Antisipasi Gagal Program, Cetak Sawah Tunggu Survey Investigasi Desain

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:47

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkulu Utara, Abdul Hadi, S.Pt., MM.,-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

Bulog diminta membeli Gabah Kering Panen (GKP) di harga Rp 6.500/kg, tanpa penghitungan rafaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Turut ditegasi Bapanas, pembelian gabah petani oleh Bulog wajib sesuai kebijakan teranyar yakni peniadaan rafaksi atau pengurangan harga yang sebelumnya menjadi ketetapan teknis, ketika Bulog menyerap gabah.

Rafaksi adalah penetapan kadar tertentu, seperti kadar air baik gabah atau beras yang wajib dipenuhi. Tapi lewat Keputusan teranyar, penyerapan gabah petani praktis tanpa syarat.

Pantauan media ini, di sejumlah daerah bahkan mayoritas daerah, kini dihadapkan dengan kendala keterbatasan fasilitas mereka, ketika harus menyerap gabah.

Mesin penggilingan yang tak lagi mumpuni, lantaran selama ini kondisinya seperti pepatah "Hidup Segan Mati Tak Mau" menjadi patron persoalan penyerapan gabah. Maka, tak sedikit skenario penyerapan difokuskan pada padi.

Catatan RU, Provinsi Sebaran Sentra Penggilingan Padi (SPP) di Indonesia meliputi : Provinsi Jawa Timur (4 unit), terletak di Bojonegoro, Magetan, Jember dan Banyuwangi;

Provinsi Jawa Tengah (2 unit), terletak di Kabupaten Sragen dan Kendal; Provinsi Jawa Barat (2 unit), terletak di Kabupaten Subang dan Karawang; Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Lampung.

Bulog Provinsi Bengkulu mendapatkan tugas menyerap setara beras 1.000 ton se Provinsi Bengkulu. Kanwil Bulog juga membenarkan, pemberlakuan regulasi teranyar yakni Keputusan Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, menjadi dasar teknis pihaknya dalam menyerap hasil padi. (**)

antisipasi gagal program, cetak sawah tunggu survey investigasi desain                            radarutara.bacakoran.co - proyek cetak sawah baru yang akan dimulai tahun 2025 oleh pemerintah seluas 3 juta hektar, tidak langsung digeber begitu saja. antisipasi gagal program, pemerintah mendahului pembukaan areal calon lahan sawah dengan survey investigasi desain (sid). 
kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan (dtphp) bengkulu utara, abdul hadi, spt, m.si turut menjelaskan apa itu sid di pertanian?. abdul hadi menjelaskannya, lantaran memang sudah melakukan survey awalan calon lokasi yang akan menjadi objek sid. 
provinsi bengkulu, diketahui mendapatkan penugasan cetak sawah baru seluas 2 ribu hektar dari kementerian pertanian (kementan) hasil lobi program langsung gubernur bengkulu, helmi hasan kepada menteri amran sulaiman. 
total areal calon lahan sawah baru di bengkulu dari pusat itu, rencananya akan akan dilaksanakan di kabupaten bengkulu utara seluas seribu hektar di wilayah kecamatan enggano yakni desa banjar sari dan desa kaana. 
baca juga:lahan eks pt api layak untuk mendukung program cetak sawah
baca juga:berharap program cetak sawah sentuh desa di kecamatan napal putih
"nah saat ini kita masih menunggu hasil sid ini dek. sid ini sederhananya, proses studi kelayakan calon bidang yang akan dijadikan program cetak sawah. penilaiannya akan dilakukan secara komprehensif yang melibatkan lembaga berkompeten. tapi kegiatannya, diampu sepenuhnya oleh dinas pertanian provinsi bengkulu. kita di daerah, lebih kepada penyediaan areal calon cetak sawah," ungkap abdul hadi, di kantornya bulan maret 2025, belum lama ini. 
setelah menjelaskan, apa itu sid di pertanian? yang merupakan rangkaian dalam aspek perencanaan program ketahanan pangan. abdul hadi juga menjelaskan apa itu pencetakan sawah baru?. 
mantan plt kadis ketahanan pangan yang sebelumnya camat ketahun ini berujar, cetak sawah baru merupakan bagian integral dari rencana strategis pemerintah pusat untuk membawa indonesia kembali menjadi negara daulat pangan, sehingga diharap mampu kembali swasembada pangan yang pernah terjadi pada era orde baru : rezim soeharto. 
baca juga:cetak sawah 2025 ribuan hektar di bengkulu tunggu survei investigasi desain
baca juga:dinas pertanian segera sosialisasikan program cetak sawah
rencana cetak sawah baru di bengkulu seluas 2 ribu hektar ini, kata abdul hadi, merupakan bagian penambahan luas lahan baku sawah.
diketahui, sudah menjadi rahasia umum sawah-sawah di indonesia, terus terdegradasi jumlah luasnnya lantaran praktik alih fungsi lahan pertanian, mulai menjadi perkebunan, bahkan perumahan. 
menariknya, bangunan rumah pada kawasan strategis itu diduga turut diterbitkan imb yang diindikasikan adanya fasilitas aliran listrik pln pada bangunan gedung yang notabene berada di atas areal sawah. 
obsesi menjadikan lumbung pangan dunia, indonesia kini berambisi membuka 3 juta hektar sawah baru yang dimulai sejak tahun 2025 sampai dengan 2027 mendatang.
baca juga:lahan eks pt api layak untuk mendukung program cetak sawah
baca juga:berharap program cetak sawah sentuh desa di kecamatan napal putih
ini menjadi langkah lompatan prestisius dan ambisius rezim prabowo, ketika mulai memerintah indonesia, usai lengsernya rezim joko widodo atau jokowi. 
program cetak sawah baru ini, menyedot anggaran yang tidak sedikit. tak jarang, publik bertanya berapa biaya cetak sawah per hektar? dpr ri mengungkap lewat laman informasinya, estimasi kebutuhan biaya rata-rata cetak sawah di luar pulau jawa yang diperkirakan rp17 juta per hektarnya. areal baru di pulau jawa, diperkirakan untuk cetak sawah baru mencapai 600.000 hektar.  
sebagai program strategis nasional, lahan sawah existing nantinya dibarengi dengan penguatan regulasi alih-alih mengantisipasi praktik penyalahgunaan ruang seperti selama ini. rencananya, sawah hasil cetak baru akan menjadi lahan yang dilindungi. 
kementerian agraria dan tata ruang (atr)/bpn, menyampaikan lahan sawah dilindungi kewenangan siapa?. diterangkan, rumpun kementerian yang kini dipimpin agus harimurti yudhoyono atau ahy ini menjelaskan perihal lahan sawah yang dilindungi (lsd) tersebut.
baca juga:cetak sawah 2025 ribuan hektar di bengkulu tunggu survei investigasi desain
baca juga:dinas pertanian segera sosialisasikan program cetak sawah
versinya lembaga yang dahulunya bernama badan pertanahan nasional (bpn) itu, nantinya lsd akan ditetapkan oleh menteri atr/bpn, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian dan tidak dialihfungsikan pada penggunaan fungsi di luar pertanian sawah. 
penguatan sawah existing lewat lsd ini, tidak lain untuk menjamin ketersediaan lahan baku dalam menyuplai proyeksi produksi padi untuk mencapai swasembada pangan.
1 hektar sawah menghasilkan berapa? diperkirakan, hasil panen rata-rata padi (gabah) per hektarnya adalah 3 sampai dengan 6 ton. 
asumsi angka produksi sawah tersebut, praktis jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah serius menata sektor pertaniannya, seperti mesir hingga australia. dimana, hasil panen per hektar di negara tersebut mencapai 10 hingga 12 ton per hektarnya.  
baca juga:lahan eks pt api layak untuk mendukung program cetak sawah
baca juga:berharap program cetak sawah sentuh desa di kecamatan napal putih
dinamika serapan gabah tugas bulog 
bulog diminta membeli gabah kering panen (gkp) di harga rp 6.500/kg, tanpa penghitungan rafaksi. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam keputusan badan pangan nasional nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan badan pangan nasional nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras. 
turut ditegasi bapanas, pembelian gabah petani oleh bulog wajib sesuai kebijakan teranyar yakni peniadaan rafaksi atau pengurangan harga yang sebelumnya menjadi ketetapan teknis, ketika bulog menyerap gabah. 
rafaksi adalah penetapan kadar tertentu, seperti kadar air baik gabah atau beras yang wajib dipenuhi. tapi lewat keputusan teranyar, penyerapan gabah petani praktis tanpa syarat. 
pantauan media ini, di sejumlah daerah bahkan mayoritas daerah, kini dihadapkan dengan kendala keterbatasan fasilitas mereka, ketika harus menyerap gabah. 
baca juga:cetak sawah 2025 ribuan hektar di bengkulu tunggu survei investigasi desain
baca juga:dinas pertanian segera sosialisasikan program cetak sawah
mesin penggilingan yang tak lagi mumpuni, lantaran selama ini kondisinya seperti pepatah "hidup segan mati tak mau" menjadi patron persoalan penyerapan gabah. maka, tak sedikit skenario penyerapan difokuskan pada padi. 
catatan ru, provinsi sebaran sentra penggilingan padi (spp) di indonesia meliputi : provinsi jawa timur (4 unit), terletak di bojonegoro, magetan, jember dan banyuwangi;
provinsi jawa tengah (2 unit), terletak di kabupaten sragen dan kendal; provinsi jawa barat (2 unit), terletak di kabupaten subang dan karawang; provinsi nusa tenggara barat (ntb) dan provinsi lampung. 
bulog provinsi bengkulu mendapatkan tugas menyerap setara beras 1.000 ton se provinsi bengkulu. kanwil bulog juga membenarkan, pemberlakuan regulasi teranyar yakni keputusan bapanas nomor 14 tahun 2025, menjadi dasar teknis pihaknya dalam menyerap hasil padi. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan