MCSP Tahun 2025, Pemda Tenggat OPD Input Dokumen Hingga 30 November

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 14 Aug 2025 - 22:16

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata,SE,MAP dengan Wabup Bengkulu Utara, H. Sumarno, S.Pd-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sebelumnya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP 2025 adalah instrumen strategis yang lebih dari sekadar pengukuran.

Instrumen ini merupakan peta jalan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem yang akuntabel dan transparan, tanpa harus menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Nyata dan Tindak Lanjut bagi Pemerintah Daerah

Peluncuran MCP 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, terutama setelah temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai potensi inefektivitas anggaran daerah yang mencapai Rp37,97 triliun.

Angka ini menunjukkan adanya urgensi bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan signifikan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Oleh karena itu, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh setiap daerah bukan sekadar mengisi laporan, melainkan langkah konkret, meliputi :

- Melakukan perbaikan mendasar dalam perencanaan dan penganggaran APBD untuk mencegah inefektivitas dan pemborosan.

- Meningkatkan pengawasan internal (APIP) dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk mengidentifikasi dan mengontrol potensi kerawanan korupsi sejak dini.

- Mengambil langkah-langkah nyata yang selaras dengan indikator MCP 2025 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program dan kebijakan.

Sinergi Tiga Pilar untuk Masa Depan Pemerintahan

Keberhasilan MCP 2025 tidak lepas dari sinergi kuat antara KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Inspektur Jenderal Kemendagri,Sang Made Mahendra Jaya, pernah menuturkan, instrumen ini adalah pendorong utama untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah.

Tak hanya itu saja, dia juga menegaskan peran MCP dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif. Melalui sinergi ini, MCP diharapkan menjadi tolok ukur utama yang memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.

mcsp tahun 2025, pemda tenggat opd input dokumen hingga 30 november                            radarutara.bacakoran.co - komitmen menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berakuntabilitas dan profesional, pemda bengkulu utara menerbitkan surat tentang  pedoman penilaian monitoring controlling surveillance for prevention (mcsp) tahun 2025.
ini merupakan langkah konsisten daerah di sektor upaya perbaikan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran negara yang sejalan dengan arahan komisi pemberantasan korupsi atau kpk.
menindaklanjuti surat dari komisi pemberantasan korupsi ri nomor b/2110/ksp.00/70-73/03/2025 tanggal 26 maret 2025, pemda melalui sekretaris daerah, menerbitkan langkah lanjutan di tataran teknis lewat surat nomor : 700/49/inspektorat/itkab/2025. 
surat yang bersifat penting itu, memiliki perihal penyampaian area intervensi penilaian indikator mcsp kabupaten bengkulu utara 2025. 
inspektur inspektorat kabupaten bengkulu utara, nopri anto silaban, se., m.si-radar utara/abdurrahman wachid-
dalam suratnya, sekda fitriansyah, sstp,mm menenggat seluruh opd menindaklanjuti upaya mitigasi pencegahan korupsi dengan menginput dokumen yang diperlukan dengan batas waktu tegas. 
baca juga:selain dukung spi kpk, pemda bengkulu utara serukan mcp untuk pemerintahan bersih dan efisien
baca juga:bupati arie, minta spi kpk didukung penuh daerah
surat ini bertujuan untuk menindaklanjuti pedoman dari kpk mengenai penilaian monitoring controlling surveillance for prevention (mcsp) tahun 2025. 
daerah menyampaikan delapan fokus area pencegahan korupsi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap organisasi perangkat daerah (opd), menyiapkan dan mengunggah dokumen kelengkapan untuk penilaian, dengan batas waktu input dokumen dari tanggal 6 maret hingga 30 november 2025.
bupati arie septia adinata,se,map, terus menyerukan pada jajarannya perihal spi kpk 2025 yang tengah berjalan, menegasi pula soal fokus daerah di sektor mcsp 2025.
senada, wabup sumarno turut menimpali bagaimana langkah-langkah yang mesti dilakukan jajarannya dalam pelaksanaan spi saat ini. 
wabup yang secara kewenangan memiliki tugas pengawasan, menyampaikan langkah kpk dalam memetakan risiko dan kerawanan korupsi dengan mengidentifikasi titik-titik lemah atau celah dalam sistem kerja suatu instansi yang berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi, juga menjadi spirit pemerintahannya di daerah. 
baca juga:bengkulu utara cetak prestasi! tertinggi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk semester i tahun 202
baca juga:antisipasi fraud, inspektorat gelar bimtek spip dan manajemen risiko
"untuk itu, survei kpk ini dan mcsp 2025 harus didukung secara konkret. tidak hanya dari sisi dokumen, tapi juga diejawantahkan dalam praktik yakni pelaksanaan program sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang mencerminkan pencegahan korupsi," tegas bupati arie.
"langkah baik ini perlu didukung karena ini merupakan fase memotret kondisi integritas melalui beberapa sumber data," ujar wabup sumarno, senada. 
 
poin penting pedoman penilaian mcsp tahun 2025
berdasarkan surat daerah tersebut, diterangkan delapan fokus area pencegahan korupsi yang menjadi sasaran penilaian mcsp di kabupaten bengkulu utara, meliputi :
1. area perencanaan
fokus pada transparansi perencanaan pembangunan daerah, regulasi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rkpd, pokok pikiran, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial.
2. area penganggaran
bertujuan mencegah mark up anggaran dan benturan kepentingan dalam pengesahan apbd, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas standar harga satuan (shs) dan analisis standar biaya (asb).
baca juga:bupati arie, minta spi kpk didukung penuh daerah
baca juga:bengkulu utara cetak prestasi! tertinggi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk semester i tahun 202
3. area pengadaan barang dan jasa (pbj) 
berfokus pada transparansi, regulasi, dan akuntabilitas pelaksanaan pbj, termasuk konsolidasi, pengadaan strategis, dan penggunaan e-purchasing.
4. area pelayanan publik
menekankan pencegahan korupsi di sektor-sektor utama seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan catatan sipil. penilaian mencakup transparansi, regulasi, akuntabilitas, penanganan pengaduan, dan survei kepuasan masyarakat.
5. area manajemen asn 
meliputi tata kelola manajemen asn, mulai dari transparansi, regulasi, hingga akuntabilitas terkait kinerja, kepatuhan lhkpn, budaya antikorupsi, dan penegakan kode etik.
6. area pengelolaan barang milik daerah (bmd)
berfokus pada tata kelola manajemen bmd, termasuk transparansi database, regulasi pengelolaan, pengamanan hukum, pemanfaatan, hingga penertiban bmd.
baca juga:selain dukung spi kpk, pemda bengkulu utara serukan mcp untuk pemerintahan bersih dan efisien
baca juga:bupati arie, minta spi kpk didukung penuh daerah
7. area optimalisasi penerimaan daerah 
bertujuan mencegah kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah. penilaian meliputi transparansi, regulasi, inovasi, capaian kinerja, penagihan tunggakan, dan pengawasan.
8. area penguatan apip 
menekankan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (apip), khususnya inspektorat, dari sisi anggaran, sumber daya manusia, independensi, dan peran layanan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi.
"untuk mempercepat tindak lanjut, setiap opd diminta berkoordinasi dengan admin mcsp kabupaten bengkulu utara yang telah ditunjuk," kata sekda fitriansyah, senada dengan suratnya bertanggal 8 mei 2025.
 
perbaikan iklim birokrasi lewat mcp 2025 
kpk secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pengawasan. melalui peluncuran indikator monitoring center for prevention (mcp) tahun 2025. 
baca juga:antisipasi fraud, inspektorat gelar bimtek spip dan manajemen risiko
baca juga:bengkulu utara cetak prestasi! tertinggi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk semester i tahun 202
lembaga anti rasuah itu mengajak seluruh kepala daerah untuk melakukan transformasi fundamental dalam tata kelola pemerintahan demi menciptakan ekosistem yang bersih dan bebas korupsi.
sebelumnya, ketua kpk, setyo budiyanto, menegaskan bahwa mcp 2025 adalah instrumen strategis yang lebih dari sekadar pengukuran. 
instrumen ini merupakan peta jalan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem yang akuntabel dan transparan, tanpa harus menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.
 
tantangan nyata dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah
peluncuran mcp 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, terutama setelah temuan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) mengenai potensi inefektivitas anggaran daerah yang mencapai rp37,97 triliun. 
angka ini menunjukkan adanya urgensi bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan signifikan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran apbd.
baca juga:selain dukung spi kpk, pemda bengkulu utara serukan mcp untuk pemerintahan bersih dan efisien
baca juga:bupati arie, minta spi kpk didukung penuh daerah
oleh karena itu, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh setiap daerah bukan sekadar mengisi laporan, melainkan langkah konkret, meliputi :
- melakukan perbaikan mendasar dalam perencanaan dan penganggaran apbd untuk mencegah inefektivitas dan pemborosan.
- meningkatkan pengawasan internal (apip) dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk mengidentifikasi dan mengontrol potensi kerawanan korupsi sejak dini.
- mengambil langkah-langkah nyata yang selaras dengan indikator mcp 2025 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program dan kebijakan.
 
sinergi tiga pilar untuk masa depan pemerintahan
keberhasilan mcp 2025 tidak lepas dari sinergi kuat antara kpk, kementerian dalam negeri dan bpkp. inspektur jenderal kemendagri,sang made mahendra jaya, pernah menuturkan, instrumen ini adalah pendorong utama untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah. 
tak hanya itu saja, dia juga menegaskan peran mcp dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif. melalui sinergi ini, mcp diharapkan menjadi tolok ukur utama yang memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh indonesia. 
baca juga:bupati arie, minta spi kpk didukung penuh daerah
baca juga:bengkulu utara cetak prestasi! tertinggi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk semester i tahun 202
selain itu, memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan daerah terpenuhi, dan pada akhirnya, mewujudkan masa depan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
inspektur inspektorat kabupaten bengkulu utara, noprianto silaban, se, m.si,cgcae, cfra, menegasi, sebagai salah satu motor yang ditugaskan sebagaimana menjadi penegasan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, inspektorat juga terus melakukan mitigasi yang senada dengan upaya kpk.
inspektur daerah berharap, masyarakat yang menjadi sasaran survey dapat mendukung langkah mitigasi yang tengah dilakukan dalam melawan "pandemi" korupsi di indonesia yang kian menjadi tantangan bersama, dalam menumpasnya. 
"masyarakat yang mendapatkan pesan whatsapp resmi kpk, harap mendukung dengan mengisi formulir digital via selulernya," imbau silaban. 
begitu juga untuk sektor mscp 2025, silaban berujar langkah tindaklanjut di daerah terus berjalan dan konsisten pada timeline yang telah ditegaskan oleh daerah. 
"ini sebagai cerminan langkah bersama dan berjenjang dalam mencegah praktik korupsi di segala lini," silaban memungkas. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 15 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan