Masyarakat Enggano Soroti Implementasi Inpres Prabowo Subianto

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Implementasi Intruksi Presiden (Inpres) No 12 Tahun 2025 tentang penanganan darurat Pulau Enggano, yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025 lalu menjadi sorotan masyarakat Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

Ini terungkap dalam diskusi publik bertemakan Masyarakat Enggano dalam pusaran krisis yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Minggu 29 Juni 2025 malam.

Paabuki Enggano, Milson Kaitora mempertanyakan efektivitas dari Inpres tersebut, terutama dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano sampai dengan saat ini.

"Sudah lima hari Inpres itu diterbitkan, tapi belum menunjukkan dampak signifikan. Jadi kami masih menunggu langkah konkritnya," ungkap Mislon yang mengikuti diskusi publik secara virtual,

Terutama, lanjut Milson, dalam upaya memulihkan transportasi laut untuk kelancaran distribusi hasil, yang merupakan kunci penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Enggano.

"Jangan biarkan Inpres jadi sekadar dokumen saja. Karena kami masyarakat Enggano, butuh solusi khususnya terkait persoalan kelumpuhan transportasi laut yang memberikan dampak negatif terhadap pergerakan roda perekonomian," ujar Milson.

BACA JUGA:4.000 Jiwa Masyarakat Pulau Enggano Tarik Perhatian Publik

BACA JUGA:Dalam 2 Bulan, Pendapatan Warga Enggano Hanya Rp 700 Ribu

Disisi lain, Milson juga menyesalkan munculnya narasi berbagai informasi, yang justru menggambarkan jika kondisi Enggano sudah membaik. 

"Karena narasi itu berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. Kalau mau tahu, silakan turun langsung ke Enggano. Sehingga bisa melihat sendiri apakah kondisi masyarakat Enggano dalam keadaan baik-baik saja," sesal Milson.

Seperti, sambung Milson, terkait pernyataan pemerintah jika stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Enggano masih dalam kondisi aman, tapi masyarakat di Enggano malah merasakan yang sebaliknya.

"Kalau memang BBM aman, kenapa listrik masih dibatasi," kata Milson yang dalam kesempatan itu juga memohon maaf lantaran tidak bisa mengikuti diskusi publik hingga selesai karena tepat pukul 22.00 WIB, jadwal listrik dimatikan.

Sementara itu, Kepala Desa Ka'ana, Alamuddin menyatakan kesiapannya untuk memandu siapapun, yang berniat ingin melihat langsung kondisi sebenarnya di Pulau Enggano.

"Kalau pangan, terus terang saja kami di sini tidak kelaparan. Yang lebih dibutuhkan masyarakat yakni kapal untuk mengangkut hasil bumi. Karena hasil bumi inilah yang menggerakan ekonomi masyarakat Enggano," tegas Alamuddin.