Dewan Dorong Kepemimpinan Arie Sumarno Bisa Rampungkan Konflik Sektor Agraria

RADARUTARA.BACAKORAN.CO -  Kepemimpinan Arie Septia Adinata  sebagai Bupati dan H Sumarno sebagai Wakil Bupati Bengkulu Utara sepertinya perlu konsen dalam penyelesaian beberapa konflik agraria yang sedang dan kemungkinan bakal terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Terlebih daerah Kabupaten Bengkulu Utara tergolong salah satu basis investasi di Provinsi Bengkulu yang diminati para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. 

Hal ini ditegaskan oleh anggota Komisi II DPRD Bengkulu Utara, Edy Sanusi yang cukup aktif menyoroti gerak jalan para investor yang ada di Bumi Ratu Samban Bengkulu Utara. 

Politisi PAN Dapil 3 Bengkulu Utara yang terpilih kembali menjadi wakil rakyat pada pileg tahun lalu ini menerangkan bahwa langkah konkret pemerintah.

BACA JUGA:Bangun 4 Ruas Jalan di Kecamatan MSS, Anggota DPRD BU Ini Alokasikan Dana Pokir TA 2025

BACA JUGA:Pembangunan Daerah Bergantung APBN, DPRD Dukung Arie-Sumarno Tingkatkan PAD

Untuk menata dan mengatur 3 sektor fundamental yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berinvestasi harus seimbang dan selaras dengan penerapan peraturan baik dalam undang-undang ataupun peraturan daerah. 

Ini sangat ditekankan, mengingat hingga saat ini masih banyak bermunculan konflik konflik yang terjadi dalam 3 sektor fundamental tersebut.  

Seperti misalnya konflik agraria yang hampir terjadi di setiap perusahaan, baik perusahaan perkebunan juga perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. 

Seperti halnya dugaan praktik perambahan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah berlangsung puluhan tahun pada areal HGU Agricinal Sebelat, yang dinilai sangat minim penyikapan dan berpotensi pada kecemburuan sosial dalam tatanan masyarakat. 

BACA JUGA:Anggota DPRD BU Kecewa, Pengelolaan CSR oleh TJSLP Tak Tepat Sasaran, Doni Asikin: Perusahaan Harus Patuh!

BACA JUGA:Kajian Dewan Tentang Perubahan HUT Kabupaten Bengkulu Utara

Fenomen tersebut, tahun lalu sudah memantik konflik fisik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, namun hingga saat ini juga belum ada titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 

"Ini tentu sangat bahaya, karena bisa dibilang persoalan ini seperti api dalam sekam, yang bisa menyala dengan besar sehingga lebih sulit untuk dipadamkan.