Sikapi Status Jalan Harus Serius. Ini Dampaknya...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:14

Salah satu titik jalan Urai - Ketahun yang merupakan eks Jalinbar Bengkulu Utara yang mesti disikapi secara serius.-Radar Utara/M Ardhi-

Beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata Mardi. Dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat.

Nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.

"Baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. Tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya.

Kerusakan infrastruktur massif di eks jalan negara yang membentang di Desa Urai Kecamatan Ketahun serta Desa Selolong, Air Lakok, Serangan sampai dengan Bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini.

Dikhawatirkan, ketika menjadi ruas pengalihan arus sementara, kerusakan yang terjadi akan kian parah.

Hal itu dilugas Kades Urai, Nodi Heryanda, yang mengatakan persoalan di jalan bawah saat ini adalah perlunya penegasan status jalan.

"Menjadi penting, persoalan ini dibicarakan langsung dulu oleh bawai ke masing-masing desa. Jadi kami ini bukan melarang. Tapi kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman, dirinya berharap tidak terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Versinya, angkutan niaga yang melintas bukan hanya batubara saja. Masih banyak moda niaga lainnya.

Dia berpendapat, ketika dilakukan pembahasan di tingkat kabupaten, sedianya asosiasi niaga lain harusnya hadir.

sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya...                             radarutara.bacakoran.co - ketidakjelasan status jalan urai-ketahun, harus diksikapi secara serius. 
efek domino persoalan sosial yang timbul gegara tidak jelasnya status eks jalinbar di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu itu, mengancam nadi ekonomi di barat sumatera.  
salah satu rencana strategis atau renstra pemerintah dalam paket kebijakan apbn di ruas ini, sejak 2022 lalu hingga tahun ini tak kunjung terlaksana.  
padahal, proyek tahun jamak atau multiyears yakni penggantian jembatan urai kecil di desa giri kencana.
baca juga: bangun off-take dan reservoir, bangunan ilegal dibongkar
baca juga:siap-siap, razia 14 dimulai hari ini
kemudian, penggantian lantai jembatan serangai di desa paninjau dan jembatan air limas di desa pinang raya kecamatan pinang raya, mesti selesai november 2024 ini.
pantauan di lapangan, riak-riak penolakan mengatasnamakan masyarakat, terlontar lugas dalam sosialisasi yang digelar satuan kerja atau satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu. 
rapat yang dihadiri lintas sektor itu, deadlock. sehingga pelaksana proyek, juga belum melugas rencana pengerjaan paket kegiatan yang didanai apbn itu. 
masyarakat yang bakal menjadi laluan utama, dalam rencana pengalihan arus sementara yakni meliputi desa urai di wilayah kecamatan ketahun.
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
kemudian desa bintunan, selolong, serangai dan air lakok yang berada di wilayah kecamatan batiknau, menolak.
penolakan itu, khususnya kepada moda angkutan batubara. secara eksplisit, angkutan emas hitam itu, dicap sebagai perusak jalan. 
pantauan ru, moda angkutan niaga dengan tonase di atas 10 ton, juga masih ada selain batubara yang mendominasi. 
pengangkut crude palm oil atau cpo, contohnya, rerata memiliki bobot di atas 18 ton dalam satu angkutannya. 
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
belum lagi angkutan lainnya, seperti pengangkut material sampai dengan kebutuhan pokok yang bakal terimbas. 
secara empiris, penolakan masyarakat juga cukup lumrah. ada beberapa titik dalam sepanjang 20 kilometer, memang nyaris amblas seluruh badan jalannya. 
ulah oknum tak bertanggungjawab juga sempat menjadi keluhan pelintas, ketika terjadi aksi para pak ogah yang meminta sejumlah nominal. 
polres bengkulu utara juga pernah mencokok beberapa aktornya. tapi kemudian dilepas. sikap polisi saat itu, masih menjalankan operasi cooling system jelang pemilu. 
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
baca juga:disnakertrans bengkulu utara bakal turunkan tim ke pt air muring
tapi teranyar, polisi sudah mengultimatum, bakal mencokok pelaku-pelaku aksi pungutan liar di ruas jalan alternatif itu.  
sebelumnya, camat batiknau, alamsyah, se, yang kantornya ditumpangi satker pupr untuk sosialisasi yang menjumpa penolakan masyarakat, mengatakan bakal berkoordinasi ke daerah. 
"kita sudah himpun setiap aspirasi dalam rapat tempo hari di kecamatan. prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penuh agar proyek strategis nasional itu berjalan sesuai dengan timeline," kata alamsyah. 
dalam rapat yang deadlock itu, komposan rapat meminta kendala hingga mengancam laju proyek strategis, segera disikapi dengan konsolidasi terukur. 
baca juga:polisi cek harga sembako di pasar, begini hasilnya...
baca juga:faktor lingkungan kumuh, 80 warga mukomuko dinyatakan positif dbd
salah satunya dibawa ke kabupaten, untuk mendapatkan solusi dalam pengambilan kebijakan. mengingat, tenggat waktu anggaran yang terus berjalan. 
secara jadwal, tiga kegiatan yang kalau ditotal memakan waktu lebih dari 6 bulan itu, harus rampung setidak-tidaknya november 2024.    
menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
baca juga: bangun off-take dan reservoir, bangunan ilegal dibongkar
baca juga:siap-siap, razia 14 dimulai hari ini
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
kerusakan infrastruktur massif di eks jalan negara yang membentang di desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini. 
dikhawatirkan, ketika menjadi ruas pengalihan arus sementara, kerusakan yang terjadi akan kian parah. 
hal itu dilugas kades urai, nodi heryanda, yang mengatakan persoalan di jalan bawah saat ini adalah perlunya penegasan status jalan. 
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
"menjadi penting, persoalan ini dibicarakan langsung dulu oleh bawai ke masing-masing desa. jadi kami ini bukan melarang. tapi kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat," ungkapnya. 
ketua asosiasi pengusaha batubara (apbb) provinsi bengkulu, sutarman, dirinya berharap tidak terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan transportasi darat. 
versinya, angkutan niaga yang melintas bukan hanya batubara saja. masih banyak moda niaga lainnya. 
dia berpendapat, ketika dilakukan pembahasan di tingkat kabupaten, sedianya asosiasi niaga lain harusnya hadir.
baca juga:disnakertrans bengkulu utara bakal turunkan tim ke pt air muring
baca juga:polisi cek harga sembako di pasar, begini hasilnya...
pantauan ru, asosiasi niaga yang hadir dalam rapat kemarin hanya apbb. asosiasi transportasi yang diundang tidak hadir hingga paripurna acara. 
bahkan soal kompensasi dalam format fiskal, sudah siap dilakukan pihaknya pada tahun lalu, ketika dilakukan pengalihan arus sementara. 
tapi instrumen regulasi yang mesti dilalui, menyebabkan proses yang tidak sederhana. 
sementara, untuk memberikan kompensasi langsung, sesuai arahan kepala daerah ini, kata sutarman, saat dirinya memberikan laporan persoalan yang terjadi, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih anggaran.
baca juga: hasil pemetaan kbp, ini bahasa dan dialek yang dimiliki bengkulu
baca juga: bangun off-take dan reservoir, bangunan ilegal dibongkar
"makanya waktu itu tidak jadi. dan kami pun waktu itu siap mendukung fiskal untuk perbaikan, tapi juga dihadapkan dengan regulasi yang tidak mudah. waktu itu nilainya mencapai 1 miliaran. tapi karena tidak jadi, karena tidak bisa begitu saja mencampur aduk anggaran, uang itu kami kembalikan lagi ke anggota asosiasi," bebernya.
lebih jauh, sutarman menerangkan, persoalan ini sudah menjadi obyek bincang apbb bahkan sampai dengan 5 gubernur bengkulu, sejak jaman hasan zen. 
akan tetapi, kata dia, persoalannya tidak pernah mendapatkan tindaklanjut secara teknis yang representatif. 
padahal, terus dia, tidak sedikit partisipasi binis batubara di daerah setiap tahunnya. tidak kurang dari rp 4 triliun, batubara menyokong fiskal di daerah. 
baca juga:siap-siap, razia 14 dimulai hari ini
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
"salah satu persoalan kita saat ini adalah kelas jalan," ungkapnya. 
untuk diketahui, kelas jalan di pemprov bengkulu saat ini berkualifikasi kelas iii. 
kondisi itu, menyebabkan sumbu muatan terbet mestinya tidak boleh lebih dari 8 ton.  
sebelumnya, diterangkan kepala satker, tendi hardianto,st,mt, mengatakan bakal melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan urai kecil di desa giri kencana.
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
selain itu, penggantian lantai jembatan serangai di desa paninjau dan jembatan air limas di desa pinang raya kecamatan pinang raya. 
"....arus lalu lintas di ruas jalan ketahun – desa air limas – bintunan akan ditutup," dikutip dari surat resminya. 
"sementara dan dialihkan ke ruas jalan ketahun – bintunan (jalan lama)," begitu bunyi penjelasan.
begitu arah bunyi surat tertanggal 26 februari 2024 dengan nomor : ps.03.01-bb25/satker-pjn.i/239 dengan tujuan bupati bengkulu utara. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan