Desakan Cabut Izin Konsesi PT. API dan PT. BAT Kembali Bergulir

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Dec 2025 - 21:00

Aktivitas perambahan kawasan BAS yang menjadi habitat Gajah Sumatera-Radar Utara / Doni Aftarizal-

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Desakan agar Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) mencabut izin konsesi PT. Anugrah Pratama Inspirasi (API), dan PT. Bentara Arga Timber (BAT) kembali bergulir.

Pasalnya keberadaan kedua perusahaan tersebut, dinilai berperan besar dalam kerusakan kawasan Bentang Alam Seblat yang merupakan habitat Gajah Sumatera di Bengkulu.

Koordinator Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat, Ali Akbar mengatakan, izin konsesi yang dimiliki PT. API dan PT. BAT, secara langsung memperburuk kerusakan ekosistem Bentang Alam Seblat.

"Sehingga dinilai penting bagi Kemenhut RI, untuk mengambil tindakan yang jelas dan terukur," ungkap Ali, Kamis 25 Desember 2025.

Menurut Ali, tindakan yang dimaksud tentunya dengan segera mencabut izin konsesi yang dikantongi kedua perusahaan, karena ini tindakan seperti ini sangat penting untuk melindungi habitat Gajah Sumatera dan menjaga kelestarian ekosistemnya.

"Kalau sejauh ini kita belum sama sekali melihat tindakan tegas yang diambil terhadap kedua perusahaan," sesal Ali.

Dibagian lain, Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Saputra menyebutkan, PT. API diketahui memiliki konsesi seluas 41.988 Hektar (HA).

"Luasan tersebut berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Surat Keputusan (SK) No 3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tertanggal 3 April 2017," jelas Egi.

Dilanjutkan Egi, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan yang dilakukan Konsorsium Selamatkan Bentang Alam Seblat pada 2024, kerusakan hutan di areal konsesi PT. API itu telah mencapai 14.183 Ha.

"Area yang dimaksud terdiri dari semak belukar 6.577 Ha, perkebunan sawit dalam hutan 5.432 Ha, dan lahan terbuka 2.173 ha," papar Egi.

desakan cabut izin konsesi pt. api dan pt. bat kembali bergulir                            bengkulu, radarutara.bacakoran.co - desakan agar kementerian kehutanan republik indonesia (kemenhut ri) mencabut izin konsesi pt. anugrah pratama inspirasi (api), dan pt. bentara arga timber (bat) kembali bergulir.
pasalnya keberadaan kedua perusahaan tersebut, dinilai berperan besar dalam kerusakan kawasan bentang alam seblat yang merupakan habitat gajah sumatera di bengkulu.
koordinator koalisi selamatkan bentang alam seblat, ali akbar mengatakan, izin konsesi yang dimiliki pt. api dan pt. bat, secara langsung memperburuk kerusakan ekosistem bentang alam seblat.
"sehingga dinilai penting bagi kemenhut ri, untuk mengambil tindakan yang jelas dan terukur," ungkap ali, kamis 25 desember 2025.
baca juga:area konsesi pt api di napal putih juga disegel satgas pkh
baca juga:kecamatan mss desak pt api lakukan koordinasi pemasangan plang di kebun warga
menurut ali, tindakan yang dimaksud tentunya dengan segera mencabut izin konsesi yang dikantongi kedua perusahaan, karena ini tindakan seperti ini sangat penting untuk melindungi habitat gajah sumatera dan menjaga kelestarian ekosistemnya.
"kalau sejauh ini kita belum sama sekali melihat tindakan tegas yang diambil terhadap kedua perusahaan," sesal ali.
dibagian lain, direktur yayasan genesis bengkulu, egi saputra menyebutkan, pt. api diketahui memiliki konsesi seluas 41.988 hektar (ha).
"luasan tersebut berdasarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (iuphhk-ha) surat keputusan (sk) no 3/1/iuphhk-pb/pmdn/2017 tertanggal 3 april 2017," jelas egi.
baca juga:pbph dibekukan, izin pt. api dan pt. bat berpotensi dicabut
baca juga:perambahan kawasan bas, ditjen phl kemenhut ri dituding lindungi pt. api dan bat
dilanjutkan egi, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan yang dilakukan konsorsium selamatkan bentang alam seblat pada 2024, kerusakan hutan di areal konsesi pt. api itu telah mencapai 14.183 ha. 
"area yang dimaksud terdiri dari semak belukar 6.577 ha, perkebunan sawit dalam hutan 5.432 ha, dan lahan terbuka 2.173 ha," papar egi.
sedangkan, sambung egi, pt. bat yang memiliki iuphhk_ha sk no 529/menlhk/setjen/hpl.0/8/2021, memiliki konsesi seluas 22.020 ha yang juga mengalami kerusakan parah.
"dari luasan tersebut, yang telah mengalami kerusakan mencapai 6.862 ha. terdiri dari area non-hutan seluas 3.043 ha, kebun sawit seluas 2.162 ha dan areal pertanian lainnya seluas 1.658 ha," sampai egi.
baca juga:area konsesi pt api di napal putih juga disegel satgas pkh
baca juga:kecamatan mss desak pt api lakukan koordinasi pemasangan plang di kebun warga
sementara itu, alhi hukum pidana unib, dr. hamzah hatrik mengemukakan, ketika izin konsesi dicabut, tentunya tidak perlu ada keraguan sebab perusahaan tidak berarti terbebas dari tanggungjawab dan kelalaiannya.
"sehingga tanggungjawab korporasi tetap melekat, terhadap kedua perusahaan itu. baik secara administratif maupun pidana," terang hamzah.
lebih lanjut hamzah mengatakan, yang dicabut itukan izin konsesi, bukan hak perusahaan atau tanggungjawab atas kerusakan lingkungan. 
"makanya pada saat izin konsesi telah dicabut, kemenhut ri tetap memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan yang telah mereka timbulkan," singkat hamzah.
baca juga:pbph dibekukan, izin pt. api dan pt. bat berpotensi dicabut
baca juga:perambahan kawasan bas, ditjen phl kemenhut ri dituding lindungi pt. api dan bat
sebelumnya pernah diberitakan, tim pengawas kehutanan direktorat jenderal (ditjen) penegakkan hukum kehutanan (gakkumhut) kemenhut ri, menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan kedua perusahaan.
terhadap kedua perusahaan tersebut, telah terbit sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pencabutan izin. 
tak hanya itu, kemenhut ri juga menyiapkan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan kerusakan ekosistem hutan. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 26 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan