Rancangan Anggaran Biaya Fisik Bangunan Desa Wajib Libatkan KTD

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:07

Rancangan Anggaran Biaya Fisik Bangunan Desa Wajib Libatkan KTD-dispmd.bulelengkab.go.id-

Lebih jauh, Marius menambahkan, penggunaan jasa konsultan ini bisa dibiayai oleh desa dengan presentase tidak boleh lebih tiga persen dari nilai total belanja barang.

"Anggaran yang digunakan untuk jasa konsultan tidak boleh lebih dari 3 persen dari total belanja barang dan upah," demikian Marius.

Seperti diketahui, sejumlah desa di Ketrina atau Ketahun, Putri Hijau, Napal Putih, Ulok Kupai, Marga Sakti Sebelat dan Pinang Raya.

Saat ini, tengah menantikan realisasi dana desa atau DD dan Anggaran Dana Desa atau ADD dengan harapan dapat segera dicairkan untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan dalam Musdes tahun lalu.

Meski masih terdapat sejumlah desa yang belum menuntaskan proposal pengajuan atau usulan, namun dipastikan sebagian besar desa telah siap menerima kucuran ADD dan DD baik secara administratif maupun realisasi di lapangan.

Hanya saja, disebabkan beberapa kendala teknis yang menyangkut sistem serta birokrasi pemerintah di tingkat Kabupaten, hingga akhir Bulan Februari ini, ADD dan DD belum mampu terserap oleh desa.

Dikabarkan sebelumnya, Camat Pinang Raya, M Irfan, S.Sos memastikan, bahwa usulan pencairan terhadap anggaran ADD di tahap I TA 2024 sedang berproses di tingkat kabupaten.

Camat mengaku optimis, pada awal bulan Maret 2024 mendatang. Masing-masing desa sudah bisa menerima dana transfer dan melaksanakan pencairan ADD-nya.

"Sedang diproses ditingkat kabupaten. Mudah-mudahan awal Maret nanti, sudah bisa cair," ungkap Camat.

Diakui Camat, lambatnya proses pencairan terhadap anggaran ADD, membuat kebutuhan desa terhambat khususnya dalam merealisasikan pembayaran Siltap hingga honor lainnya yang bersumber dari ADD.

"Kita akui pembayaran Siltap mengalami keterlambatan, tapi yakinlah dalam waktu dekat ini anggaran tersebut akan segera diterima oleh desa," tegasnya.

rancangan anggaran biaya fisik bangunan desa wajib libatkan ktd                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - dijelaskan dan dipaparkan dalam pembuatan desain dan rancangan anggaran biaya atau rab pembangunan fisik atau infrastruktur. 
seluruh desa diamanatkan oleh permendes untuk melibatkan kader tekhnis desa atau ktd, bukan malah memprioritaskan pihak ketiga atau jasa konsultan. 
peran ktd dalam pembangunan infrastruktur desa sangat penting karena pola pembangunan yang dilaksanakan oleh desa bersifat swakelola. 
dan pemerintah berharap alokasi anggaran dana desa atau dd yang diterima dan dikelola desa, harus berputar di desa.
"sudah diatur di dalam permendes bahwa dalam pembuatan desain dan rab pembangunan fisik desa harus mengandeng ktd," tegas salah satu tenaga pendamping lokal desa kecamatan pinang raya, marius.
baca juga: bansos beras 10 kg bikin kades pusing. ini penyebabnya...
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
dikatakan marius, desa bisa saja mengandeng atau menggunakan peran pihak ketiga atau konsultan apabila dibutuhkan. 
"artinya, kalau bangunan yang akan dibuat desa hanya berupa infrastruktur dasar, desa cukup menggunakan ktd dan tidak perlu konsultan. tapi kalau bangunan yang dibuat berupa konstruksi yang bersifat teknis dan membutuhkan tenaga ahli maka desa bisa menggunakan jasa konsultan," terangnya.
penggunaan jasa konsultan pun, kata marius, harus memenuhi kualifikasi alias tidak boleh asal-asalan. 
dimana, pihak ketiga atau konsultan yang akan digunakan jasanya oleh desa harus benar-benar profesional di bidangnya.
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
"konsultan yang akan digunakan juga harus memenuhi kualifikasi. kualifikasi yang dimaksud artinya, kompetensi yang dimiliki harus sesuai bidangnya dan harus memiliki sertifikasi yang diakui. artinya punya skill saja tidak cukup, skill yang dimiliki juga harus diperkuat dengan sertifikat yang menyatakan yang bersangkutan berkompeten di bidangnya," pungkasnya.
lebih jauh, marius menambahkan, penggunaan jasa konsultan ini bisa dibiayai oleh desa dengan presentase tidak boleh lebih tiga persen dari nilai total belanja barang.
"anggaran yang digunakan untuk jasa konsultan tidak boleh lebih dari 3 persen dari total belanja barang dan upah," demikian marius. 
seperti diketahui, sejumlah desa di ketrina atau ketahun, putri hijau, napal putih, ulok kupai, marga sakti sebelat dan pinang raya. 
baca juga: berproses di kabupaten, berharap awal maret cair. ini prioritas wajib dana desa...
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
saat ini, tengah menantikan realisasi dana desa atau dd dan anggaran dana desa atau add dengan harapan dapat segera dicairkan untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan dalam musdes tahun lalu. 
meski masih terdapat sejumlah desa yang belum menuntaskan proposal pengajuan atau usulan, namun dipastikan sebagian besar desa telah siap menerima kucuran add dan dd baik secara administratif maupun realisasi di lapangan. 
hanya saja, disebabkan beberapa kendala teknis yang menyangkut sistem serta birokrasi pemerintah di tingkat kabupaten, hingga akhir bulan februari ini, add dan dd belum mampu terserap oleh desa. 
dikabarkan sebelumnya, camat pinang raya, m irfan, s.sos memastikan, bahwa usulan pencairan terhadap anggaran add di tahap i ta 2024 sedang berproses di tingkat kabupaten. 
baca juga:alhamdulillah...spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
camat mengaku optimis, pada awal bulan maret 2024 mendatang. masing-masing desa sudah bisa menerima dana transfer dan melaksanakan pencairan add-nya.
"sedang diproses ditingkat kabupaten. mudah-mudahan awal maret nanti, sudah bisa cair," ungkap camat.
diakui camat, lambatnya proses pencairan terhadap anggaran add, membuat kebutuhan desa terhambat khususnya dalam merealisasikan pembayaran siltap hingga honor lainnya yang bersumber dari add. 
"kita akui pembayaran siltap mengalami keterlambatan, tapi yakinlah dalam waktu dekat ini anggaran tersebut akan segera diterima oleh desa," tegasnya.
baca juga: bansos beras 10 kg bikin kades pusing. ini penyebabnya...
baca juga:bukan karena anggaran, ini penyebab tim sepak bola bengkulu tak ikut pon
di sisi lain, camat, tetap meminta kepada seluruh jajaran aparatur desa di wilayah kerjanya untuk tidak menjadikan soal atas molornya penyaluran add di tahap i ta 2024 saat ini. 
"tolong tetap jalankan tugas sebagaimana mestinya, bagai mana pun pelayanan terhadap masyarakat dan jalannya roda pemerintah di desa harus tetap berjalan seperti biasanya," demikian camat.
sementara itu, penyaluran dana desa atau dd pada ta 2024 ini akan dilaksanakan sebanyak dua tahap. 
khusus desa berstatus mandiri, penyaluran dd akan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan presentase pencairan di tahap i sebesar 60 persen dan tahap ii sebesar 40 persen. 
sedangkan untuk desa yang belum berstatus mandiri juga sama, penyaluran akan dilaksanakan sebanyak dua kali yakni dengan presentase 40 persen tahap i dan 60 persen tahap ii.
baca juga: stabilitas harga beras, pemkab dan kodim bakal buka pasar murah
baca juga:pemilu 2024, dpc ppp benteng tempuh upaya hukum terkait hal ini
"khusus dd akan dicairkan atau disalurkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran," ungkap camat ketahun, nasri, s.pd melalui kasi pmd, puji widodo.
terlepas mekanisme tersebut, kata puji, yang terpenting desa dapat memprioritaskan realisasi atau pelaksanaan beberapa program yang menjadi atensi pemerintah pusat kepada desa. 
beberapa program atensi yang dimaksud meliputi program ketahanan pangan, penanganan stunting hingga penyaluran program blt-dd.
"pencairan tahap i nanti minimal bisa digunakan untuk merealisasikan program ketahanan pangan, penanganan stunting hingga penyaluran blt-dd. ketiga program ini penting untuk direalisasikan di tahap awal karena output dari pelaksanaan program tersebut akan memberi dampak positif langsung kepada masyarakat," pintanya.
lebih jauh, puji belum mengetahui persis berapa total kpm program blt-dd di seluruh wilayah kerjanya. 
baca juga: februari hampir habis, 27 desa diminta tuntaskan apbdes 2024
baca juga: mutasi pejabat, edwar samsi: optimalisasi capaian program
namun puji, optimis, jumlah kpm blt-dd di masing-masing desa tahun ini akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
"secara detail kami belum mengetahui, tapi yang jelas jumlah kpm blt-dd di setiap desa tahun ini akan banyak turun dibanding tahun sebelumnya. intinya kami berharap, kapan pun anggaran untuk blt-dd itu dialokasikan ke desa, kami minta segera direalisasikan oleh desa kepada masing-masing kpm yang berhak menerimanya," demikian puji. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan