39 Ribu Aset Wakaf Produktif, Terbengkalai?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 30 Mar 2024 - 20:00

Paparan Menteri PPN sekaligus Bappenas, Suharso Manoarfa,- instagram @suharsomanoarfa-

BACA JUGA:Koalisi Bersama Lawan Dengue Targetkan Nol Kematian pada 2030

Salah satunya di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) saja, per 31 Oktober 2023, setoran haji.

Jika dihitung dengan total jumlah pendaftar, ditemukan angka nyaris tembus Rp 85 miliar.

Update tahun 2024, angkanya konsisten menuju nominal Rp 100 miliar.

Nominal tersebut, didapat dari besaran pendaftaran haji Rp 25 juta dikalikan jumlah pendaftar.

Politisi PKS, Agustanto, pernah menyuarakan soal ini.

BACA JUGA:OJK-Kemendagri Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Menurutnya desentralisasi dana haji, sangat memungkinkan dilakukan.

Pemikiran ini, dilatari dengan niatan agar sebaran program-program pemerintah yang menggunakan kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BKPH yang merupakan lembaga non struktural di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat dilakukan di seluruh daerah.

"Tinggal lagi apakah desentralisasi penuh atau desentralisasi dengan skema-skema yang dirasionalisasikan pemerintah," kata dia.

"Langkah ini sangat mungkin dilakukan," terusnya menyeru.

BACA JUGA:Perusahaan Media Ditantang Adopsi Perkembangan Teknologi

Desentralisasi dana haji, kata dia, bakal memberikan implikasi yang sangat luas.

Khususnya daerah yang lazim dihadapkan dengan kasus laten; keterbatasan fiskal.

"Tinggal lagi peruntukannya, harus jelas. Supaya ga ngalor ngidul nantinya. Persis seperti DBH Sawit misalnya, peruntukannya kan jelas," ujarnya.

Di level elit, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan pernah bilang kerja Badan Pengelola KeuanganHaji (BPKH) menjadi perhatian publik.

Itu terjadi karena mengelola dana haji yang besar dan berasal dari jemaah.

BACA JUGA:Kominfo Dorong Riset dan Pengembangan Ekonomi Digital

Oleh karena itu, Jokowi, lugas mewanti-wanti agar BPKH hati-hati dalam mengelola dana jemaah haji.

"BPKH kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar," ungkap Jokowi, Selasa, 12 Desember 2023.

Wanti-wanti itu, lugas disampaikan Jokowi pada Pengarahan Rapat Kerja atau Raker serta Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji tahun lalu.

"Tadi disampaikan Pak Kepala BPKH, Rp 165 triliun. Gede banget, dana yang dikelola gede banget jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," pesannya kepada BPKH, serius.

BACA JUGA:Buka Bersama, PKS Apresiasi Caleg yang Telah Berjuang

Jokowi meminta agar dana umat diinvestasikan di tempat aman.

Jokowi mewanti-wanti jangan sampai dana umat diinvestasikan di tempat yang tidak jelas.

"Beliau sampaikan 75% diinvestasikan di SBSN ini alhamdulillah ini tempat aman, berada di BI, 2% di investasi langsung menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng hilang uangnya," ujarnya.

"Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu," lanjut Jokowi.

BACA JUGA:Koalisi Bersama Lawan Dengue Targetkan Nol Kematian pada 2030

Jokowi kembali menegaskan agar pengelolaan dana umat dijaga dengan hati-hati, mengedepankan prinsip syariah.

"Saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," tandasnya. (*)

39 ribu aset wakaf produktif, terbengkalai?                            radarutara.bacakoran.co - menukil dari paparan menteri ppn sekaligus bappenas, suharso manoarfa, terungkap, dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan.itu artinya, lebih dari 39 ribu aset produktif yang sudah tercatat oleh bwi, praktis perlu menjadi cermatan serius oleh bwi selaku pengelola wakaf nasional. kata politisi ppp itu, wakaf memiliki nilai strategis dalam mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan. "meskipun begitu, saya menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf produktif. karena dari 41.183 aset wakaf produktif, baru 1.659 lokasi yang dimanfaatkan," ungkap suharso manoarfa di laman instagramnya, dikutip minggu, 30 maret 2024.
baca juga:pelayanan adminduk lewat studi atau sehari tunggu jadi 
baca juga:buka bersama, pks apresiasi caleg yang telah berjuangwakaf menjadi bagian komponen sosial yang bersumber dari ummat, pengelolaannya kian memberikan kiprah positif dalam pembangunan nasional. namun patut didukung pula dengan semangat transparansi kepada publik serta memberikan imbasan luas mulai dari pembangunan sampai dengan sistem ekonomi syariah. layaknya zakat sampai dengan dana setoran haji, wakaf juga dikelola oleh organisasi yang memiliki kaitan secara langsung dalam pemerintah.wakaf juga dikelola secara profesional oleh badan wakaf indonesia atau bwi.
baca juga:hati-hati! ini hukum tukar uang baru untuk angpau lebaran? simak penjelasannya
baca juga:koalisi bersama lawan dengue targetkan nol kematian pada 2030dalam zakat dan wakaf impact forum 2024, ketua bwi, m nuh, turut mendorong kolaborasi untuk pembangunan nasional. inisiasi yang muncul pada 21 maret 2024 itu, turut melibatkan lintas sektor seperti kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional (kementerian ppn/bappenas), kementerian agama (kemenag) ri. dalam temu sekaligus penandatanganan kesepahaman bersama, mantan menteri pendidikan itu, mengatakan lintas pemangku kepentingan membahas strategi dan langkah konkret.khususnya, dalam memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang efektif.
baca juga:kemenkes waspadai kasus tb di indonesia yang meningkat
baca juga:ojk-kemendagri perkuat tim percepatan akses keuangan daerahdia menaruh harap, kesepakatan yang dihasilkan, membuka jalan menuju kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan lembaga amil zakat.tak hanya itu saja, kata dia, serta antar lembaga amil zakat, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat.dikatakannya, antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan satu kesatuan. tidak bisa dipisah-pisah. "...zakat, infaq, sedekah, dan wakaf ini satu kesatuan orientasinya untuk kemaslahatan," ungkap m nuh.
baca juga:perpadi puji gebrakan kementan menambah alokasi pupuk
baca juga:perusahaan media ditantang adopsi perkembangan teknologikemudian dia juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam upaya mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.senada, suharso juga mengatakan, posisi strategis pengelolaan wakaf dalam mendukung pembangunan. ditegaskanya, kementerian ppn/bappenas, mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang untuk kegiatan yang selaras dengan agenda pembangunan."kehadiran wakaf uang ini memiliki potensi strategis dalam menyukseskan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," terangnya.
baca juga:ekonomi digital akan buka 3,7 juta peluang pekerjaan baru di 2025
baca juga:kominfo dorong riset dan pengembangan ekonomi digitalmeski begitu, penyelenggaraan yang profesional serta mengedepankan semangat akuntabilitas, juga sangat penting sebagai pertanggungjawaban moril dan kepada publik. optimalisasi pengelolaan wakaf, kata dia, menuntut profesionalisme nazhir dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. selain paham agama, kata dia, seorang nazhir mesti memahami bahkan ahli dalam manajemen keuangan.menteri keuangan, sri mulyani, juga sudah berkali-kali menyerukan potensi ekonomi syariah yang sangat potensial diperankan indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.
baca juga:pelayanan adminduk lewat studi atau sehari tunggu jadi 
baca juga:buka bersama, pks apresiasi caleg yang telah berjuang"penyelarasan wakaf uang dengan agenda pembangunan nasional, dapat dimulai dengan sinkronisasi data sasaran program wakaf untuk masyarakat miskin dengan data regsosek," terang suharso menyeru."kita semua bisa berkolaborasi dalam menuntaskan lokus-lokus wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah kemiskinan ekstrim atau kampung ziswaf," terusnya lagi menegas.strategisnya pembangunan nasional lewat optimalisasi himpunan dana ummat, juga mulai menyeruak di daerah soal desentralisasi dana haji.seruan itu, menginisiasi pengelolaan dana haji secara mandiri berbasis daerah. salah satunya muncul di kabupaten bengkulu utara seruan ini.
baca juga:hati-hati! ini hukum tukar uang baru untuk angpau lebaran? simak penjelasannya
baca juga:koalisi bersama lawan dengue targetkan nol kematian pada 2030salah satunya di kabupaten bengkulu utara (bu) saja, per 31 oktober 2023, setoran haji. jika dihitung dengan total jumlah pendaftar, ditemukan angka nyaris tembus rp 85 miliar. update tahun 2024, angkanya konsisten menuju nominal rp 100 miliar. nominal tersebut, didapat dari besaran pendaftaran haji rp 25 juta dikalikan jumlah pendaftar.politisi pks, agustanto, pernah menyuarakan soal ini.
baca juga:kemenkes waspadai kasus tb di indonesia yang meningkat
baca juga:ojk-kemendagri perkuat tim percepatan akses keuangan daerahmenurutnya desentralisasi dana haji, sangat memungkinkan dilakukan. pemikiran ini, dilatari dengan niatan agar sebaran program-program pemerintah yang menggunakan kelolaan badan pengelola keuangan haji (bpkh).bkph yang merupakan lembaga non struktural di bawah kementerian keuangan (kemenkeu), dapat dilakukan di seluruh daerah. "tinggal lagi apakah desentralisasi penuh atau desentralisasi dengan skema-skema yang dirasionalisasikan pemerintah," kata dia."langkah ini sangat mungkin dilakukan," terusnya menyeru.
baca juga:perpadi puji gebrakan kementan menambah alokasi pupuk
baca juga:perusahaan media ditantang adopsi perkembangan teknologidesentralisasi dana haji, kata dia, bakal memberikan implikasi yang sangat luas. khususnya daerah yang lazim dihadapkan dengan kasus laten; keterbatasan fiskal. "tinggal lagi peruntukannya, harus jelas. supaya ga ngalor ngidul nantinya. persis seperti dbh sawit misalnya, peruntukannya kan jelas," ujarnya. di level elit, presiden joko widodo atau jokowi, bahkan pernah bilang kerja badan pengelola keuanganhaji (bpkh) menjadi perhatian publik.itu terjadi karena mengelola dana haji yang besar dan berasal dari jemaah.
baca juga:ekonomi digital akan buka 3,7 juta peluang pekerjaan baru di 2025
baca juga:kominfo dorong riset dan pengembangan ekonomi digitaloleh karena itu, jokowi, lugas mewanti-wanti agar bpkh hati-hati dalam mengelola dana jemaah haji."bpkh kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? karena mengelola dana haji dengan jumlah besar," ungkap jokowi, selasa, 12 desember 2023. wanti-wanti itu, lugas disampaikan jokowi pada pengarahan rapat kerja atau raker serta milad ke-6 badan pengelola keuangan haji tahun lalu."tadi disampaikan pak kepala bpkh, rp 165 triliun. gede banget, dana yang dikelola gede banget jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di bpkh," pesannya kepada bpkh, serius.
baca juga:pelayanan adminduk lewat studi atau sehari tunggu jadi 
baca juga:buka bersama, pks apresiasi caleg yang telah berjuangjokowi meminta agar dana umat diinvestasikan di tempat aman. jokowi mewanti-wanti jangan sampai dana umat diinvestasikan di tempat yang tidak jelas."beliau sampaikan 75% diinvestasikan di sbsn ini alhamdulillah ini tempat aman, berada di bi, 2% di investasi langsung menurut saya juga masih aman. jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng hilang uangnya," ujarnya."ingat jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu," lanjut jokowi.
baca juga:hati-hati! ini hukum tukar uang baru untuk angpau lebaran? simak penjelasannya
baca juga:koalisi bersama lawan dengue targetkan nol kematian pada 2030jokowi kembali menegaskan agar pengelolaan dana umat dijaga dengan hati-hati, mengedepankan prinsip syariah."saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan