencermati, penegasan eksekutorial dalam perkada, bersifat penjelasan teknis dan operasional, namun bersifat penegasan atas beleid yang sudah tertulis dalam perda.
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
baca juga:budayakan gotong royong setiap jum'at, camat ajak warga berantas sarang nyamuk
manakala, penegasan basis pad itu ditegasi dalam perkada, tapi tidak ditegaskan dalam perda. pelaksanaannya, patut diduga cacat hukum sehingga ilegal.
"dinamika regulasi ini, merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum. karenanya, proses pun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," ujar sekda.
radar utara pernah mengulas soal potensi pad, dalam upaya salin rupa yang tengah dilakukan oleh pemda, terhadap uptd kir dinas perhubungan (dishub) bengkulu utara (bu) menjadi blud. 
ulasan itu, disandingkan fakta proyeksi anggaran dalam r-apbd bu 2024 yang hingga kini belum juga berjalan, memiliki asumsi defisit anggaran puluhan miliar. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu tekankan pentingnya penanganan bencana
baca juga:25 caleg mukomuko terpilih segera ditetapkan
laporan radar utara edisi 29 november 2022, praktis mendukung angka potensial yang menjadi obyek pad kir. 
dalam warta, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di tahun lalu, masih dalam bulan november 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000. 
tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
baca juga: kemenkumham gandeng dinas pu desain pagar lapas mukomuko
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit. 
untuk diketahui, status blud memberikan keleluasaan pengelola dalam memenej, mulai dari merencanakan kegiatan yang menjadi kewenangan blud. 
pengelolaan yang lebih otonom, menjadi dasar penyelenggaraan program dan peningkatannya pun lebih mudah, karena segala penerimaannya dikelola sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan