Tes CPNS 2024 Bawaslu, Ini Barisan yang Jadi Prioritas selain Fresh Graduate

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 20:06

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja,-bawaslu.go.id-

Padahal, sebagai wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik berbeda-beda, kasuistik, kultur sosial hingga dinamika regulasi, membutuhkan keleluasaan pengelolaan di sektor anggaran.

Mereka yang belum berstatus sekretariat penuh, mesti harus menunggu persetujuan pejabat sekretariat di atasnya, sesuai jenjang.

Beda hal dengan mereka yang telah berstatus sekretariat penuh, dapat melakukan revisi anggaran.

Sehingga, peranan sekretariat akan lebih dapat mendukung performa kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya.

Dalam temu bersama Menteri, Abdullah Anas, Bagja turut menggamblang beberapa formasi yang tahun ini bakal dibuka.

Diantaranya seperti formasi analisis hukum, analisis pengawasan, IT, analis peraturan perundang-undangan hignga analisis kebijakan publik.

Selain, lanjut Bagja, kebutuhan yang bakal mengakomodir fresh graduate, sangat dibutuhkan oleh Bawaslu dalam mendukung sosialisasi di bidang teknologi.

Kata Menteri PANRB, formasi yang kini telah disampaikan pemerintah kepada Bawaslu, dari sisi jumlah merupakan lokus alokasi 10 besar nasional.

Dia juga berharap, dukungan formasi ini akan kian memberikan daya dobrak secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan performasi Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya.

"Ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah dalam semangat pengawasan Pemilu yang bermartabat," pungkasnya. (*)

tes cpns 2024 bawaslu, ini barisan yang jadi prioritas selain fresh graduate                             radarutara.bacakoran.co - formasi cpns untuk badan pengawas pemilu atau bawaslu dari pemerintah sudah disetujui. 
ijin prinsip kebutuhan sekretariat bawaslu sudah pula diterbitkan pemerintah melalui kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemen panrb. 
diketahui, sejak kamis, 18 april hingga jumat, 19 april 2024, kemen panrb, mengonfirmasi perihal ijin prinsip usulan formasi dari beberapa lembaga. 
salah satunya untuk kebutuhan di lingkungan bawaslu. pemerintah memberikan alokasi sebanyak 18.017 formasi kepada lembaga wasit elektoral tersebut. 
baca juga:kemdikbudristek dukung pppk jadi kepala sekolah 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
ijin prinsip berupa alokasi itu, disampaikan langsung menteri panrb, abdullah azwar anas kepada ketua bawaslu, rahmat bagja di kantor bawaslu. 
kisi-kisi tentang siapa-siapa saja bakal memiliki kans besar menjadi asn di lingkungan sekretariat bawaslu juga sudah mulai terpetakan. 
ketua bawaslu, rahmat bagja, berujar alokasi formasi yang sudah disetujui pemerintah itu, bakal mengutamakan sdm di lingkungan bawaslu yang telah mengabdi. 
untuk diketahui, selain asn. jauh sebelum pemberlakuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
baca juga:stok blanko ktp elektronik 10 ribu keping
lingkungan sekretariat jenderal yang menaungi seluruh kegiatan kesekretariatan se indonesia, termasuk sdm, diselenggarakan dengan melibatkan pegawai non asn. 
statusnya saat itu adalah pegawai pemerintan non pegawai negeri atau ppnpn. mereka merupakan petugas kesekretariatan sampai dengan sekuriti. 
"formasi tersebut akan lebih diutamakan kepada tenaga honorer bawaslu yang telah mengabdi selama puluhan tahun," kata rahmat bagja, usai menerima ijin prinsip formasi dari menteri panrb di kantornya, kamis, 18 april 2024. 
kebutuhan sumber daya manusia atau sdm, khususnya asn, sangat penting dan urgen diperlukan jajaran bawaslu, khususnya di sektor kesekretariatan. 
baca juga:pemasangan internet gratis 14 desa tunggu kabar pt telkom
baca juga:dinas kesehatan beli dua mobil pusling
tak jarang, asn yang bertugas di sekretariat bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, merupakan asn yang ditugaskan dari pemerintah daerah setempat. 
potensi "tabrakan kepentingan" sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh bawaslu. 
di samping, hubungan antar lembaga tak jarang menempatkan bawaslu, menjadi jujugan hibah anggaran yang secara regulasi juga memang mengatur demikian. 
selain itu, lembaga "wasit" kontestasi itu pun tak jarang menjadi obyek pinjam pakai kendaraan dinas dari pemerintah daerah. 
baca juga: program ketahanan pangan, pemdes muara santan salurkan bibit sapi
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
belum lagi, soal kantor atau sekretariat bawaslu yang rerata, masih menumpang aset milik pemerintah daerah. 
kasus lainnya adalah menuju status sekretariat penuh, sehingga memberikan otonomisasi pengelolaan anggaran, juga acap terpengaruh oleh kasus-kasus di atas.
mulai dari status kantor yang masih dipinjampakaikan, belum dihibahkan. kekurangan jumlah sdm kesekretariatan.
menyebabkan, baru sedikit sekretariat bawaslu di indonesia yang sudah memiliki kewenangan penuh, khususnya dalam manajemen keuangan secara otonom. 
baca juga:pergantian seragam sekolah usai lebaran?
baca juga:dprd mukomuko dukung enam skala prioritas pembangunan 2025
padahal, sebagai wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik berbeda-beda, kasuistik, kultur sosial hingga dinamika regulasi, membutuhkan keleluasaan pengelolaan di sektor anggaran. 
mereka yang belum berstatus sekretariat penuh, mesti harus menunggu persetujuan pejabat sekretariat di atasnya, sesuai jenjang. 
beda hal dengan mereka yang telah berstatus sekretariat penuh, dapat melakukan revisi anggaran.
sehingga, peranan sekretariat akan lebih dapat mendukung performa kelembagaan bawaslu dalam menjalankan fungsinya. 
baca juga:kemdikbudristek dukung pppk jadi kepala sekolah 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
dalam temu bersama menteri, abdullah anas, bagja turut menggamblang beberapa formasi yang tahun ini bakal dibuka. 
diantaranya seperti formasi analisis hukum, analisis pengawasan, it, analis peraturan perundang-undangan hignga analisis kebijakan publik. 
selain, lanjut bagja, kebutuhan yang bakal mengakomodir fresh graduate, sangat dibutuhkan oleh bawaslu dalam mendukung sosialisasi di bidang teknologi. 
kata menteri panrb, formasi yang kini telah disampaikan pemerintah kepada bawaslu, dari sisi jumlah merupakan lokus alokasi 10 besar nasional. 
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
baca juga:stok blanko ktp elektronik 10 ribu keping
dia juga berharap, dukungan formasi ini akan kian memberikan daya dobrak secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan performasi bawaslu dalam melaksanakan fungsinya. 
"ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah dalam semangat pengawasan pemilu yang bermartabat," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan