Desakan Cabut Izin Konsesi PT. API dan PT. BAT Kembali Bergulir
Aktivitas perambahan kawasan BAS yang menjadi habitat Gajah Sumatera-Radar Utara / Doni Aftarizal-
Sedangkan, sambung Egi, PT. BAT yang memiliki IUPHHK_HA SK No 529/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021, memiliki konsesi seluas 22.020 Ha yang juga mengalami kerusakan parah.
"Dari luasan tersebut, yang telah mengalami kerusakan mencapai 6.862 Ha. Terdiri dari area non-hutan seluas 3.043 Ha, kebun sawit seluas 2.162 Ha dan areal pertanian lainnya seluas 1.658 Ha," sampai Egi.
BACA JUGA:Area Konsesi PT API di Napal Putih Juga Disegel Satgas PKH
BACA JUGA:Kecamatan MSS Desak PT API Lakukan Koordinasi Pemasangan Plang di Kebun Warga
Sementara itu, Alhi Hukum Pidana UNIB, Dr. Hamzah Hatrik mengemukakan, ketika izin konsesi dicabut, tentunya tidak perlu ada keraguan sebab perusahaan tidak berarti terbebas dari tanggungjawab dan kelalaiannya.
"Sehingga tanggungjawab korporasi tetap melekat, terhadap kedua perusahaan itu. Baik secara administratif maupun pidana," terang Hamzah.
Lebih lanjut Hamzah mengatakan, yang dicabut itukan izin konsesi, bukan hak perusahaan atau tanggungjawab atas kerusakan lingkungan.
"Makanya pada saat izin konsesi telah dicabut, Kemenhut RI tetap memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan yang telah mereka timbulkan," singkat Hamzah.
BACA JUGA:PBPH Dibekukan, Izin PT. API dan PT. BAT Berpotensi Dicabut
BACA JUGA:Perambahan Kawasan BAS, Ditjen PHL Kemenhut RI Dituding Lindungi PT. API dan BAT
Sebelumnya pernah diberitakan, Tim Pengawas Kehutanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakkan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Kemenhut RI, menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan kedua perusahaan.
Terhadap kedua perusahaan tersebut, telah terbit sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pencabutan izin.
Tak hanya itu, Kemenhut RI juga menyiapkan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan kerusakan ekosistem hutan. (tux)
- Tag
- Share
-
-
