Larangan Pungutan Sekolah, Bupati Perkuat SE Diknasbud, Komisi I DPRD: Jangan Ada Lagi Keluhan Masyarakat!

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Kamis , 27 Feb 2025 - 20:13

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Dwi Tanto, Amd., AK.-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Langkah konkret terukur, dilakukan oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE., M.AP., di tengah kegiatannya dalam mengikuti retreat yang dilakukan oleh Kemendagri.

Dengan tegas, memperkuat agar tak ada lagi kegiatan akhir tahun ajaran yang memberatkan orang tua/wali murid terutama terkait dengan pungutan.

Sontak, langkah itu turut ditanggapi dan di dukung oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara.

Bupati Arie, langsung angkat bicara, setelah keluarnya SE Disdikbud Bengkulu Utara Nomor 800/0822/A/Dispendik/2025, agar dipatuhi seluruh jajaran kepala satuan pendidikan alias kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.

Sekretaris Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Dwi Tanto, Amd. Ak, menuturkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Bupati Arie, yang baru dilantik beberapa hari lalu itu, sangat tepat, konkret dan perlu didukung.

Senada dengan cita-cita Pemerintah Indonesia untuk menerapkan sekolah gratis 12 tahun.

Maka kata-kata gratis yang didukung pula oleh pemangku kebijakan di daerah-daerah, sudah sangat tepat.

"Tentu langkah dari Bupati Bengkulu Utara, Bapak Arie Septia Adinata, SE., M.AP ini sangat perlu kita dukung bersama.

Karena langkah itu sudah sangat tepat, senada dengan cita-cita nasional, sekolah gratis dan wajin belajar 12 tahun," ujar Dwi Tanto.

Salah satunya, gelontoran dana APBN untuk pendidikan sangatlah luar biasa, angkanya mencapai 20 persen.

larangan pungutan sekolah, bupati perkuat se diknasbud, komisi i dprd: jangan ada lagi keluhan masyarakat!                            radarutara.bacakoran.co - langkah konkret terukur, dilakukan oleh bupati bengkulu utara, arie septia adinata, se., m.ap., di tengah kegiatannya dalam mengikuti retreat yang dilakukan oleh kemendagri.
dengan tegas, memperkuat agar tak ada lagi kegiatan akhir tahun ajaran yang memberatkan orang tua/wali murid terutama terkait dengan pungutan.
sontak, langkah itu turut ditanggapi dan di dukung oleh komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu utara.
bupati arie, langsung angkat bicara, setelah keluarnya se disdikbud bengkulu utara nomor 800/0822/a/dispendik/2025, agar dipatuhi seluruh jajaran kepala satuan pendidikan alias kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bengkulu utara.
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
baca juga:pertegas se larangan pungutan kegiatan akhir tahun ajaran, ini pesan bupati arie dari akmil magelang
sekretaris komisi i dprd bengkulu utara, dwi tanto, amd. ak,  menuturkan bahwa langkah yang dilakukan oleh bupati arie, yang baru dilantik beberapa hari lalu itu, sangat tepat, konkret dan perlu didukung.
senada dengan cita-cita pemerintah indonesia untuk menerapkan sekolah gratis 12 tahun.
maka kata-kata gratis yang didukung pula oleh pemangku kebijakan di daerah-daerah, sudah sangat tepat.
"tentu langkah dari bupati bengkulu utara, bapak arie septia adinata, se., m.ap ini sangat perlu kita dukung bersama. 
karena langkah itu sudah sangat tepat, senada dengan cita-cita nasional, sekolah gratis dan wajin belajar 12 tahun," ujar dwi tanto.
baca juga:tunggakan pungutan, usin: jangan hambat siswa untuk ujian
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
salah satunya, gelontoran dana apbn untuk pendidikan sangatlah luar biasa, angkanya mencapai 20 persen.
dengan jumlah nominal angka yang sangat fantastis mencapai rp724,26 triliun untuk apbn tahun 2025.
tentu, anggaran sebanyak itu diperuntukan sebagai peningkatan akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan terkhusus untuk kemudahan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
khusus konkret pula, melalui dana bantuan operasional siswa (bos) maka tidak ada alasan anak di indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang sma/smk/ma sederajat.
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
baca juga:pertegas se larangan pungutan kegiatan akhir tahun ajaran, ini pesan bupati arie dari akmil magelang
terlebih, kata dwi tanto, amd. ak., anggota dprd fraksi pkb ini mengatakan bahwa di daerah kabupaten bengkulu utara, bupati arie telah tegas dan menghimbau kepada seluruh kepala sekolah.
untuk tidak menggelar perpisahan secara berlebihan dengan cara memungut uang sumbangan dari orang tua/wali murid.
termasuk tidak diperbolehkan melaksanakan study tour/dharma wisata atau lainnya.
menurutnya, untuk daerah kabupaten bengkulu utara ini, perekonomian masyarakat masih banyak yang mengalami kesulitan.
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
baca juga:pertegas se larangan pungutan kegiatan akhir tahun ajaran, ini pesan bupati arie dari akmil magelang
"ya, karena seperti yang sama-sama diketahui, masyarakat di indonesia, khususnya di kabupaten bengkulu utara banyak yang perekonomian masih belum stabil," sambungnya. 
maka, solusi yang diberikan oleh bupati arie, dengan menghimbau kepada sekolah-sekolah yang ada di kabupaten bengkulu utara, agar menggelar agenda akhir tahun ajaran dengan agenda yang sesederhana mungkin. 
diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menampilkan bakat dan potensi para pelajar di masing-masing tingkatan.
"solusi yang diberikan oleh bupati, itu sudah sangat tepat. 
perpisahan digelar dengan acara sederhana saja, tampilkan potensi yang dimiliki anak-anak," ucapnya lagi.
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
baca juga:pertegas se larangan pungutan kegiatan akhir tahun ajaran, ini pesan bupati arie dari akmil magelang
termasuk, pula sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali murid, meskipun tidak untuk kegiatan perpisahan, study tour dan atau lain sebagainya.
"ini juga, soal pungutan-pungutan di luar kegiatan akhir tahun ajaran, itu memang nggak perlu ada. dan nggak boleh lagi," tegasnya.
dirinya berharap, dengan se dari diknasbud yang dipertegas oleh statemen bupati ini bisa benar-benar di patuhi oleh para kepala sekolah sd maupun smp.
sehingga, tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para orang tua/wali murid yang beberapa waktu lalu sempat sampai di pendengaran pihak dprd.
baca juga:jalankan instruksi bupati bengkulu utara terkait larangan pungutan, begini sikap sekolah
baca juga:pertegas se larangan pungutan kegiatan akhir tahun ajaran, ini pesan bupati arie dari akmil magelang
"setelah adanya se dan perkuatan dari statemen dari bupati itu, kami tidak mau lagi ada keluhan-keluhan dari orang tua atau wali murid lagi, di kemudian hari nanti," tuntasnya. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 28 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan