PR Berat Genjot Produksi Beras Bengkulu Utara

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kasuistik sektor pangan, khususnya beras secara nasional, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di daerah.

Dengan potensi kawasan lahan sawah potensialnya, tak berimbas pada kemampuan pemenuhan kebutuhan lokal.

Keseriusan berupa kepastian di sektor hukum, bisa dibilang baru ditegasi tahun lalu. Formatnya lewat Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bengkulu Utara (BU).

Itupun dikebut, setelah sadar "sanksi" pusat dengan ketiadaan fiskal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi.

BACA JUGA: Sejarah Pulau Onrust, dari Benteng hingga Tempat Karantina Wabah

BACA JUGA: Menghitung Cuan Hilirisasi Industri Sawit

Ditengah gempuran alih fungsi sawah. Menjadi ladang, bahkan perumahan. Malahan termasuk rumah pejabat, menjadi sinyalemen pasti ancaman di sektor pangan di masa depan.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DPTHP) BU,  Juita Abadi, menerangkan kini daerah, dihadapkan dengan kondisi iklim. Selain faktor teknis, semisal perbaikan reguler yang juga penting.

Juita bilang, musim tanam tahun ini juga sudah dimulai. Walaupun, tidak serentak. Seperti di kawasan Marga Sakti Sebelat (MSS), contohnya.

Katanya, sawah wilayah itu seperti yang ada di Desa Karya Jaya, sudah memulai olah tanah. Sawah di sana luasnya lebih kurang 85 hektar. Selanjutnya, Suka Baru seluas 50-an hektar.

BACA JUGA: Daya Saing Digital Indonesia

BACA JUGA: Menikmati Keindahan Pulau Kamaro Dengan Mitos yang Melegenda

"Kini sudah mulai melakukan olah tanah," ungkap Juita.

Dalam Perda LP2B, wilayah hasil  pemekaran Kecamatan Putri Hijau itu, memiliki sawah sekitaran 250-an hektar.

Begitu juga di wilayah lain. Sebut saja Kecamatan Arma Jaya. Sawah yang berada di kawasan ini, menempati posisi kedua terluas : 400-an hektar.

Disebutkan Juita, kawasan ini diperkirakan paling lambat bulan Maret mulai turun sawah. Pasalnya, selain dihadapkan dengan musim pengering serta kerja perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder tahun lalu.

BACA JUGA: Mie Gomak, Spaghetti dari Toba

BACA JUGA:Waspada Jamur di Kaca Mobil, Segera Cuci Mobil Setelah Kehujanan

Antisipasi lahan bongkor, disikapi pemerintah dengan membagikan bantuan bibit palawija. Utamanya jagung yang tinggal menghitung hari sudah menjumpa masa panen.

"Diperkiran Maret, mulai turun sawah. Irigasi juga saat ini sudah mulai difungsikan kembali," ungkapnya.

Pantauan RU, air belum melewati irigasi primer yang menuju arah Kota Arga Makmur. Semrawut tanam tumbuh di sekitaran bahu irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Bengkulu, juga perlu segera dilakukan pemeliharaan.

"Diperkiran puncak musim panen pada Juni - Juli tahun ini," jabarnya.

BACA JUGA:Wajib Coba!! Berikut 6 Tips Agar Mobil Hemat Bahan Bakar

BACA JUGA:TERBUKTI Ampuh Sejak Dulu, Berikut Ini 11 Manfaat Daun Kumis Kucing Untuk Kesehatan

Kabupaten yang memiliki sawah dengan luas nyaris 4 ribu hektar, berdasarkan Perda LP2B, memiliki pekerjaan rumah soal kuantitas produksi pangan.

Produksi beras yang dihasilkan, praktis tak pernah mampu mengakomodir kebutuhan lokal.

Intensifikasi pertanian di tengah hadapan praktik alih fungsi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pertumbuhan penduduk, perlu dijawab langkah konkret.

Penyusutan lahan secara nyata , dapat ditilik dalam luasan sawah yang diterang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Perda LP2B yang dikebut dan disahkan dalam tempo kurang dari sebulan itu.

BACA JUGA: Komitmen Def Tri Hardianto Ciptakan Pemilu yang Bersih

BACA JUGA: Anda Wajib Tau. Ini Cara Membersihkan Tanki Air Hingga Terbebas dari Bau dan Berlumut

Juita tak menyangkal, adanya pandemi iklim ekatrem juga berimbas pada musim panen. Pasalnya, musim tanam pun tak serentak.

"Kita terus berupaya mencari opsi-opsi strategis, bagaimana menggenjot produksi panen. Termasuk indeks masa tanam," ucapnya.

Skenario pusat mengantisipasi paceklik pangan, di tengah sorotan politisasi Bansos jelang Pemilu, diketahui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kembali ditebar.

Masih dalam format lama, yakni lanjutan program Bantuan Pangan (Bapang). Tiga hari lalu, disalurkan di daerah ini. Tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.

BACA JUGA: Sejarah Pulau Onrust, dari Benteng hingga Tempat Karantina Wabah

BACA JUGA: Menghitung Cuan Hilirisasi Industri Sawit

Tapi menggunakan basis data yang dimiliki rumpun basis pemerintah yang lain. Tak pelak, pembahasannya di daerah juga dilakukan melibatkan Bapelitbangda.

Distribusinya, tidak lagi memakai Jasa Prima Logistik (JPL). JPL merupakan anak perusahaan di bawah kendali Bulog.

BUMN yang kini dipimpin Bayu Krisnamurthi. Pengganti Budi Waseso alias Buwas. Tapi menggunakan PT Pos Indonesia.

Plt Kadis Ketahanan Pangan BU, Abdul Hadi, S.Pt, M.Si, membenarkan, distribusi bansos beras itu, kembali disalur untuk periode Januari 2024.

BACA JUGA: Daya Saing Digital Indonesia