Capaian PAD 18 Persen dari Rp 35 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Mar 2025 - 20:06

Kepala Bapenda, Markisman, S.Pi, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Maka kita juga berharap, efisiensi yang dilakukan tetap mempertimbangkan pelaksanaan fungsi dan tataran teknis," harapnya.

Membaca data realisasi PAD hingga Februari 2025, bisa dikatakan soko penerimaan masih didominasi oleh wajah lama yakni pajak listrik yang didapat dari 10 persen tagihan pelanggan listrik PLN sebesar Rp 2,01 miliar.

Turut mengungkit penerimaan adalah BPHTB-Pemindahan HAK yang sudah terhimpun hampir senilai Rp 700 juta dari target Rp 4,4 miliar.

Kemudian disusul oleh wajah baru yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1,7 miliar, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp 1,2 miliar, masuk juga dari Pendapatan Denda Opsen PKB sebesar Rp 37,3 juta.

"Tentu kami sangat optimis dalam mengejar realisasi target PAD," ungkapnya.

Markis turut bertutur, kedepan perlu dilakukan improvisasi di sektor PAD agar sektor penerimaan terus mampu menjadi penopang rancang bangun program pembangunan di daerah.

Dia juga berujar, anatomi penerimaan asli daerah tahun ini telah masuk periode pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang telah ditindaklanjuti lewat Perda PDRD, sehingga komposan PAD pun menjadi bertambah sehingga menjadi 15 objek pajak.

Sekadar menginformasikan, empat PAD anyar tahun 2025 ini adalah Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pendapatan Denda Opsen PKB serta Pendapatan Denda Opsen BBNKB.

Turut diungkapkan, tidak semua kendaraan dapat ditarik pajaknya oleh daerah. Pasalnya, kewenangan menarik opsen PKB dan opsen BBNKB ini, kepada kendaraan yang memiliki seri daerah.

Penelusuran RU, tidak sedikit pemain jasa angkutan khususnya batubara yang menggunakan angkutan dengan seri kendaraan luar provinsi.

capaian pad 18 persen dari rp 35 miliar                             radarutara.bacakoran.co - realisasi atau capaian penerimaan asli daerah (pad) kabupaten bengkulu utara hingga penutup februari 2025, di angka rp 17,68 % atau senilai rp rp 6,2 miliar. 
untuk diketahui, badan pendapatan daerah (bapenda) tahun 2025 ini ditugasi menghimpun pad sebesar rp 35 miliar dari target tahun sebelumnya senilai rp 27 miliar.  salah satu penunjang lonjakan pad ini adalah opsen pajak.
kepala bapenda, markisman, s.pi, m.si, tak menampik realisasi pad hingga akhir februari 2025 tersebut. dia berujar, senada dengan paparan data realisasi terkini, dari 15 objek pajak yang telah ditetapkan targetnya tahun ini, terdapat 3 objek yang belum masuk ke kas daerah. 
"dari rp 6,2 miliar ini, ada 3 objek pad yang belum masuk. artinya, masih dalam proses penghimpunan," ujar markisman, dibincangi di kantornya, senin, 3 maret 2025. 
baca juga:disperindag andalkan pad dari 17 pasar tradisional
baca juga:pemkot bengkulu targetkan pad naik
adapun 3 objek pad yang masih nihil himpunan pajaknya terdiri dari pajak parkir yang ditargetkan rp 200 juta, kemudian pajak air tanah yang ditargetkan rp 16.500.000 serta pajak sarang burung walet yang ditarget rp 5.500.000. 
di tengah bayang-bayang pemangkasan anggaran hingga puluhan miliar pada apbd 2025, markis turut menaruh harap, program menghimpun pad tidak menjadi objek refocusing yang telah diminta pemerintah mulai dari inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj itu.  
ru sudah mengulas, soal bagaimana psikis pada tataran teknis daerah, khususnya menindaklanjuti mandatory refocusing pada pos perjalanan dinas yang wajib dipangkas 50%.
dilematika terjadi, khusus pada sektor-sektor yang memiliki urgensi untuk turun ke lapangan, layaknya bapenda hingga inspektorat daerah yang dihadapkan dengan teknis turun langsung dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. 
baca juga:ceruk pad di sektor emisi gas rumah kaca
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
markis berharap, kebijakan yang kini tengah dibidangi oleh tim anggaran daerah menindaklanjuti instruksi pusat itu, tetap memberikan dukungan pada upaya pencapaian target pad yang tahun ini dipatok target sebesar rp 35 miliar. 
maka secara nyata, efisiensi anggaran dari rasionalisasi tkd, ditambah lagi dengan efisiensi anggaran pemerintah daerah dari apbd 2025, menempatkan sektor pad sebagai salah satu soko fiskal yang penting di daerah. 
"maka kita juga berharap, efisiensi yang dilakukan tetap mempertimbangkan pelaksanaan fungsi dan tataran teknis," harapnya. 
membaca data realisasi pad hingga februari 2025, bisa dikatakan soko penerimaan masih didominasi oleh wajah lama yakni pajak listrik yang didapat dari 10 persen tagihan pelanggan listrik pln sebesar rp 2,01 miliar. 
baca juga:disperindag andalkan pad dari 17 pasar tradisional
baca juga:pemkot bengkulu targetkan pad naik
turut mengungkit penerimaan adalah bphtb-pemindahan hak yang sudah terhimpun hampir senilai rp 700 juta dari target rp 4,4 miliar.  
kemudian disusul oleh wajah baru yakni opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) sebesar rp 1,7 miliar, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) senilai rp 1,2 miliar, masuk juga dari pendapatan denda opsen pkb sebesar rp 37,3 juta. 
"tentu kami sangat optimis dalam mengejar realisasi target pad," ungkapnya. 
markis turut bertutur, kedepan perlu dilakukan improvisasi di sektor pad agar sektor penerimaan terus mampu menjadi penopang rancang bangun program pembangunan di daerah. 
baca juga:ceruk pad di sektor emisi gas rumah kaca
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
dia juga berujar, anatomi penerimaan asli daerah tahun ini telah masuk periode pemberlakuan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) yang telah ditindaklanjuti lewat perda pdrd, sehingga komposan pad pun menjadi bertambah sehingga menjadi 15 objek pajak. 
sekadar menginformasikan, empat pad anyar tahun 2025 ini adalah opsen pkb, opsen bbnkb, pendapatan denda opsen pkb serta pendapatan denda opsen bbnkb. 
turut diungkapkan, tidak semua kendaraan dapat ditarik pajaknya oleh daerah. pasalnya, kewenangan menarik opsen pkb dan opsen bbnkb ini, kepada kendaraan yang memiliki seri daerah. 
penelusuran ru, tidak sedikit pemain jasa angkutan khususnya batubara yang menggunakan angkutan dengan seri kendaraan luar provinsi. 
baca juga:disperindag andalkan pad dari 17 pasar tradisional
baca juga:pemkot bengkulu targetkan pad naik
tak jarang yang lazim dijumpai seperti angkutan dengan seri kt, be. konon, pajak kendaraan dari wilayah kalimantan seperti kt, lampung yakni be hingga nusa tenggara barat (ntb) dengan seri kendaraan bermotor seperti dr dan ea, disebut-sebut sebagai daerah dengan tingkat besaran pajak yang lebih rendah. 
modus pengusaha angkutan lainnya adalah pengangkutan hasil tambang seperti batubara atau pun material yang menyuplai proyek-proyek nasional di daerah, menggunakan armada dengan skema sewa. 
"karena opsen pajak inikan baru di daerah. untuk itu, dalam mengejar proyeksi pad ini, kita juga terus melakukan mitigasi dan sinergi dengan lintas stakeholder, seperti dengan kejaksaan dan kepolisian," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan