Peta 'Tarung Kedua' 3 Besar Lelang Jabatan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 23 Feb 2025 - 21:52

Salamun Haris-Radar Utara-

Tak hanya itu saja, Salamun juga menegasi tahun 2025 merupakan fase peralihan pemerintahan setelah kontestasi Pilkada 2024 rampung dihelat dan telah mengetahui pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga visi-misinya sudah harus menjadi rujukan dalam rancang bangun rencana strategis daerah yang akan diwujudkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).

Pemerintah sudah melansir surat edaran ke Pemda terkait proses administrasi hingga waktu penyelarasan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan edaran untuk Pemda se Indonesia.

Tapi, edaran itu bukan terkait dengan petunjuk pelaksana inpres 1 tahun 2025 Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran 2025 yang ditunggu Pemda.

Edaran terbaru bertanggal 11 Februari 2025 yang diteken Mendagri Tito Karnavian ini tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

Dalam SE Nomor 900.1.1/640/SJ, setidaknya menegasi 8 hal penting. Diawali dengan menjabarkan beberapa dasar hukum. Berlanjut penegasan teknis, mulai dari butir 2 hingga butir 8.

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, menjelaskan, tindak lanjut atas sudah didapatkannya 3 besar nama peserta seleksi JPT Pratama, sedang berproses.

"Nah waktu pelantikannya kita tunggu Mendagri," singkat Sekda. (**)

peta 'tarung kedua' 3 besar lelang jabatan                            radarutara.bacakoran.co - kegiatan anggaran berupa seleksi terbuka calon jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama di lingkungan pemda bengkulu utara, kian saja menarik disimak. 
perebutan kursi jabatan eselon utama di level pemda tersebut, digelar oleh rezim lama dan akan disahkan oleh rezim anyar, hasil kontestasi pilkada serentak 2024. 
sudah diketahui, bupati bengkulu utara saat itu, ir h mian, kini sudah menjadi wakil gubernur bengkulu. politisi pdip itu mendampingi h helmi hasan, gubernur periode 2025-2030. 
estafet di kepemimpinan di kabupaten, masih ditempati oleh politisi pdip yang kini diteruskan arie septia adinata,se, map yang terpantau tengah mengikuti retret kepala daerah terpilih yang merupakan agenda penyamaan perspektif pusat dan daerah oleh presiden prabowo yang digawangi kementerian dalam negeri (kemendagri) dan lemhanas di akademi militer (akmil) magelang, jawa tengah.
baca juga:dinamika 3 besar hasil lelang jabatan 
baca juga:pentingnya segera melantik hasil lelang jabatan
arie yang kini berpasangan dengan h sumarno, s.pd, akan menjadi eksekutor 3 besar hasil lelang jabatan yang sudah lama ditetapkan oleh daerah untuk kemudian diproses pelantikannya.    
sekadar mengulas, dari total 14 peserta lelang, diketahui 10 peserta dipandang layak menjadi pertimbangan kepala daerah, kemudian melantiknya pada beberapa posisi mulai dari staf ahli, asisten hingga kepala dinas.
tiga besar calon staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang direkomendasikan pansel dan bisa dipilih kepala daerah nantinya antara lain ricky wijaya, sstp, map, sugeng wiyono, m.pd, dan suwanto, sh, map. 
 selanjutnya, calon asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ditempati oleh bari oktari, sstp, m irfan, s.sos dan ricky wijaya, sstp, map. 
baca juga:rekom lelang jabatan sudah di meja bupati, tunggu jadwal pelantikan
baca juga:pelantikan! ini hasil tiga besar lelang jabatan
kemudian untuk calon kepala dinas pendidikan ditempati oleh hendri ekajaya, m.pd, kusno, s.pd dan sugeng wiyono, m.pd. dalam perjalanannya, di tengah menuju pendefinitifan pejabat, dispendik didera sorotan miring. 
dinas yang seharusnya menjadi tempat sosok yang patut ditiru. setelah jadi objek ott oleh polda bengkulu tahun lalu yang menjerat pejabat utamanya. 
teranyar, mencuat praktik penipuan modus gbd sisipan yang kini menjerat ar (40), oknum asn pada bidang smp dispendik yang diduga kuat menipu puluhan guru dengan nilai uang tipuan yang menuju angka rp 1 miliar. 
berikutnya, calon kadis kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : bari oktari, sstp, maman suherman, sstp serta parpen siregar, s.tp, m.si. 
baca juga:dinamika 3 besar hasil lelang jabatan
baca juga:pentingnya segera melantik hasil lelang jabatan
terakhir, calon kepala dinas lingkungan hidup antara lain : maman suherman, sstp, parpen siregar, s.tp, m.si dan welson hendri, s.sos.
berlarut-larutnya, pelantikan hasil lelang jabatan yang telah dipungkasi penetapan 3 besar peserta calon yang dinyatakan layak menduduki jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama di kabupaten bengkulu utara, kian saja menimbulkan narasi liar. apalagi, kegiatan anggaran ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024.
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai idealnya penataan sektor merit di lingkungan birokrasi, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik, selain efektivitas penggunaan uang negara. 
"pelantikan usai 3 besar lelang jabatan, bisa menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan kredibilitas proses," ungkap salamun, minggu, 12 januari 2025. 
baca juga:rekom lelang jabatan sudah di meja bupati, tunggu jadwal pelantikan
baca juga:pelantikan! ini hasil tiga besar lelang jabatan
meski, salamun yang pernah menjadi wakil bupati ini sadar betul, kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (ppk), sangat mudah untuk dinarasikan situasi yang berlarut-larut semacam ini. 
semisal, kata dia, dengan alasan karena masih menunggu turunnya rekomendasi dari pusat baik dari mendagri, badan kepegawaian negara (bkn) hingga alasan diplomatis sangat-sangat mungkin diutarakan oleh seorang pejabat politik.
namun begitu, dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik itu mengingatkan, mencermati tanggung jawab moril atas penggunaan anggaran negara yang muaranya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik harus menjadi pertimbangan serius. 
"jadi selain uang rakyat yang digunakan, pertanggungjawaban moril, selain administrasi dan hukum harus menjadi perhatian," terangnya. 
baca juga:dinamika 3 besar hasil lelang jabatan
baca juga:pentingnya segera melantik hasil lelang jabatan
tak hanya itu saja, salamun juga menegasi tahun 2025 merupakan fase peralihan pemerintahan setelah kontestasi pilkada 2024 rampung dihelat dan telah mengetahui pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga visi-misinya sudah harus menjadi rujukan dalam rancang bangun rencana strategis daerah yang akan diwujudkan dalam rencana kerja jangka menengah pemerintah daerah (rpjmd). 
pemerintah sudah melansir surat edaran ke pemda terkait proses administrasi hingga waktu penyelarasan. menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian, menerbitkan edaran untuk pemda se indonesia. 
tapi, edaran itu bukan terkait dengan petunjuk pelaksana inpres 1 tahun 2025 presiden prabowo soal efisiensi anggaran 2025 yang ditunggu pemda. 
edaran terbaru bertanggal 11 februari 2025 yang diteken mendagri tito karnavian ini tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ta 2025.
baca juga:rekom lelang jabatan sudah di meja bupati, tunggu jadwal pelantikan
baca juga:pelantikan! ini hasil tiga besar lelang jabatan
dalam se nomor 900.1.1/640/sj, setidaknya menegasi 8 hal penting. diawali dengan menjabarkan beberapa dasar hukum. berlanjut penegasan teknis, mulai dari butir 2 hingga butir 8. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menjelaskan, tindak lanjut atas sudah didapatkannya 3 besar nama peserta seleksi jpt pratama, sedang berproses. 
"nah waktu pelantikannya kita tunggu mendagri," singkat sekda. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan