KUA-PPAS APBD TA 2026 Diteken, Gubernur Helmi: Tekad dan Komitmen Kita dengan DPRD Sama

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Setelah melalui proses pembahasan yang memakan waktu cukup panjang, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2026 akhirnya ditandatangani.

Ini terungkap dalam pelaksanaan paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu, Senin 24 November 2025.

"Alhamdulillah, seluruh fraksi-fraksi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, sudah bekerja siang dan malam. Sehingga tadi KUA-PPAS APBD TA 2026 ditandatangani," ungkap Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE usai menghadiri paripurna.

Menurut Helmi, dengan penandatanganan ini juga, membuktikan jika tekad dan komitmen pihaknya dan DPRD Provinsi Bengkulu sama, yakni untuk memenuhi hak-hak setiap masyarakat Bengkulu.

BACA JUGA:Target Ketok Palu APBD Anjlok dan Tantangan Genjot PAD

BACA JUGA:Bahas RAPBD TA 2026, Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Bengkulu Berjuang Melawan Waktu

"Sehingga nantinya hak-hak masyarakat tersebut, secara bertahap bisa kita tunaikan. Walaupun tidak mungkin dalam satu tahun anggaran, mengingat anggaran yang daerah kita miliki juga terbatas," kata Helmi.

Namun, lanjut Helmi, yang terpenting itu komitmen pihaknya dan DPRD, dengan penandatanganan ini sudah menunjukkan dan membuktikan memiliki tekad untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bengkulu setahun ke depan.

"Dalam memberikan hak-hak masyarakat ini, kita mendengar tidak tuli, melihat tidak buta. Jadi anggaran tahun depan, alokasi yang besar tetap kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik," papar Helmi.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM mengatakan, pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada TA 2026 sekitar Rp 347 miliar, berdampak terhadap postur APBD tahun depan.

BACA JUGA:De Javu APBD 'Kebut Semalam'

BACA JUGA:Pokja APBD Verif RKA 2026

"Ini sudah bisa kita lihat dari KUA-PPAS. Dimana pada APBD kita tahun depan, total belanja berkisar diangka Rp 2,6 triliun, dengan pendapatan sekitar Rp 1,2 triliun dan pembiayaan atau defisit Rp 71 miliar," jelas Sumardi.

Disinggung soal pengesahan APBD TA 2026, Sumardi mengaku optimis pengesahan APBD tersebut tepat waktu, yakni 30 November 2025. Mengingat pembahasan secara rinci sudah dilakuan pada KUA-PPAS yang telah ditandatangani tadi.