AWAS! Jangan Sampai Terjerat Kasus Hukum, Desa Harus Lakukan Ini

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 29 Feb 2024 - 21:05

AWAS! Jangan Sampai Terjerat Kasus Hukum, Desa Harus Lakukan Ini-wonosari.kendalkab.go.id-

Selanjutnya, masih Gungun, draft atau rancangan Perdes itu bisa diteruskan ke pemerintah kecamatan dan kepada pihak Kemenkumham perwakilan di Provinsi Bengkulu.

"Jadi sekarang tidak melalui Kabag Hukum di kabupaten lagi. Draft yang sudah dibuat desa diteruskan ke Kemenkumham perwakilan di Provinsi. Selanjutnya tim di Kemenkumham, itu yang akan mengkaji dan memutuskan apakah draft Perdes yang dibuat oleh desa, itu sudah layak atau belum," ujarnya.

"Setelah dinyatakan layak oleh pihak yang berkompeten di Kemenkumham maka produk Perdes itu akan dikembalikan ke daerah dan desa. Selanjutnya produk Perdes, itu baru akan dinyatakan sah dan bisa diaplikasikan oleh desa," demikian Gungun.

Seperti dirilis Radarutarabacakoran.co sebelumnya. Kapolsek Putri Hijau, Iptu Achmad Nizar, SIK, MH menegaskan, segala bentuk aktivitas yang berbentuk pungutan (uang) harus di dasari oleh dasar hukum yang jelas atau legal.

Apabila pungutan yang dijalankan tidak didasari oleh peraturan yang jelas maka kata Kapolsek, pungutan tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar (Pungli) atau pemerasan.

"Setiap pungutan, harus ada dasar hukumnya," tegas Kapolsek.

Di sisi lain, Kapolsek juga menyinggung soal pungutan yang berlangsung di lingkungan desa.

Konkretnya kata Kapolsek, setiap desa memiliki hak dan kewenangan untuk menerima dan mengelola pungutan dari setiap kegiatan yang berlangsung di lingkungan desa.

Baik itu pungutan yang bersumber dari surat jual beli tanah maupun bersumber lainnya.

Akan tetapi ditegaskan oleh Kapolsek, pungutan yang dilakukan oleh desa itu harus didasari oleh peraturan desa (Perdes).

"Kalau tidak ada Perdes-nya, itu sama saja dengan Pungli atau Pemerasan," jelasnya.

awas! jangan sampai terjerat kasus hukum, desa harus lakukan ini                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - camat putri hijau, ahmadi melalui kasi pemerintahan, gungun gunawan, mengakui bahwa di ta 2024 ini. 
pihaknya tengah mendorong desa-desa di wilayah kerjanya untuk membuat produk peraturan desa (perdes). 
gungun menilai, pembuatan perdes oleh desa-desa ini dinilai urgen dan menjadi kebutuhan desa. 
khususnya, sebagai bahan atau dasar desa dalam menegakkan peraturan di lingkungan desa hingga mengelola sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa.
"perdes yang dimiliki desa selama ini baru berupa draft atau rancangan. belum ada perdes yang mengikat atau benar-benar legal sebagai dasar desa dalam menegakkan peraturan atau mengelola kegiatan seperti pungutan yang masuk ke pendapatan asli desa (pades) dan lain sebagainya. sehingga penting bagi desa untuk memiliki perdes," tegas gungun.
baca juga:pilkades serentak 2025, pj kades harus siapkan ini...
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
dengan memiliki perdes maka kata gungun, desa akan memiliki kewenangan penuh yang tidak bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. 
artinya, segala bentuk penegakkan aturan atau kegiatan yang dikelola oleh desa nantinya bisa dipertanggungjawabkan.
"contohnya seperti pungutan pasar dan pungutan lain yang dikelola oleh desa. itu kalau tidak ada perdesnya sama dengan pungli atau perbuatan melawan hukum. nah, kita tidak ingin niat baik desa itu justru dianggap perbuatan melawan hukum. sehingga hari ini kita mendorong seluruh desa untuk membuat dan memiliki perdes sebagai dasar hukum kegiatan mereka," ungkapnya.
tahapan pembuatan perdes kata gungun, bisa diawali oleh desa dengan melibatkan lembaga bpd. 
dari musyawarah yang dilakukan oleh bpd dan desa itu maka nantinya akan lahir sebuah draft atau rancangan perdes. 
baca juga: perencanaan pembangunan desa bisa jadi temuan bpkp, jika...
baca juga: tanpa perdes, biaya surat jual beli tanah = pungli
selanjutnya, masih gungun, draft atau rancangan perdes itu bisa diteruskan ke pemerintah kecamatan dan kepada pihak kemenkumham perwakilan di provinsi bengkulu.
"jadi sekarang tidak melalui kabag hukum di kabupaten lagi. draft yang sudah dibuat desa diteruskan ke kemenkumham perwakilan di provinsi. selanjutnya tim di kemenkumham, itu yang akan mengkaji dan memutuskan apakah draft perdes yang dibuat oleh desa, itu sudah layak atau belum," ujarnya.
"setelah dinyatakan layak oleh pihak yang berkompeten di kemenkumham maka produk perdes itu akan dikembalikan ke daerah dan desa. selanjutnya produk perdes, itu baru akan dinyatakan sah dan bisa diaplikasikan oleh desa," demikian gungun.
seperti dirilis radarutarabacakoran.co sebelumnya. kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh menegaskan, segala bentuk aktivitas yang berbentuk pungutan (uang) harus di dasari oleh dasar hukum yang jelas atau legal. 
apabila pungutan yang dijalankan tidak didasari oleh peraturan yang jelas maka kata kapolsek, pungutan tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar (pungli) atau pemerasan.
baca juga:beruang muncul dan gegerkan warga suka makmur, begini kata bksda
baca juga:rancangan anggaran biaya fisik bangunan desa wajib libatkan ktd
"setiap pungutan, harus ada dasar hukumnya," tegas kapolsek.
di sisi lain, kapolsek juga menyinggung soal pungutan yang berlangsung di lingkungan desa. 
konkretnya kata kapolsek, setiap desa memiliki hak dan kewenangan untuk menerima dan mengelola pungutan dari setiap kegiatan yang berlangsung di lingkungan desa. 
baik itu pungutan yang bersumber dari surat jual beli tanah maupun bersumber lainnya. 
akan tetapi ditegaskan oleh kapolsek, pungutan yang dilakukan oleh desa itu harus didasari oleh peraturan desa (perdes).
baca juga: bansos beras 10 kg bikin kades pusing. ini penyebabnya...
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
"kalau tidak ada perdes-nya, itu sama saja dengan pungli atau pemerasan," jelasnya.
ditambahkan kapolsek, bahwa produk perdes yang digunakan oleh desa dalam menerima atau mengelola pungutan juga harus perdes yang benar-benar sudah melalui pengesahan dari pihak terkait.
"kalau perdes-nya masih berupa draft atau rancangan, itu belum legal," imbuhnya.
lebih jauh, kapolsek mengimbau, setiap kegiatan pungutan yang berlangsung, sebaiknya memiliki dasar hukum yang jelas. 
pasalnya, ketika pungutan yang berlangsung tidak memiliki dasar hukum yang legal maka lanjut kapolsek, pungutan tersebut bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
baca juga:pilkades serentak 2025, pj kades harus siapkan ini...
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
"sebaiknya, semua kegiatan pungutan yang dijalankan harus memiliki dasar hukum yang legal. karena pungutan yang tidak di dasari oleh aturan sama dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada pungli atau pemerasan," demikian kapolsek. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan