Sikapi Konflik Masyarakat dengan PDU, Dewan RDP Bersama Masyarakat dan Instansi Terkait
Sikapi Konflik Masyarakat dengan PDU, Dewan RDP Bersama Masyarakat dan Instansi Terkait-Radar Utara/Wahyudi Ndut-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Menyikapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat bersama pihak perusahaan PT Purnawira Dharma Upaya (PDU) di Kecamatan Batik Nau, DPRD Bengkulu Utara melalui komisi II.
Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat pihak terkait, secara langsung.
RDP atau hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Utara, Ardin Silaen bersama anggota komisi, masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional.
Juga Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mendapatkan rumusan bersama terkait konflik agraria yakni perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
BACA JUGA:Komisi II DPRD Bengkulu Utara Apresiasi Program Swasembada Pangan TNI/Polri di Daerah
BACA JUGA:Banmus DPRD Bengkulu Utara Rancang Agenda Paripurna Pidato Perdana Bupati Periode 2025-2030
"Hearing Ini kita gelar, setelah kita terima surat dari masyarakat yang pada intinya memprotes dan menolak perpanjangan HGU PT PDU.
Makanya kita sikapi melalui rapat dengar pendapat ini," jelas Ketua Komisi II DPRD BU, Ardin Silaen.
Untuk itu, lanjut Ardin Silen, kita pertemukan masyarakat dengan pihak BPN dan instansi dinas terkait untuk duduk bersama digedung wakil rakyat ini, untuk sama sama mencari rumusan.
Agar konflik antara masyarakat dan perusahaan PDU selaku investor dapat terselesaikan.
BACA JUGA:Bantu Rakyat, Pokir Ketua Fraksi PAN DPRD Bengkulu Utara untuk Kemakmuran Masjid
BACA JUGA:Dewan Desak Program CSR Perusahaan Dimaksimalkan untuk Kepentingan Wilayah Penyangga
Selain itu, Ardin juga menyampaikan, jika pihaknya juga akan memanggil dan mengundang PT PDU untuk hadir langsung dalam hearing lanjutan.
Pihaknya meminta PT PDU juga kooperatif untuk memberikan penjelasan mekanisme dan dokumen yang menjadi persyaratan saat pengajuan perpanjangan perizinan ke Kementerian ATR/BPN.
- Tag
- Share
-
-
