Bupati Mian Siap Pertahankan WTP Kali Ketujuh

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 04 Feb 2024 - 21:21

Bupati Bengkulu Utara, Ir H Mian-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Untuk hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Utara telah menyelesaikan seluruh tindaklanjut rekomendasi sebanyak 91,39 persen.

Hal ini menunjukan, komitmen Pemda BU untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak ada pembiaran dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah.

Sektor hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, daerah ini mendapatkan skor sebesar 74,21. Angka tersebut, meningkat 1,59 % dari tahun 2022.

Angka tersebut sekaligus menunjukan, adanya peningkatan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Masih dalam desain pencegahan rasuah penyelenggaran birokrasi, tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2023 daerah ini tuntas 100 persen yang pelaporannya melalui aplikasi e LHKPN.

Tertib pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ini, menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara, menjadi kunci, agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

Disampingi itu, capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemkab Bengkulu Utara juga naik level: dari level 2 menjadi level 3.

Kerja ini menunjukan, adanya peningkatan peran inspektorat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan (froud).

Prestasi lainnya adalah hasil pemeringkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2023. Angka penilaianya juga mengalami kenaikan 3,43 dari Tahun 2022.

Atas kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara meraih posisi ke empat terbaik se-Provinsi Bengkulu, dengan nilai indeks 82 persen atau masuk kategori zona hijau/Terjaga. Tahun 2022 angkanya 78.57 persen.

bupati mian siap pertahankan wtp kali ketujuh                            radarutara.bacakoran.co - mempertahankan kinerja apik dengan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) enam kali berturut-turut, tengah menjadi fokus pemda bengkulu utara untuk kembali meraihnya kali ketujuh. 
untuk diketahui, sajian atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) pemda bu  tahun anggaran 2023, kini tengah diaudit badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu. 
menilik sektor pengendalian intern di pemda bu turut mendapati catatan apiknya. 
diketahui, dalam laporan capaian kinerja inspektorat bu tahun 2023 terdiri dari lima kategori area intervensi yang turut memberikan skor terhadap kinerja pemerintah daerah. 
baca juga: bahas operasi gi arga makmur akhir juni 
baca juga:ditilep tersangka, duit spp tak kunjung dikembalikan ke negara
area intervensi itu diantaranya : pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (tlhp) bpk ri, survei penilaian integritas (spi) komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
selanjutnya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) kpk, capaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dan monitoring center for prevention (mcp) kpk. 
rincian pencapaian kinerja kabupaten bengkulu utara ta. 2023 melalui inspektorat kabupaten bengkulu utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

dari hasil evaluasinya, kabupaten bengkulu utara menjadi yang terbaik dengan menempati posisi pertama se-provinsi bengkulu.  
baca juga:perkembangan kehidupan nelayan jadi fokus pemprov bengkulu
baca juga:teman alumni smp bertanya soal jalan, sujono: saya sebenarnya malu
obyek penilaiannya meliputi kriteria tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk tahun 2023, survei penilaian integritas dan tertib lhkpn.
untuk hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk tahun 2023, kabupaten bengkulu utara telah menyelesaikan seluruh tindaklanjut rekomendasi sebanyak 91,39 persen. 
hal ini menunjukan, komitmen pemda bu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak ada pembiaran dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah. 
sektor hasil survei penilaian integritas tahun 2023, daerah ini mendapatkan skor sebesar 74,21. angka tersebut, meningkat 1,59 % dari tahun 2022. 
baca juga:waspada banjir, pantau debit air sungai. begini pesan kapolsek ketahun..
baca juga:dp2kbp3a bakal dampingi korban fitnah, kekerasan dan asusila
angka tersebut sekaligus menunjukan, adanya peningkatan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di kabupaten bengkulu utara.
masih dalam desain pencegahan rasuah penyelenggaran birokrasi, tingkat kepatuhan lhkpn tahun 2023 daerah ini tuntas 100 persen yang pelaporannya melalui aplikasi e lhkpn. 
tertib pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ini, menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. 
asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara, menjadi kunci, agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.
baca juga:kenaikan gaji pns 8 persen, pemerintah mukomuko tunggu petunjuk pusat
baca juga:pr berat genjot produksi beras bengkulu utara
disampingi itu, capaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) pemkab bengkulu utara juga naik level: dari level 2 menjadi level 3. 
kerja ini menunjukan, adanya peningkatan peran inspektorat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan (froud).
prestasi lainnya adalah hasil pemeringkatan monitoring center for prevention (mcp) kpk ri tahun 2023. angka penilaianya juga mengalami kenaikan 3,43 dari tahun 2022.
atas kondisi ini, pemerintah kabupaten bengkulu utara meraih posisi ke empat terbaik se-provinsi bengkulu, dengan nilai indeks 82 persen atau masuk kategori zona hijau/terjaga. tahun 2022 angkanya 78.57 persen. 
baca juga:realisasi apbd 2023 bengkulu utara dibongkar 
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
dengan artian, menunjukan peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten bengkulu utara dan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
bupati bu ir h mian, menyampaikan terima kasihnya kepada direktorat supervisi dan koordinasi kpk, direktorat pencegahan kpk, bpk ri perwakilan provinsi bengkulu dan bpkp pusat, atas hasil evaluasi kinerja inspektorat kabupaten bengkulu utara tahun 2023. 
"apresiasi juga saya sampaikan atas capaian laporan 100 persen lhkpn. pencapaian ini merupakan bentuk komitmen pemkab bu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tingkatan organisasi eksekutif, legislatis atas wilayah lapor tahun 2022," terangnya. 
raihan prestasi itu, lanjut bupati mian, diharapkan terus dipertahankan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari risiko korupsi. 
baca juga:dpk bengkulu wujudkan perpustakaan ramah pengunjung
baca juga: diserbu aspirasi saat reses, yurman hamedi: masih banyak pr besar kita
oleh karenanya, ia berharap dalam bekerja agar jajarannya tetap menjunjung nilai-nilai integritas. 
bupati juga mengutarakan, agar jajaran apip kabupaten bengkulu utara memaknai peningkatan level ini, bukan hanya sekadar tingkatan penilaian. 
jauh lebih penting dari itu, kata dia, adalah diikuti dengan peningkatan kompetensi, wawasan, integritas, dan independensi. 
"sehingga keberadaan apip bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di kabupaten bengkulu utara," wejangnya. 
baca juga: ihsan fajri turun ke dapil, aspirasi didominasi persoalan infrastruktur
baca juga: reses ke suka mulya, anggota dewan ini bermandikan keringat
catatan apik sampai dengan prestasi yang telah diraih, bupati juga berharap seluruh satker mendukung komitmen kembali mempertahankan kerja apik dengan opini wtp. 
untuk diketahui, di bawah pemerintahannya bersama dengan wabup arie septia adinata, se, map, pemda bu sudah enam kali berturut-turut mendapatkan opini tertinggi ini atas penyajian laporan keuangan pemerintah oleh bpk.
"tentunya optimisme untuk mempertahankan wtp kali ketujuh, juga merupakan satu hal yang patut diperjuangkan dengan kerja-kerja apik seluruh satker," ungkapnya. 
sejalan dengan penguatan tupoksi yang turut dilakukan oleh daerah. inspektur inspektorat bu, nopri anto silaban,se,m.si, terus melakukan penguatan di sisi internal. 
inspektur, nopri anto silaban, se.m.si-radar utara/ benny siswanto -
baca juga:strategi inovatif disiapkan pemprov bengkulu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
baca juga: komitmen pemprov bengkul dalam menumbuhkan peternak produktif
mulai dari pakta integritas yang menjadi sebuah langkah moril yang sejatinya akan kembali kepada personal, dalam pelaksanaannya. 
penegasan tertulis sekaligus menjadi bagian dari catatan terukur, kata dia, merupakan bagian dari komitmen integritas pemerintah daerah, untuk mewujudkan good governance.
upaya itu, kata dia, menempatkan inspektorat dituntut memiliki kinerja apik, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari aparat pengawas intern pemerintah (apip). 
pengawasan itu mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai serta sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
baca juga: bantuan sosial untuk mendorong usaha produktif masyarakat
baca juga: pemerintah kabupaten bakal bantu pembangunan masjid di mukomuko
"kita berharap, komitmen ini membarengi pelaksanaan kerja yang profesional, sebagai perwujudan integritas," ungkapnya.
aktualisasi visi tersebut, lanjut dia, asn sampai dengan apip mesti terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya, guna memberi nilai tambah penyelenggara pemerintahan daerah. 
sejalan dengan fungsi dan peran apip, yaitu melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management). 
kemudian pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi yang sejalan dengan semangat peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
baca juga: bahas operasi gi arga makmur akhir juni 
baca juga:ditilep tersangka, duit spp tak kunjung dikembalikan ke negara
"karenanya dengan mengemban tugas yang tak ringan ini, tuntutan profesionalisme kerja menjadi prinsip dasar dan utama," terangnya.
dari sektor penguatan fungsi, silaban juga menegasi akan pentingnya penguatan apip dari sisi sumber daya manusianya sampai dengan kuantitasnya pula. 
sejalan dengan itu, pemerintah daerah, lanjut dia, menyeleraskan dengan kondisi fiskalnya terus melakukan upaya-upaya strategis. 
"peningkatan kapasitas para apip, agar memiliki performa yang terus meningkat, khususnya sebagai subyek penjamin kualitas (assurance,red)," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan