Bupati Tekankan Profesionalisme, Wabup Warning ASN Bandel

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 04 Apr 2025 - 20:45

Kantor Pemda Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Seiring sejalan, Wakil Bupati, H Sumarno, S.Pd, turut mengingatkan, agar seluruh ASN di lingkungan Pemda Bengkulu Utara menjaga disiplin dan etos kerja.

Birokrat yang dalam kapasitasnya memiliki fungsi pengawasan ini, meminta kepada pimpinan OPD sebagai atasan langsung serta segenap satker teknis melakukan pencatatan dan evaluasi atas tingkat kehadiran seluruh ASN pada hari pertama kerja, usai libur panjang yang diawali dengan kebijakan Work From Anywhere atau WFA sejak 24 hingga 27 Maret.

Dilanjut lagi 28 dan 29 Maret sebagai cuti bersama dan libur nasional dalam rangka Hari Raya Nyepi, 31 Maret hingga 1 April dan 2 hingga 7 April, merupakan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

"Sehingga seluruh ASN harus kembali beraktifitas di kantor pada Selasa, 8 April 2025. Untuk itu, BKPSDM, Satpol PP hingga Inspektorat, mengambil langkah-langkah strategis sesuai kewenangan," wejangnya, serius.

Untuk diketahui, Pemda Bengkulu Utara, menyediakan anggaran Rp50 miliar untuk kebutuhan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR kepada aparatur negara yang menjadi kewajiban Pemda untuk membayarkannya via APBD TA 2025.

Belum lagi, lebih kurang di angka yang sama, pada Juli nanti daerah juga akan membayarkan Gaji 13 dengan komponennya sama persis, begitu juga para penerimanya.

Catatan Radar Utara, realisasi serapan anggaran APBD nasional beberapa hari sebelum lebaran, baru pada capaian 5,22% atau senilai Rp72.453,08 miliar dari total asumsi belanja APBD nasional Rp 1.387.181,77 miliar sebagaimana dijabarkan www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd.

Kondisi APBD nasional tersebut, sudah masuk pasca efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo lewat Inpres 1/2025, ditindaklanjuti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani via Kmk 29 tahun 2025 hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian via SE Mendagri Nomor 900/833/SJ.

Mencermati Data PENDAPATAN Asli Daerah Per Provinsi, termasuk di dalamnya terdapat APBD Kabupaten dan APBD kota seluruh Indonesia, diketahui Pendapatan Daerah tahun 2025 ini, memiliki angka asumtif sebesar Rp 1.340.591,30 miliar, dengan realisasi sampai dengan 24 Maret 2025 Pukul 11.06, di angka Rp 115.001,10 miliar atau 8,58%.

Realisasi APBD, khususnya belanja daerah, saat ini masih didominasi belanja wajib salah satunya belanja pegawai yang meliputi gaji bulanan hingga THR ASN. Tungguan realisasi anggaran yang paling memberikan dampak ekonomi luas adalah berjalannya proyek pemerintah yang hingga kini praktis belum ada yang berjalan.

bupati tekankan profesionalisme, wabup warning asn bandel                            radarutara.bacakoran.co - tegas pada aparatur negara, termasuk asn bandel pada awal masuk kerja pasca libur panjang, adalah keharusan. bukan hanya soal disiplin waktu yang memang merupakan salah satu penegasan dalam perundangan.
para aparatur negara, juga sudah menerima thr 2025 yang dialokasi anggarannya oleh pemerintah totalnya senilai rp 49,7 triliun dan dinikmati oleh 9,4 juta penerima, sebelum lebaran. maka komitmen kembali menjaga iklim dan kualitas layanan birokrasi menjadi tuntutan.
bupati bengkulu utara, arie septia adinata,se, map, menekankan pentingnya aparatur birokrasi di lingkungan pemda bengkulu utara, menjaga spirit moril perihal jam kerja, khususnya yang telah ditenggat pemerintah. dimana, kata dia, berdasarkan keputusan presiden (kepres) nomor 2 tahun 2025. 
untuk diketahui, kepres 2/2025, merupakan beleid yang diteken prabowo subianto terkait dengan jadwal libur di lingkungan birokrasi. beleid bertanggal 16 januari 2025 itu, menjadi dasar "libur panjang" kalangan aparatur negara di indonesia, mulai dalam rangka libur nasional hingga hari besar keagamaan.
baca juga:sanksi menanti asn yang tambah libur
baca juga:warga bengkulu utara geruduk open house bupati arie di balai daerah dan rumah pribadi
"maka, pemda bengkulu utara akan tegas terhadap aparaturnya yang tidak mengindahkan keppres ini," tegas bupati arie, mewanti-wanti ribuan aparatur di lingkungan pemda bengkulu utara menuju masuk kerja hari pertama. 
tugas menjawab berbagai tantangan, kata bupati, sudah menjadi sebuah keharusan penyelenggara birokrasi di tengah ketidakpastian global dengan beragam isu dan persoalannya. maka, tuntutan aparatur yang memiliki sense of crisis hingga sense of mission, adalah bagian dari profesionalisme kerja. 
"jadi tuntutan profesionalisme kerja di lingkungan birokrasi saat ini, selain menjaga mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat. tapi juga mampu menerawang, kemungkinan-kemungkinan kedepan yang harus dihadapi pemerintah," bupati mengingatkan.
bupati dari pdip itu pun kembali menegaskan, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan fiskal yang tidak cukup dilakukan dengan improvisasi bersama dengan lintas satker, seperti pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. 
baca juga:bupati arie lepas ribuan peserta pawai takbir keliling
baca juga:sholat idul fitri di bengkulu utara diguyur hujan, termasuk bupati arie
tak kalah penting, kata dia, keterbatasan fiskal yang kini menjadi "pandemi" nasional, juga menuntut daerah untuk memeras otak lebih serius lagi dan ekspansif terukur, untuk menggenjot ceruk penerimaan asli daerah atau pad. 
"ketergantungan fiskal daerah atas transfer pusat, ini juga harus menjadi pemikiran dan langkah bersama untuk mendapatkan langkah-langkah solutif. sehingga, kemampuan mengejawantahkan potensi, termasuk dinamika regulasi juga harus menjadi kerja mitigasi opd," tegasnya.
seiring sejalan, wakil bupati, h sumarno, s.pd, turut mengingatkan, agar seluruh asn di lingkungan pemda bengkulu utara menjaga disiplin dan etos kerja. 
birokrat yang dalam kapasitasnya memiliki fungsi pengawasan ini, meminta kepada pimpinan opd sebagai atasan langsung serta segenap satker teknis melakukan pencatatan dan evaluasi atas tingkat kehadiran seluruh asn pada hari pertama kerja, usai libur panjang yang diawali dengan kebijakan work from anywhere atau wfa sejak 24 hingga 27 maret. 
baca juga:sanksi menanti asn yang tambah libur
baca juga:warga bengkulu utara geruduk open house bupati arie di balai daerah dan rumah pribadi
dilanjut lagi 28 dan 29 maret sebagai cuti bersama dan libur nasional dalam rangka hari raya nyepi, 31 maret hingga 1 april dan 2 hingga 7 april, merupakan libur nasional dan cuti bersama hari raya idul fitri. 
"sehingga seluruh asn harus kembali beraktifitas di kantor pada selasa, 8 april 2025. untuk itu, bkpsdm, satpol pp hingga inspektorat, mengambil langkah-langkah strategis sesuai kewenangan," wejangnya, serius. 
untuk diketahui, pemda bengkulu utara, menyediakan anggaran rp50 miliar untuk kebutuhan pemberian tunjangan hari raya atau thr kepada aparatur negara yang menjadi kewajiban pemda untuk membayarkannya via apbd ta 2025. 
belum lagi, lebih kurang di angka yang sama, pada juli nanti daerah juga akan membayarkan gaji 13 dengan komponennya sama persis, begitu juga para penerimanya.    
baca juga:sanksi menanti asn yang tambah libur
baca juga:warga bengkulu utara geruduk open house bupati arie di balai daerah dan rumah pribadi
catatan radar utara, realisasi serapan anggaran apbd nasional beberapa hari sebelum lebaran, baru pada capaian 5,22% atau senilai rp72.453,08 miliar dari total asumsi belanja apbd nasional rp 1.387.181,77 miliar sebagaimana dijabarkan www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd. 
kondisi apbd nasional tersebut, sudah masuk pasca efisiensi anggaran yang diminta presiden prabowo lewat inpres 1/2025, ditindaklanjuti menteri keuangan (menkeu) sri mulyani via kmk 29 tahun 2025 hingga menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian via se mendagri nomor 900/833/sj.
mencermati data pendapatan asli daerah per provinsi, termasuk di dalamnya terdapat apbd kabupaten dan apbd kota seluruh indonesia, diketahui pendapatan daerah tahun 2025 ini, memiliki angka asumtif sebesar rp 1.340.591,30 miliar, dengan realisasi sampai dengan 24 maret 2025 pukul 11.06, di angka rp 115.001,10 miliar atau 8,58%.
realisasi apbd, khususnya belanja daerah, saat ini masih didominasi belanja wajib salah satunya belanja pegawai yang meliputi gaji bulanan hingga thr asn. tungguan realisasi anggaran yang paling memberikan dampak ekonomi luas adalah berjalannya proyek pemerintah yang hingga kini praktis belum ada yang berjalan.
baca juga:sanksi menanti asn yang tambah libur
baca juga:warga bengkulu utara geruduk open house bupati arie di balai daerah dan rumah pribadi
bendahara umum negara (bun) yang merupakan menteri keuangan, sri mulyani menyampaikan hasil kalkulasi pemerintah, mulai dari aparatur negara di pusat dan di daerah, jumlah penerima anggaran thr yang totalnya sebesar rp 49,7 triliun itu akan dinikmati oleh 9,4 juta penerima. 
lewat pmk 23/2025 menkeu, sri mulyani, mengungkap, khusus anggaran untuk thr asn tahun 2025, kata dia, nilainya mencapai rp 49,4 triliun. 
anggaran ini telah teralokasi via apbn hingga apbd ta 2025 melalui anggaran pada kementerian/lembaga (k/l), bagian anggaran bendahara umum negara (ba bun) serta transfer ke daerah (tkd). 
untuk kebutuhan asn daerah menyedot anggaran sekitar rp 19,3 triliun. ada lagi yakni sebesar rp 16,5 triliun juga akan diberikan kepada asn daerah sebagai tambahan penghasilan pegawai (tpp). (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 5 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan