Capaian PAD 18 Persen dari Rp 35 Miliar

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Realisasi atau capaian Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu Utara hingga penutup Februari 2025, di angka Rp 17,68 % atau senilai Rp Rp 6,2 miliar. 

Untuk diketahui, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun 2025 ini ditugasi menghimpun PAD sebesar Rp 35 miliar dari target tahun sebelumnya senilai Rp 27 miliar.  Salah satu penunjang lonjakan PAD ini adalah opsen pajak.

Kepala Bapenda, Markisman, S.Pi, M.Si, tak menampik realisasi PAD hingga akhir Februari 2025 tersebut. Dia berujar, senada dengan paparan data realisasi terkini, dari 15 objek pajak yang telah ditetapkan targetnya tahun ini, terdapat 3 objek yang belum masuk ke kas daerah. 

"Dari Rp 6,2 miliar ini, ada 3 objek PAD yang belum masuk. Artinya, masih dalam proses penghimpunan," ujar Markisman, dibincangi di kantornya, Senin, 3 Maret 2025. 

BACA JUGA:Disperindag Andalkan PAD Dari 17 Pasar Tradisional

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Targetkan PAD Naik

Adapun 3 objek PAD yang masih nihil himpunan pajaknya terdiri dari pajak parkir yang ditargetkan Rp 200 juta, kemudian Pajak Air Tanah yang ditargetkan Rp 16.500.000 serta Pajak Sarang Burung Walet yang ditarget Rp 5.500.000. 

Di tengah bayang-bayang pemangkasan anggaran hingga puluhan miliar pada APBD 2025, Markis turut menaruh harap, program menghimpun PAD tidak menjadi objek refocusing yang telah diminta pemerintah mulai dari Inpres 1 tahun 2025 dan Kmk 29 tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ itu.  

RU sudah mengulas, soal bagaimana psikis pada tataran teknis daerah, khususnya menindaklanjuti mandatory refocusing pada pos perjalanan dinas yang wajib dipangkas 50%.

Dilematika terjadi, khusus pada sektor-sektor yang memiliki urgensi untuk turun ke lapangan, layaknya Bapenda hingga Inspektorat Daerah yang dihadapkan dengan teknis turun langsung dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. 

BACA JUGA:Ceruk PAD di Sektor Emisi Gas Rumah Kaca

BACA JUGA:Dewan Soroti Pengelolaan BMD, Potensi PAD Bisa Menguap

Markis berharap, kebijakan yang kini tengah dibidangi oleh tim anggaran daerah menindaklanjuti instruksi pusat itu, tetap memberikan dukungan pada upaya pencapaian target PAD yang tahun ini dipatok target sebesar Rp 35 miliar. 

Maka secara nyata, efisiensi anggaran dari rasionalisasi TKD, ditambah lagi dengan efisiensi anggaran pemerintah daerah dari APBD 2025, menempatkan sektor PAD sebagai salah satu soko fiskal yang penting di daerah.